Mana yang Lebih Baik, Mahzab Ekonomi Purbaya, Sri Mulyani atau Ekonomi Syariat?

Founder Bintang Ilmu Center, Purwakarta Pengamat Isu Aktual Kebangsaan
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Ressy Nisia tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ekonomi Indonesia kerap digambarkan sebagai kapal besar yang sedang menantang ombak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih menekan pedal gas agar kapal melaju lebih cepat. Sri Mulyani Indrawati, mantan Menteri Keuangan pendahulunya, justru menginjak rem agar kapal tidak oleng. Dua mazhab berbeda, sama-sama punya logika kuat dan matang. Purbaya mewakili keberanian menyalakan mesin pertumbuhan, sementara Sri Mulyani menegakkan disiplin agar kapal tidak karam. Manakah yang lebih baik?
Purbaya: Gas Penuh Keynesian
Mazhab Purbaya sejalan dengan gagasan John Maynard Keynes. Dalam situasi lesu, negara harus hadir menstimulasi permintaan agregat. Kredit murah, belanja pemerintah, dan suplai likuiditas dianggap kunci menggerakkan mesin ekonomi.
Di awal jabatannya, Purbaya mendorong dana pemerintah Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 200 triliun dikucurkan ke bank-bank Himbara untuk diputar menjadi kredit. Hal tersebut dimaksudkan agar bank menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan yaitu menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit ke sektor riil.
Namun, gas penuh juga menyimpan risiko. Jika stimulus terlalu agresif, kualitas aset bank terancam, kredit macet meningkat, dan stabilitas bisa goyah. Mazhab Keynesian yang diadopsi Purbaya memang pro-pertumbuhan, tapi kerap abai pada risiko jangka panjang.
Sri Mulyani: Rem Konservatif
Berbeda halnya dengan Sri Mulyani. Ia mengusung disiplin fiskal konservatif ala David Ricardo dan Robert Barro. Menurut logika Ricardian equivalence, defisit hari ini adalah pajak besok. Maka, APBN 2025 dijaga dengan defisit hanya 2,53 persen PDB dan rasio utang aman di 38,2 persen PDB. Kredibilitas fiskal ini menjaga kepercayaan pasar global, tercermin dari Credit Default Swap (CDS) Indonesia yang stabil di kisaran 70 basis poin.
Stabilitas terjaga, tetapi ada harga yang harus dibayar. Target pajak dinaikkan menjadi Rp2.357 triliun. Ruang belanja sosial pun terbatas. UMKM dan masyarakat bawah kerap merasa kehilangan dukungan saat paling membutuhkan. Mazhab fiskal Sri Mulyani memang pro-stabilitas, tapi kerap dianggap menghambat ekspansi sektor riil.
Islam: Kompas Keadilan
Terdapat perbedaan tajam antara mazhab Purbaya dan Sri Mulyani. Purbaya mendorong pertumbuhan, Sri Mulyani menjaga stabilitas. Keduanya penting, namun sama-sama menyisakan ruang kosong yaitu keadilan distribusi.
Pertumbuhan tanpa distribusi hanya menguntungkan segelintir orang. Stabilitas tanpa distribusi melahirkan stagnasi di masyarakat bawah. Islam menawarkan jalan ketiga melalui pertumbuhan dan stabilitas yang berbuah keadilan.
Al-Qur’an menegaskan: "Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7).
Umer Chapra, pakar ekonomi Islam, menulis, “Islamic finance is closely related to Islam’s vision of economic development, which gives primary importance to socioeconomic justice and the well-being (falah) of all humans.”
Potensi SDA: Mesin Ekonomi yang Terabaikan
Sayangnya, baik pedal gas ala Purbaya maupun rem ala Sri Mulyani sering mengabaikan kekuatan terbesar bangsa, sumber daya alam (SDA).
Berikut adalah potensi pendapatan melalui optimalisasi SDA:
Tambang & Energi: Batu bara Rp190 triliun PNBP (2024), nikel Rp528 triliun devisa, migas Rp147 triliun, mineral lain Rp70 triliun.
Pertanian & Perkebunan: Sawit menyumbang devisa Rp440 triliun (2024), sekitar 10–12% ekspor nonmigas.
Hasil Hutan: Kayu, pulp, rotan, damar, madu diperkirakan Rp300–400 triliun/tahun bila dikelola berkelanjutan.
Perikanan & Kelautan: Potensi lestari 12,5 juta ton/tahun bernilai Rp250 triliun.
Pariwisata Alam: Ekowisata diperkirakan bisa menghasilkan Rp300–400 triliun/tahun.
Jika dijumlahkan secara kasar, potensi SDA nasional melampaui Rp3.000 triliun per tahun. Ditambah potensi zakat maal Rp327 triliun, negara sejatinya mampu menutup hampir seluruh belanja APBN Rp3.300 triliun tanpa utang berbunga.
Rasulullah SAW bersabda: “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud).
Artinya, SDA bukanlah komoditas segelintir orang atau golongan, melainkan amanat publik.
Solusi Syariat
Islam menawarkan empat langkah praktis:
1. Optimalisasi SDA oleh Negara
Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Dalam syariat, harta publik (air, energi, tambang) tidak boleh dikuasai segelintir korporasi, tetapi merupakan pos kepemilikan umum. Jika SDA dikelola negara, potensinya Rp3.000 triliun/tahun dapat menutup hampir seluruh APBN.
2. Integrasi Zakat sebagai Instrumen Fiskal
Potensi zakat maal mencapai Rp327 triliun/tahun. Ada potensi lebih jika disertakan dengan zakat pertanian, ternak, emas dan perak. Zakat menjadi instrumen distribusi langsung yang salah satunya ke masyarakat miskin, melengkapi belanja sosial negara tanpa membebani pajak. Khusus zakat, penyalurannya terbatas hanya untuk 8 ashnaf.
3. Penghentian Utang Berbunga (Riba)
Pembiayaan negara melalui utang riba dapat diganti dengan instrumen syariat melalui optimalisasi baitul maal. Selain pos kepemilikan umum dan zakat, Islam memiliki pos tetap dan berkesinambungan lainnya seperti fai, kharaj, jizyah, dan lain sebagainnya.
4. Skema Pemberian Negara Bebas Riba
Pemberian negara (iqthaul daulah) dapat dialirkan lewat skema hibah (dana langsung/grant), qard hasan (pinjaman kebajikan) dan penyediaan sarana produksi (lahan, alat-alat produk dan sebagainya).
Dengan keempat solusi ini, ekonomi bisa bergerak stabil tanpa jebakan riba, distribusi lebih adil, dan kedaulatan negara atas SDA terjaga.
Ekonom Islam Nejatullah Siddiqi menegaskan, “Interest is prohibited because it is unfair (zulm). The borrower may sometimes lose, yet interest-based lending obliges him to repay the principal plus interest.”
Firman Allah pun jelas: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.” (QS Al-Baqarah: 276).
Indonesia tidak kekurangan bahan bakar ekonomi. Indonesia memiliki SDA melimpah, zakat besar, SDM produktif sebagai bahan bakar ekonomi potensial. Purbaya memberi pelajaran tentang keberanian menyalakan mesin. Sri Mulyani mengajarkan pentingnya rem. Islam menuntun kita pada arah yang benar yaitu keadilan distribusi.
Gas memberi kecepatan, rem menjaga keseimbangan. Tetapi tanpa kompas, kapal bisa salah arah. Islam menghadirkan kompas melalui distribusi adil, kedaulatan SDA, dan keberkahan.
Wallahu a’lam bishawab.
