Pengusaha Kecil di Dompu, NTB, Keluhkan Kendala Permodalan dan Pemasaran
PerbesarInfo Dompu - Sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Dompu mengeluhkan kesulitan permodalan maupun pemasaran aneka produk yang mereka hasilkan.
Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Dompu selama ini juga dinilai belum berpihak kepada para pengusaha kecil yang ada. Padahal terdapat 6 ribuan UMKM yang ada di Dompu sangat membutuhkan bantuan permodalan sekaligus menjadi penyangga ekonomi masyarakat bawah.
Ketua Komisi 1 DPRD Dompu, Muttakun, mengeritik dan menyayangkan sikap BUMN maupun BUMD tersebut, padahal sebagai badan usaha milik negara seharusnya mendukung penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Tanpa mengecilkan yang lain, dari beberapa BUMN dan BUMD di Dompu tampaknya baru Pegadaian yang secara nyata terlihat mendukung keberadaan UMKM termasuk mensupport beberapa kegiatan yang diadakan oleh komunitas, sedangkan BNI, BRI dan Bank NTB belum nampak kontribusinya” ujarnya pada saat “Workshop Kemitraan Pelaku UMKM, Perusahaan, Pemerintah dan Pemangku Kepentingan lain dalam Mengurangi Kerentanan Masyaratakt terhadap Bencana” di Gedung PKK Kabupaten Dompu, Selasa (30/6).
Legislator utusan Partai Nasional Demokrasi ini juga menyayangkan sikap kalangan dunia usaha, termasuk perusahan jagung di Dompu, yang kurang peduli terhadap nasib UMKM.
Muttakun mengancam akan mendesak Pemda agar mencabut izin operasional perusahaan jagung yang tidak peduli terhadap UMKM, termasuk dalam menyalurkan dana tanggung jawab sosial CSR-nya (Coorporate Social Responsibilty) terhadap masyarakat sekitar.
“Padahal setahu saya penyaluran dana CSR itu memerlukan kemitran dan kerjasama dengan pihak lain. Jangan-jangan selama ini pengelolaan dana CSR hanya dilakukan secara diam-diam oleh pihak perusahaan sendiri,” sindirnya.
Sebagai wakil rakyat, kata dia, pihaknya berkewajiban mengingatkan hal tersebut sesuai amanat konstitusi.
Saat sesi tanya jawab beberapa pelaku UMKM mengeluhkan kesulitan untuk memasarkan produk mereka. Dicky, salah satu pelaku UMKM menyatakan selama ini produknya lebih dikenal di luar daerah daripada di Dompu. Kalau pun dititipkan di warung-warung, katanya, tidak dibayar secara kontan.
“Nah, usulan saya agar tiap kantor pemerintah punya koperasi dan mewajibkan para pegawai untuk membeli produk UMKM yang ada,” ujarnya.
Sedangkan Andi Hermawan, pemilik Kedai Kopi Di Sruput Indonesia dan herbal Marakani, mengusulkan agar Kemeninfo menyediakan website khusus dan aplikasi untuk membantu memasarkan produk-produk UMKM.
Selama ini, kata dia, pihaknya hanya mempromosikan produknya melalui media sosial Facebook maupun Instagram.
“Tapi jangkauan market place-nya terbatas. Saya juga capek karena harus membayar market place-nya tiap hari Rp 20 ribu padahal daya jangkaunya tak lebih dari 30 kilometer. Bayangkan dalam sebulan saya harus keluarkan biaya hingga Rp 600 ribu,” ujarnya.
Andi juga meminta agar Pemda Dompu sekali sebulan mengadakan kegiatan jalan sehat di jalan Soekarno Hatta sekaligus pelaku UMKM dapat menggelar produk mereka di sepanjang jalan utama tersebut untuk ditawarkan. Selain itu ia juga meminta kemudahan dan bimbingan mengurus perizinan usaha oleh dinas terkait.
Firmansyah, pegiat kampung pelangi sekaligus pelaku usaha sablon kaos, mempertanyakan komitmen Pemda Dompu terhadap pelaku UMKM terutama selama COVID-19. Dia juga meminta kepada pihak DPRD mengajak Pemda untuk bersama-sama menggaungkan pemakaian aneka produk UMKM.
“Sebab bagaimana UMKM bisa hidup jika masyarakat kita sendiri tidak mengenalnya?” tanyanya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Suzanamengakui, beragam paket bantuan untuk saat ini lebih diprioritaskan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19.
“Sejatinya alokasi bantuan juga seharusnya buat pelaku UMKM tapi prioritas pemerintah saat ini memang untuk kesehatan dan ekonomi warga yang terdampak COVID-19,” ujarnya.
Sementara untuk membantu memasarkan produk UMKM, kata dia, pihaknya sudah menyediakan gerai IKM Mart di Desa Mangge Asi Kecamatan Dompu, meski sepi pengunjung.
Namun Muttakun mengeritik keberadaan gerai tersebut karena terlalu jauh dari kota.
“Seharusnya IKM Mart itu adanya di pusat kota. Kenapa tidak misalnya, Gedung Pemuda itu dijadikan sebagai pusat IKM dan kuliner? Silakan Dinas Perindag ajukan surat ke bupati dan tembuskan ke DPRD kami siap mendukungnya,” ujar Muttakun berapi-api disambut tepuk tangan hadirin.
Sementara itu perwakilan Bank BRI membantah soal keberpihakan kepada UMKM. Menurutnya, jika dilihat dari total pinjaman KUR kredit yang disalurkan kepada petani mencapai angka yang sangat fantastis, sedangkan wakil Bank NTB mengakui kecilnya kontribusi dalam mendukung keberadaan UMKM. Adapun I Made Sriada, Deputi Bisnis Area Dompu Perum Pegadaian menjelaskan, pihaknya senantiasa membantu UMKM maupun berbagai kegiatan komunitas, termasuk sejak COVID-19.
“Sebab kami percaya bisnis hanya bisa berjalan kalau masyarakatnya sehat dan produktif,” ujarnya.
Workshop yang diadakan oleh LSM LenSA (Lembaga Studi Kemanusiaan) NTB bekerja sama dengan Islamic Relief tersebut dihadiri 30 pelaku UMKM se Kabupaten Dompu. Selain Muttakun, acara yang dipandu aktivis sekaligus perempuan wirausaha Nur Syamsiah tersebut menghadirkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perijinan Terpadu dan Permodalan Satu Pintu, Bank BNI, Bank BRI, Bank NTB dan Perum Pegadaian Cabang Dompu.
-
Ilyas Yasin