Dibuka Oleh Wakil Presiden, Pemkab Kobar Peringati Hakordia 2022 Secara Virtual

Pemkab Kobar mengikuti puncak acara Hari Antikorupsi Sedunia (hakordia) tahun 2022 secara virtual. Foto: Prokom Kobar.

InfoPBUN, KOTAWARINGIN BARAT– Jajaran pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) mengikuti puncak acara Hari Antikorupsi Sedunia (hakordia) tahun 2022 secara virtual pada Jum’at pagi (9/12). Diikuti dari Aula Kantor Bupati melalui zoom meeting, hadir Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) dan kepala SKPD serta unsur Forkopimda.

Puncak Hakordia 2022 di Ruang Birawa Menara Bidakara, Jakarta dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma’ruf Amin, yang sekaligus memberikan arahan mengenai pedoman pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam sambutannya wapres mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan mensukseskan implementasi Peta Jalan Pemberantasan Korupsi 25 Tahun untuk wujudkan Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar dunia.

“Semangat dari tema Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi, harus menjadi penguat komitmen dan langkah Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, Pemerintah membutuhkan dukungan untuk menyukseskan program prioritas pembangunan agar tidak terhambat oleh korupsi,” pesan wapres.

Hakordia adalah bentuk komitmen dunia melawan korupsi yang diperingati setiap 9 Desember. Ditetapkan PBB sejak 2003, Hakordia telah menyatukan pandangan negara-negara bahwa korupsi adalah musuh bersama karena dampak buruk yang ditimbulkannya.Melalui Hakordia, negara-negara ingin menunjukkan peran dan tanggung jawabnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang telah menjadi kejahatan luar biasa.

Plt. Sekda Kabupaten Kobar Juni Gultom, mendukung upaya pemerintah pusat dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam memerangi korupsi.

“Sebagaimana arahan dari bapak wakil presiden, bahwa seluruh pihak khususnya para aparatur pemerintah untuk meningkatkan integritasnya,” ujar Juni Gultom.

Juni Gultom juga menjelaskan pemkab Kobar bersama forkopimda telah membuat beberapa peraturan daerah untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat termasuk untuk mendorong terciptanya bebas pungutan liar.

”Ini akan kita tingkatkan terus, kita sadari bahwa korupsi membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali,” imbuh Juni Gultom.