78 Tahun Nakba: Palestina dalam Pusaran Geopolitik Global

Founder Bintang Ilmu Center, Purwakarta Pengamat Isu Aktual Kebangsaan
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Ressy Nisia tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Tidak ada tempat yang lebih telanjang memperlihatkan krisis moral dunia modern selain Palestina.
Di tanah itu, dunia menyaksikan ironi terbesar abad ini: manusia berhasil menciptakan teknologi yang mampu menghubungkan miliaran orang dalam hitungan detik, tetapi gagal menghentikan penderitaan yang disaksikan bersama setiap hari. Di Gaza, seorang ibu mungkin harus lebih dulu mengajarkan anaknya membedakan suara drone dan suara burung sebelum mengajarkan nama-nama warna.
Dan mungkin, yang paling menakutkan dari tragedi ini bukan hanya kehancurannya, tetapi kemungkinan dunia mulai terbiasa dengannya.
Allah SWT berfirman: “Dan mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa: ‘Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya…” (QS An-Nisa: 75)
Dalam pandangan Islam, pembelaan terhadap kaum tertindas bukan sekadar pilihan politik, melainkan konsekuensi moral dari keimanan itu sendiri. Karena itu, Palestina tidak bisa dipahami hanya sebagai sengketa wilayah atau konflik geopolitik semata. Palestina adalah ukuran tentang masih adakah hati nurani dalam peradaban manusia modern.
Tujuh puluh delapan tahun sejak tragedi Nakba 1948, rakyat Palestina masih hidup dalam lingkaran pengusiran, pendudukan, dan ketidakpastian yang diwariskan lintas generasi. Nakba—malapetaka—pada awalnya merujuk pada terusirnya lebih dari 700 ribu warga Palestina dari tanah mereka setelah berdirinya Israel. Namun sejarah menunjukkan bahwa Nakba bukan tragedi yang selesai dalam satu momentum sejarah. Ia berubah menjadi kolonialisme modern dalam bentuk blokade, pendudukan wilayah, kontrol politik, dan peminggiran ekonomi.
Menurut data UNRWA, hampir 5,9 juta warga Palestina kini hidup dengan status pengungsi. Angka itu menunjukkan bahwa tragedi Palestina bukan sekadar konflik teritorial, melainkan krisis kemanusiaan lintas generasi. Seorang anak Palestina dapat lahir di kamp pengungsian tanpa pernah melihat rumah leluhurnya sendiri. Ia tumbuh di tengah listrik yang padam, sekolah yang hancur, dan langit yang lebih akrab dengan suara ledakan dibanding suara tawa masa kecil.
Kolonialisme Modern dan Krisis Moral Global
Pertanyaan besarnya adalah: mengapa tragedi sepanjang ini dapat terus berlangsung di era yang mengaku paling menjunjung hak asasi manusia?
Jawabannya tidak cukup dicari pada medan perang semata, melainkan pada struktur tata dunia global itu sendiri. Palestina menunjukkan bahwa dunia modern mungkin telah meninggalkan kolonialisme dalam bentuk klasik, tetapi belum sepenuhnya keluar dari kolonialisme dalam bentuk struktural.
Hari ini, penguasaan tidak selalu hadir melalui penjajahan fisik secara langsung, tetapi juga melalui kontrol politik global, dominasi ekonomi, legitimasi internasional, dan penguasaan narasi. Dalam dunia seperti itu, siapa yang menentukan legitimasi global pada akhirnya juga menentukan siapa yang dianggap layak disebut korban, dan siapa yang dianggap pantas dilupakan.
Hak veto di Dewan Keamanan PBB, rivalitas geopolitik negara-negara besar, serta kepentingan ekonomi strategis membentuk realitas di mana tragedi kemanusiaan dapat diperdebatkan tanpa akhir, tetapi minim penyelesaian nyata. Hukum internasional tampak sangat tegas terhadap pihak yang lemah, tetapi sering kehilangan daya ketika berhadapan dengan kepentingan kekuatan besar.
Di titik inilah dunia modern menghadapi krisis otoritas moral. Sebab hukum yang gagal melindungi manusia lemah pada akhirnya akan dipandang bukan sebagai penjaga keadilan, melainkan sekadar instrumen kekuasaan.
Perang Narasi dan Matinya Empati Digital
Tragedi Palestina juga memperlihatkan bahwa perang modern tidak hanya berlangsung dengan rudal dan senjata, tetapi juga melalui penguasaan narasi.
Dalam era digital hari ini, opini publik global dibentuk oleh algoritma, media, dan arus informasi yang bergerak sangat cepat. Siapa yang mengendalikan narasi sering kali dapat menentukan siapa disebut korban dan siapa dilabeli ancaman. Korban kemanusiaan tidak hanya dapat dibunuh secara fisik, tetapi juga dihapus secara moral melalui manipulasi persepsi publik.
Ironisnya, di tengah banjir informasi global, empati justru semakin mudah melemah. Di era media sosial, tragedi kemanusiaan dapat berubah menjadi arus gambar yang lewat tanpa sempat menjadi kesadaran moral. Kematian yang terus-menerus disaksikan melalui layar perlahan berubah menjadi statistik.
Gaza hari ini bukan hanya wilayah yang diblokade, tetapi juga cermin tentang bagaimana nurani dunia dikarantina oleh kepentingan politik dan kelelahan empati global.
Dunia Islam dan Hilangnya Pusat Gravitasi Politik
Namun refleksi atas Palestina tidak cukup berhenti pada kritik terhadap dunia internasional. Tragedi ini juga memantulkan persoalan besar di tubuh dunia Islam sendiri: hilangnya daya tawar politik kolektif umat.
Padahal umat Islam berjumlah hampir dua miliar jiwa dan hidup di kawasan strategis yang menguasai jalur perdagangan penting dan sumber energi global. Sayangnya, potensi itu belum bertransformasi menjadi kekuatan geopolitik yang solid dan terorganisasi.
Solidaritas terhadap Palestina masih dominan bergerak dalam bentuk empati moral dan bantuan kemanusiaan yang sifatnya reaktif. Padahal dunia modern hanya menghormati kekuatan yang terorganisasi. Pengaruh global tidak dibangun semata dengan kesamaan identitas, tetapi melalui konsolidasi ekonomi, teknologi, media, diplomasi, dan arah politik yang terintegrasi.
Allah SWT berfirman: “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai…” (QS Ali ‘Imran: 103)
Ayat ini bukan sekadar seruan ukhuwah spiritual, tetapi juga prinsip strategis peradaban. Sebab perpecahan akan melemahkan umat dan menghilangkan kewibawaannya dalam percaturan global. Dalam perspektif Islam, upaya menghadirkan kembali kepemimpinan umat yang mampu melindungi kaum muslimin dan kaum tertindas juga merupakan bagian dari wujud keimanan dan tanggung jawab peradaban.
Hari ini, dunia Islam masih berjalan dalam fragmentasi kepentingan nasional masing-masing. Rivalitas regional, ketergantungan ekonomi, dan konflik politik internal membuat solidaritas umat sering berhenti pada level simbolik.
Selama dunia Islam hanya hadir sebagai pasar dan konsumen geopolitik, solidaritasnya akan terus mudah dinegosiasikan oleh kekuatan lain. Tanpa pusat gravitasi politik yang mampu menyatukan kepentingan strategis umat, dunia Islam akan terus menjadi penonton dalam percaturan global yang menentukan nasibnya sendiri.
Dari Solidaritas Emosional Menuju Kebangkitan Peradaban
Karena itu, pembelaan terhadap Palestina tidak cukup diwujudkan melalui kecaman sesaat atau demonstrasi musiman. Yang dibutuhkan adalah transformasi solidaritas emosional menjadi solidaritas strategis.
Dunia Islam perlu membangun kemandirian melalui penguatan kerja sama ekonomi antarnegara muslim, kolaborasi teknologi dan riset, pembangunan media global yang independen, serta diplomasi internasional yang lebih terintegrasi. Sebab kemandirian bukan hanya soal kemampuan ekonomi, tetapi juga keberanian menentukan sikap tanpa takut kehilangan legitimasi global.
Palestina karena itu seharusnya menjadi alarm peradaban bagi dunia Islam: bahwa tanpa kekuatan kolektif yang terorganisasi, umat akan terus berada dalam posisi reaktif terhadap setiap krisis global yang menimpanya.
Peringatan Nakba tidak boleh berhenti sebagai ritual mengenang luka sejarah. Palestina mengajarkan satu pelajaran penting: penjajahan dapat bertahan lama bukan hanya karena kuatnya pihak penjajah, tetapi juga karena lemahnya konsolidasi pihak yang tertindas.
Dan mungkin, yang paling lama dikenang sejarah kelak bukan hanya suara bom yang menghancurkan Gaza, tetapi sunyi dunia ketika mendengarnya.
