Soal Pengaturan Jalan Pangkalan Bun-Kolam, DPRD Kobar Soroti Kinerja Dishub

Konten Media Partner
15 Desember 2022 8:18 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kondisi  kerusakan Jalan Pangkalan Bun-Kolam semakin parah. Padahal saat ini jalan penghubung itu masih dalam proses peningkatan. Foto: IST,/InfoPBUN
zoom-in-whitePerbesar
Kondisi kerusakan Jalan Pangkalan Bun-Kolam semakin parah. Padahal saat ini jalan penghubung itu masih dalam proses peningkatan. Foto: IST,/InfoPBUN
ADVERTISEMENT
InfoPBUN, KOTAWARINGIN BARAT - Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Barat berang dengan kinerja dinas perhubungan yang dianggap tak serius melakukan pengaturan lalu lintas di Jalan Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama (Kolam).
ADVERTISEMENT
Pasalnya, kondisi lalu lintas (Lalin) di jalan tersebut kini terkesan amburadul. Tidak adanya pengaturan disinyalir menjadi penyebab masih banyak kendaraan muatan yang melintas. Padahal, jalan itu masih dalam proses peningkatan.
"Saya heran dengan perangkat daerah di sini kok gak ada greget atau pun ingin melayani masyarakat. Saya berkali-kali ngomong ke dinas terkait khususnya dinas perhubungan dan PU," ucap Bambang Suherman.
Ia menjelaskan saat ini masih banyak ditemui kendaraan muatan maupun kendaraan roda 6 yang memaksakan diri melewati jalur ini. Akibatnya, kerusakan jalan tak terhindarkan malah kian bertambah.
"Karena bagaimana pun saat ini masih proses pengerjaan, tapi (truk besar) dipaksakan melintas. Harusnya truk besar sementara lewat Lamandau dan jalan ini untuk mobil-mobil kecil," ucap dia.
Sejumlah truk muatan dan kendaraan roda 6 masih memaksakan diri melintasi Jalan Pangkalan Bun-Kolam. Foto: IST/InfoPBUN
Terlebih, sambung Bambang, menjelang natal dan tahun baru perlu dilakukan upaya rekayasa lalu lintas di jalur penghubung antar kabupaten dan provinsi tersebut guna mengurai kemacetan.
ADVERTISEMENT
"Menjelang Natal dan tahun baru mestinya harus lebih aktif dan lebih komprehensif diatur rekayasa jalan se-efektif mungkin," tutur dia.
Untuk itu, DPRD berencana memanggil pihak dinas perhubungan dan PUPR guna mempertanyakan hal ini. Sebab menurutnya, operasional jalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Kita akan panggil kepala dinasnya. Jalan ini kok sepertinya cuma diatur sehari dua hari habis itu hilang," tegas Bambang Suherman.