Konten Media Partner

103 Desa di Kalimantan Tengah Belum Dialiri Listrik

15 April 2022 19:22 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Kelistrikan Prov. Kalteng dengan Anggota DPR RI bersama Kementerian ESDM.
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Kelistrikan Prov. Kalteng dengan Anggota DPR RI bersama Kementerian ESDM.
ADVERTISEMENT
PALANGKA RAYA-Di tengah teknologi dan arus informasi berkembang pesat dan cepat, ratusan desa di Kalimantan Tengah malah masih tertinggal. Mereka belum menikmati listrik yang merupakan kebutuhan mendasar saat ini dan nanti.
ADVERTISEMENT
Dilansir dari MMC Kalteng, Wakil Gubernur Edy Pratowo memaparkan bahwa saat ini masih terdapat 103 desa di Bumi Tambun Bungai yang belum teraliri listrik.
“Desa belum berlistrik pada 2015 sebanyak 267 desa (17,04%), dan untuk triwulan IV tahun 2021 sebanyak 103 desa (6,56%),” sebut Edy dalam Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan Kelistrikan di Jakarta bersama para anggota DPR RI dan Kementerian ESDM serta BUMN.
Edy mengatakan untuk menyalurkan aliran listrik ke sejumlah desa di Kalteng pihaknya telah mengusulkan pada APBN tahun 2023.
"APBN Tahun Anggaran 2023 kita usulkan diantaranya pembangkit listrik tenaga surya yang terpusat di 23 desa dengan target 12 unit. Selain itu, pmbangkit listrik tenaga surya tersebar di Kalteng, dengan jumlah 92 desa dengan target 14.291 rumah tangga. Terakhir, pembangkit listrik tenaga surya rooftop di wilayah Kalteng dengan target 50 unit/gedung pemerintah," ujar Edy.
ADVERTISEMENT
Sebagai orang nomor dua di Kalteng, politisi Golkar itu menyampaikan bahwa listrik merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kalteng untuk meningkatkan taraf kehidupan. Oleh karena itu, program listrik pedesaan harus menjadi prioritas.
“Kita akan mendukung program listrik pedesaan dengan menyiapkan infrastruktur pendukung seperti akses jalan dan jembatan," terangnya.
Selain itu, pihak pemerintah provinsi akan membantu secara maksimal mulai dari perizinan hingga memastikan tidak adanya kendala sosial saat program tersebut berjalan.