'Dinasti Politik' Ancaman Penerapan Etika Politik

Ilustrasi Dinasti Politik pada Pesta Demokrasi di Indonesia, Sumber: Hasil olahan penulis

Penyelenggaraan pemerintahan salah satunya diwujudkan dengan pesta demokrasi yang baru saja diselenggarakan pada 9 Desember lalu. Namun, terdapat perbedaan antara pesta demokrasi tahun ini dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang kemudian mengubah beberapa prosedur dalam pemilihan. Disamping itu, terdapat isu yang hangat diperbincangkan pada pesta demokrasi tahun ini yaitu berkembangnya dinasti politik. Pencalonan putra dan menantu Presiden RI Joko Widodo sebagai wali kota Surakarta dan wali kota Medan turut menjadi sorotan karena dinilai berusaha menciptakan dinasti kekuasaan. Jika dinasti politik dibiarkan maka dapat mengancam pelaksanaan etika politik yang seharusnya dilaksanakan oleh politisi dan pejabat publik.

Etika politik merupakan nilai atau norma yang mengatur individu atau kelompok dalam membuat keputusan untuk kepentingan bersama yang didalamnya mencakup adanya kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Lalu, mengapa dinasti politik dikatakan sebagai tantangan yang mengancam keberadaan etika politik. Berikut penjelasannya ditinjau dari dimensi politis dan perspektif etika politik menurut Handoyo (2016) dalam bukunya Etika Politik dan Haryatmoko (2003) Etika Politik Kekuasaan :

Dimensi Politis

Dalam dimensi ini, yang menjadi sorotan adalah perilaku politisi dan pejabat dalam memenuhi tugasnya di kegiatan politik pemerintahan meliputi perannya sebagai makhluk sosial, dimensi kesosialannya, dan politis kehidupannya. Sebagai makhluk sosial maka politisi dan pejabat dalam membuat keputusan harus memikirkan lingkungan sosialnya. Dalam dimensi kesosialan ini terdapat indikator yang mengatur tentang pengaplikasian nilai dan moral secara keseluruhan. Kemudian berlanjut pada politis kehidupan yang berfungsi untuk menata kehidupan masyarakat secara normatif. Penataan tersebut salah satunya melalui hukum perundang-undangan yang kemudian membentuk lembaga seperti KPK yang bertugas melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain itu juga melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan terhadap kasus penyelenggara negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan dinasti politik banyak terdapat penyelewengan seperti kasus korupsi.

Perspektif Etika Politik

Dalam perspektif etika politik membahas mengenai tiga poin utama pelaksanaan etika politik yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik. Tujuan pelaksanaan etika politik adalah agar pemerintah memfokuskan perhatiannya pada masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat. Kemudian, aspek sarana berkaitan dengan pola normatif berupa tatanan politik yang berdasarkan prinsip keadilan dan penataan politik berdasarkan prinsip timbal balik. Terakhir, aspek aksi politik berbentuk pengendalian peran dari individu dalam menentukan rasionalitas politiknya. Berkaitan dengan ketiga aspek etika tersebut, keberadaan dinasti politik bertentangan dengan prinsip etika politik. Dinasti politik sendiri bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan menjaga agar kekuasaan tersebut tetap berpihak pada keluarga mereka yang sedang berkuasa. Untuk meraih tujuan tersebut partai politik seringkali dijadikan sarana dalam meraih tujuan. Padahal keberadaan partai politik seharusnya menjadi sarana yang mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Oleh karena itu, adanya dinasti politik tidak sesuai dengan rasionalitas tindakan dan moral yang seharusnya dilakukan politisi dan pejabat pemerintah yang seharusnya bertujuan mensejahterakan rakyat.

Berkaca pada dimensi politis dan perspektif etika politik tersebut terbukti bahwa keberadaan dinasti politik yang sudah menjadi budaya pun menjadi tantangan penerapan etika politik. Etika politik seharusnya dapat dimaknai sebagai sarana atau wadah refleksi kualitas moral para penyelenggara negara sehingga kasus korupsi, kesewenang-wenangan, dan timpangnya keadilan bisa terhindarkan. Masyarakat dapat mendesak pemerintah untuk membuat peraturan yang jelas agar dinasti politik tidak semakin parah dan tidak menimbulkan kerugian yang berarti bagi negara. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan tindakan antar lingkungan pemerintahan dan mengupayakan peningkatan kesadaran etika berpolitik bagi politisi dan pejabat melalui pendidikan etika politik dan sosialisasi masif.

Referensi :

Handoyo, E. (2016). Etika Politik. Widya Karya Press. https://www.researchgate.net/profile/Eko_Handoyo4/publication/317345960_Etika_Politik_el_Juni_2017pdf/links/5935416345851553b6f16579/Etika-Politik-el-Juni-2017pdf.pdf

Haryatmoko. (2003). Etika Politik dan Kekuasaan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Gusti. (2013). Penyelenggara Negara Cenderung Abaikan Moral dan Etika Politik. Ugm.Ac.Id. https://ugm.ac.id/id/berita/7756-penyelenggara-negara-cenderung-abaikan-moral-dan-etika-politik