Kecamatan Arut Utara Dilanda Banjir 7 Kali Sepanjang Tahun 2022

TNI-Polri bersama aparatur desa menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Desa Dau, Kecamatan Arut Utara beberapa hari lalu. Foto: IST/InfoPBUN

InfoPBUN, KOTAWARINGIN BARAT - Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir intensitas banjir di Kecamatan Arut Utara, Kotawaringin Barat, semakin sering terjadi. Bahkan, setahun belakangan Aruta sudah dihantam banjir sebanyak 7 kali.

Selain intensitas hujan dan pendangkalan sungai, alih fungsi lahan dan deforestasi disinyalir penyebab wilayah Aruta kerap menjadi daerah langganan banjir. Alhasil, persoalan banjir ini seolah menjadi agenda rutin yang dihadapi warga setempat.

Sejauh ini belum ada solusi jangka pendek maupun jangka panjang yang ditawarkan oleh pemda. Upaya yang dilakukan baru sebatas mendistribusikan bantuan sembako yang jumlahnya terbatas, pendirian dapur umum dan pengungsian.

Kapolsek Arut Utara Ipda Agung Sugiarto, Sabtu (10/12) mengutarakan potensi banjir di wilayah hulu DAS Arut terbilang cukup besar, sehingga masyarakat setempat diimbau terus waspada akan bahaya banjir.

"(Banjir) kali ke-7 dalam tahun 2022. Kelihatannya di penghujung tahun ini masih ada kemungkinan debit air mengalami kenaikan kembali. (Daerah) penyerapan sudah hampir tidak ada lagi, sungai bekas tambang mengalami pendangkalan," kata Agung Sugiarto.

Anggota Polres Kobar ini menawarkan 3 solusi kepada pemda untuk penanganan banjir. Pertama, dengan cara melakukan reboisasi secara massal melibatkan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat merasa ikut memiliki.

"Jangka pendek kami akan bekerja sama dengan pemdes yang memiliki tanah yang tidak dipakai. Kita buat penanaman pohon/penghijauan," tutur dia.

Kedua, sambung Kapolsek, perlu dilakukan upaya pengerukan dan normalisasi di wilayah hulu DAS Arut, mengingat saat ini kondisinya sudah mengalami pendangkalan.

"Jangka menengah akan kami usulkan ke pemerintah kabupaten untuk melakukan normalisasi sungai yang sudah mulai dangkal," lanjut dia.

Terakhir, dia berharap warga yang tinggal di dekat bantaran sungai mau direlokasi ke tempat yang lebih tinggi melalui program bantuan rumah yang disediakan pemerintah.

"Untuk jangka panjang perlu melakukan relokasi masyarakat yang berada di bantaran sungai," beber dia.

Penanggulangan banjir dan solusi yang disebutkan itu membutuhkan komitmen dan kerja sama antar stake holder terkait, termasuk warga dan pihak perusahaan.

"Tapi ini semua kami tidak bisa melakukan sendiri, kecuali dalam penanganan pada saat terjadi banjir," imbuh Agung.

Ia berharap pemerintah bisa merealisasikan hal tersebut agar kerugian dan dampak yang ditimbulkan akibat banjir Aruta dapat diminimalisasi.

"Mudah-mudahan pemerintah segera memfasilitasi permasalahan ini. Soalnya kalo relokasi kendala di tempat kami merupakan (status) kawasan sehingga menjadikan hambatan," pungkasnya.