Watchdoc Rilis 'Pesta Oligarki' Menutup Masa Pemerintahan Jokowi

Baliho kampanye Prabowo-Gibran saat Pemilu 2024. Foto:shutterstock.com

Pada 19 Oktober 2024, Watchdoc kembali meluncurkan film advokasinya yang berjudul Pesta Oligarki di kanal YouTube mereka, tepat di hari terakhir masa pemerintahan Presiden Jokowi, atau hari sebelum pelantikan Prabowo-Gibran. Film ini disutradarai oleh Ari Trismana dan telah diputar perdana di Yogyakarta pada 14 Oktober 2024, sebelum diikuti dengan acara nonton bareng (nobar) serta diskusi film di berbagai kota di Indonesia. Kini, film tersebut sudah mendapatkan 550 ribu penayangan di YouTube.

Pesta Oligarki mengangkat tema politik Indonesia dengan fokus pada Pemilihan Presiden 2024. Dalam film ini, dihadirkan enam narasumber, yaitu Muhammad Isnur (Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia/YLBHI), Eko Prasetyo (Social Movement Institute), Herlambang P. Wiratraman (Dosen Fakultas Hukum UGM), Bivitri Susanti (Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera), Sindy Haryanti (Warga Lampung), dan Sigit Riyanto (Guru Besar Fakultas Hukum UGM). Mereka memberikan pandangan kritis tentang dinamika politik dan Pemilu 2024.

Film berdurasi 53:46 menit tersebut terdiri dari tujuh bagian: Pesta Demokrasi, Pemilu dan Partai Politik, Ambang Batas Pencalonan Presiden, Politik Transaksional, Kampus Menggugat, Mahkamah Rakyat, dan Skor Pemilu 2024. Setiap bagian menggali lebih dalam tentang berbagai isu yang dianggap memperlemah demokrasi, seperti janji kampanye politisi yang tak terealisasi, praktik politik transaksional, hingga ambang batas pencalonan presiden yang dikritik membatasi munculnya calon alternatif.

Selain itu kasus perampasan lahan petani oleh Pemerintah Provinsi Lampung juga dibahas dalam film. Para korban berharap terhadap petinggi negara. DPR seharusnya pro rakyat, namun kenyataanya kebijakan yang diambil termasuk RUU Perampasan Aset harus tunduk terhadap bos partai mereka.

Bagian yang menonjol adalah sorotan pada Politik Transaksional, di mana film menggambarkan contoh konkret praktik ini melalui peruahan politik Partai NasDem yang semula mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, namun kemudian mengalihkan dukungan ke kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, bagian Kampus Menggugat menampilkan aksi protes akademisi dari UII dan UGM terkait pelanggaran etika Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran sebagai calon Wakil Presiden.

Bagian Mahkamah Rakyat dalam film Pesta Oligarki mengangkat mekanisme alternatif dalam menyelesaikan masalah hukum, yang muncul sebagai respons terhadap ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Film ini menyoroti bagaimana Mahkamah Rakyat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan keluhan dan mengajukan kasus mereka, termasuk kasus perampasan lahan di Lampung, dengan melibatkan elemen masyarakat sipil dalam prosesnya.

Dalam bagian akhir, keenam narasumber memberikan penilaian terhadap sistem Pemilu 2024 dengan skala dari 1 (terburuk) hingga 10 (sempurna). Film ini menyajikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi dan merefleksikan ancaman oligarki yang dinilai semakin kuat dan berpengaruh dalam kehidupan bernegara.

Seperti halnya film advokasi, film ini dipenuhi dengan narasi dan visual yang menyoroti berbagai isu sosial dan politik. Yusningtyas, Gelgel, dan Suryawati dalam Astuti (2022), menyatakan bahwa film advokasi adalah film yang mengangkat permasalahan masyarakat kecil serta isu lain yang kurang mendapatkan perhatian. Film Pesta Oligarki dapat menjadi media advokasi bagi publik, bagaimana Watchdoc ingin menunjukkan realitas pemerintahan yang berkuasa. Dalam konteks ini, film Pesta Oligarki ingin meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap dinamika politik yang ada di Indonesia.