Stunting dan Kemiskinan di Dompu, NTB

Kantor Bupato Dompu. Foto: Ilyas Yasin/Info Dompu

Info Dompu - Secara nasional penduduk Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) rata-rata memiliki lahan 0,25 persen perkapita. Jika di satu keluarga memiliki anggota keluarga 5 orang berarti mereka hanya memiliki lahan satu hektar seperempat. “Ini tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” ungkap Dodo Kurniawan, Direktur Institut Indikator Ekonomi (INDEK) Dompu (17/8).

Dodo mengatakan bahwa pertumbuhan sektor perekonomian di Dompu sangat didorong oleh sektor pertanian, salah satunya tanaman jagung. Tetapi hanya mereka yang memiliki lahan dan modal yang memiliki penghasilan, sedangkan buruh tani dan buruh angkut dan lainnya hanya pendukung. Sehingga bagi pasangan muda yang menikah di bawah umur dan tidak memiliki akses pekerjaan, aset lahan pertanian adalah rangkaian dari penyebab tingginya angka stunting di Dompu.

Jagung masyarakat Dompu. Foto: Info Dompu

Hal lain yang harus dicermati, kata Dodo, adalah soal tingkat kedalaman dan keparaham kemiskinan sehingga meski angka kemiskinan berkurang tapi kesenjangan juga makin melebar. Hal itu juga bisa memperkuat dugaan keterkaitan antara stunting dengan kemiskinan.

“Jika pasangan muda miskin menikah dengan sesama miskin maka kemiskinan semakin melebar karena otomatis penghasilan juga terbagi. Jika sebelumnya satu kilogram beras cukup dikonsumsi satu keluarga maka sekarang dikonsumsi dua keluarga dengan adanya pernikahan tersebut,” ujarnya menyontohkan.

Pada 2017 angka kemiskinan di Dompu mencapai 13,43 persen atau 32.085 orang dari total jumlah penduduk 32.850. Dodo melihat indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan makin meningkat meski di tahun 2013 hingga 2015 skor kemiskinan berkurang dari 0,45 menjadi 0,61.

Petani jagung Dompu. Foto: Info Dompu

“Itu membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati oleh mereka yang miskin. Mereka malah makin tersingkirkan dan tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar di tengah kelimpahan pertumbuhan ekonomi,” terangnya.

Dia mendesak pemerintah untuk tidak menyerahkan pertumbuhan ekonomi kepada pasar tetapi menunjukkan keberpihakan terutama kepada masyarakat yang tak berdaya.

-

Ilyas Yasin