Muhammad Rakhman: Program Kartu Prakerja Perlu Evaluasi, Masyarakat Butuh Makan

Wakil Ketua Komite III DPD RI Muhammad Rakhman berbincang dengan pedagang terdampak Covid-19 di Pasar Pangkalan Bun. Joko Hardyono/InfoPBUN

InfoPBUN, KOTAWARINGIN BARAT - Sejumlah program dan kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19 telah diluncurkan. Namun ada beberapa program yang menuai sorotan masyarakat, karena ada yang dirasa kurang tepat, dan ada yang dirasa masih lambat. Atas hal itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI Muhammad Rakhman meminta Presiden untuk tidak ragu melakukan evaluasi terhadap program-program tersebut.

Demikian disampaikan Rakhman di Pangkalan Bun usai bertemu dengan sejumlah masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan situasi lapangan di beberapa lokasi di Kotawaringin Barat. "Saya sengaja turun ke lapangan, untuk melihat sendiri. Apalagi berita duit Rp 400 an triliun untuk penanggulangan Covid-19 ini heboh sekali, namun tidak salahnya saya perlu cek dan bertemu masyarakat," ujar Rakhman, Selasa (28/4).

Rakhman menyampaikan, salah satu program yang disorot masyarakat adalah kartu prakerja. Program ini sebenarnya sangat tepat dan pas, apabila diterapkan dalam situasi normal. Karena konsep dasar program ini lebih untuk menyiapkan calon angkatan kerja baru, atau untuk mencetak wirausahawan baru. Tetapi menjadi kurang tepat sebagai jurus penanggulangan dampak pandemi Covid-19.

"Hari ini situasi kita berbeda drastis. Dunia usaha banyak yang collapse, daya beli masyarakat turun, PHK resmi maupun tak resmi, dengan pola karyawan dirumahkan, ada jutaan jumlahnya, orang butuh uang untuk sekedar makan ada di mana-mana, sementara biaya hidup terus dibutuhkan, nah mereka tidak butuh dibelikan modul pelatihan oleh pemerintah, tetapi substitusi atas kehilangan penghasilan karena di PHK atau dirumahkan," tukas Rakhman.

Karena itu, wajar apabila biaya program kartu pra-kerja dengan total alokasi Rp 20 triliun. Dengan rincian biaya untuk pelatihan online Rp 5,6 triliun. Biaya insentif Rp 13,45 triliun, dan biaya survei Rp 840 miliar. "Hanya komponen biaya insentif saja yang bisa diterima dalam bentuk tunai sebesar Rp 600 ribu per bulan oleh pemegang kartu prakerja. Sisanya untuk membayar mitra pemerintah. Ini mungkin perlu dievaluasi agar semua dialihkan dulu ke masyarakat. Prioritas kita masyarakat tersubstitusi atas hilangnya mata pencaharian mereka," tandas Rakhman.

"Bayangkan biaya survei saja dalam program kartu Pra Kerja ini Rp 800 miliaran. Angka ini besar lho kalau dibelikan beras. Sebaiknya prioritas sekarang masyarakat yang miskin, yang kesulitan untuk makan, harus dijamin bisa makan. Itu dulu," pungkasnya.