Mengangkat Tarif Parkir Setinggi Langit

Berbagai isu parkir di perkotaan memang bukan perkara sederhana. Namun, gagasan peningkatan tarif parkir berpotensi merevitalisasi infrastruktur transportasi.

Area Parkir di Jakarta (Foto: Tjokorda/Unsplash)

“Wah, kita dirampok!”

Saya mengatakan demikian sambil setengah berteriak. Momen itu terjadi karena saya bersama sejumlah kawan saya harus membayar Rp45.000,00 hanya untuk tarif parkir mobil selama tiga jam di area perkantoran di Jakarta. Kami baru saja melakukan wawancara kerja di suatu perusahaan di sekitar parkiran itu. Apesnya, semua berkas lamaran kerja saya dan kawan saya ditolak sepekan kemudian. Kemalangan kami pun paripurna.

Beberapa waktu yang lalu, media sosial kembali riuh oleh isu parkir. Salah satu gerai minimarket di Bekasi menampilkan poster pengumuman yang tidak memperkenankan pungutan parkir liar di depan lokasi gerai tersebut. Poster itu kemudian dibagikan di sejumlah media sosial lalu viral dengan beragam komentar. Salah satu komentar terpopuler menyoroti soal peran pekerjaan tukang parkir sebagai bemper sosial.

Apabila meninjau isu parkir, kita tidak bisa melepas hal tersebut dari isu sosial. Parkir selalu berhubungan dengan manusia meskipun, pada dasarnya, ini lebih terkait pada pemanfaatan ruang. Isu sosial, seperti kurangnya lapangan pekerjaan dan minimnya pendidikan, selalu punya relevansi dengan keberadaan tukang parkir. Akan tetapi, isu yang cukup besar sebenarnya terletak pada kebiasaan mobilitas kita yang terfokus pada kendaraan bermotor.

Selama beberapa dekade terakhir, kendaraan bermotor membanjiri sela-sela perkotaan bahkan pedesaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019 menunjukkan tingkat kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang melesat. Jumlah kendaraan bermotor pada 2019 naik sebesar 5,3% dari tahun 2018. Ini menunjukkan gairah terhadap kendaraan bermotor yang amat besar dari masyarakat Indonesia di berbagai daerah.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana keterkaitan gairah akan kendaraan bermotor dengan isu parkir yang ramai diperbincangkan. Apa hubungan kedua hal tersebut?

Kendaraan bermotor yang kita beli atau sewa jelas membutuhkan lokasi parkir tiap kita gunakan. Kebutuhan parkir sepatutnya setara dengan kebutuhan kendaraan bermotor yang ada. Banyak hal yang mempengaruhi kebutuhan parkir, seperti tata kelola kota dan alokasi lahan. Aspek yang juga terkait dengan kebutuhan parkir kendaraan adalah tarif parkir. Isu tarif parkir ini berhubungan lekat dengan isu parkir yang juga berkaitan dengan aspek sosial.

Duduk perkara tarif parkir seperti ini. Keberadaan parkir tentu membutuhkan modal yang memadai. Penggunaan lahan parkir memerlukan lahan yang kosong, tenaga kerja, dan sistem manajemen parkir. Itu semua membutuhkan modal dan ongkos operasi yang tidak sedikit. Dengan begitu, tarif parkir yang diberlakukan akan mengacu pada biaya modal dan operasional yang ada. Tarif parkir menjadi aspek krusial dalam pengelolaan parkir yang baik.

Oleh sebab itu, tarif parkir perlu diatur seketat mungkin agar bisa mengendalikan kendaraan bermotor. Munculnya berbagai parkir liar sesungguhnya respons dari manajemen parkir yang buruk termasuk tarif parkir. Regulasi perparkiran masih amat minim terutama di daerah spesifik dan tidak berpatokan pada mobilitas yang berkelanjutan. Buntutnya, tarif parkir tidak terkendali padahal tarif parkir bisa menjadi senjata ampuh dalam mengontrol mobilitas.

Kenaikan tarif parkir akan menjadi penghalang bagi pengguna kendaraan bermotor untuk melakukan perjalanan. Tarif parkir yang tinggi dapat membentengi arus deras kendaraan bermotor yang datang ke suatu lokasi. Ini sudah terjadi di sejumlah lokasi di Jakarta yang telah menerapkan tarif parkir yang lebih besar. Jumlah kendaraan pada titik-titik lokasi kendaraan cenderung menurun saat penerapan tarif parkir yang signifikan dilakukan.

Di sisi lain, ketakutan atas kenaikan tarif parkir kemudian mungkin akan muncul. Sejumlah pihak mungkin khawatir meningkatnya tarif parkir malah akan menyuburkan parkir-parkir liar. Orang-orang memilih untuk memarkirkan kendaraan mereka secara sembarangan ketimbang harus mengeluarkan kocek lebih untuk parkir di lokasi resmi. Alhasil, lokasi parkir liar akan makin jamak dan masalah bemper sosial yang ada malah menjamur.

Prasangka atas potensi maraknya parkir liar memang wajar. Akan tetapi, tarif parkir yang menanjak sepatutnya dapat digunakan sebagai modal untuk membangun manajemen parkir yang lebih layak. Pemasukan dari tarif parkir bisa digunakan oleh pengelola parkir terutama pemerintah untuk membangun transportasi publik yang mantap. Hasilnya, isu parkir liar akan mati dengan sendirinya karena jumlah kendaraan bermotor makin menguap.

Yang perlu diatur adalah bagaimana tarif parkir bisa disesuaikan setinggi-tingginya terutama pada kawasan yang berfokus pada pengguna kendaraan bermotor semata. Distrik-distrik bisnis yang fokus pada ekonomi dengan level atas perlu diberlakukan kebijakan tarif parkir semacam ini. Masyarakat dengan tingkat ekonomi yang tinggi cenderung lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi sehingga layak dikenakan tarif parkir yang juga tinggi.

Lagi-lagi, keuntungan tarif parkir ini hanya dapat terjadi jika dikendalikan dan dikelola dengan bijak dan baik. Pemegang kepentingan di beberapa kawasan dan daerah padat penduduk perlu mempertimbangkan dengan matang penerapan kenaikan tarif parkir di sejumlah lokasi. Masyarakat akan berteriak jika melonjaknya tarif parkir tidak dibarengi dengan kebijakan lain, seperti revitalisasi transportasi publik dan infrastruktur lain.

Walaupun saya pernah merasa dirampok, kebijakan tarif parkir yang tinggi ini memang layak dijadikan rintangan bagi pengguna kendaraan bermotor. Meningkatkan tarif parkir setinggi bisa menjawab permasalahan mobilitas yang ada di perkotaan. Yang perlu disiapkan adalah bagaimana pemasukan dari tarif parkir itu dimanfaatkan kembali ke masyarakat. Kesalnya sejumlah orang dengan tarif parkir bisa berdampak pada baiknya mobilitas suatu kota.