Menghapus Subsidi BBM demi Angkutan Umum

Armada angkutan umum di Surabaya (Foto: Alloni/Unsplash)

Kenaikan harga BBM sepertinya hanya menunggu waktu. Beberapa sinyal telah dilontarkan oleh sejumlah pihak termasuk berbagai menteri terkait. Beberapa jenis BBM bersubsidi yang akan mengalami penyesuaian harga adalah Pertalite dan Solar. Harga Pertalite, Solar, dan sejumlah BBM bersubsidi lain berada jauh dari nilai keekonomian sesungguhnya sehingga mempersulit pos anggaran subsidi BBM dalam tubuh APBN.

Subsidi BBM memang punya dampak masif terhadap kondisi ekonomi nasional. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan BBM bersubsidi untuk bahan bakar transportasi pribadi mereka. Oleh karena itu, harga BBM yang menanjak jelas akan disikapi secara negatif oleh sejumlah lapisan masyarakat. Risiko politik dan sosial-ekonomi juga besar sehingga pemegang kebijakan begitu enggan mengerek harga BBM terlalu tinggi.

Meskipun demikian, penyesuaian subsidi BBM jelas diperlukan jika dipandang dari sejumlah sisi. Bujet subsidi BBM memang amat besar dalam tubuh anggaran nasional dengan estimasi sekitar Rp502 triliun dari APBN. Namun, hal yang selama ini menjadi kendala utama adalah pemanfaatan yang tidak tepat sasaran. Subsidi BBM ternyata belum dioptimalkan untuk kebutuhan masyarakatan secara layak, seperti angkutan umum.

Soal akurasi pemanfaatan BBM bersubsidi, Pertamina mengklaim bahwa sekitar 60% BBM bersubsidi dinikmati oleh kalangan masyarakat mampu bahkan kaya. Ketidakakuratan pemanfaatan ini tentu mubazir jika tidak segera ditangani secara serius. Alokasi-alokasi pada pos yang lebih mendesak seperti angkutan umum harus segera diprioritaskan karena anggaran operasi layanan angkutan umum biasanya begitu terbatas tanpa subsidi.

Sesuai peraturan terkait, sejumlah pihak yang layak menerima subsidi BBM adalah masyarakat yang kurang mampu dan layanan publik. Layanan publik termasuk kendaraan layanan masyarakat dan armada angkutan umum. Angkutan umum jelas memiliki dampak terhadap layanan masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Harga BBM bersubsidi perlu dialokasikan khusus untuk penggunaan yang tepat sasaran termasuk angkutan umum.

Selain itu, layanan angkutan umum bisa memanfaatkan kenaikan harga BBM. Masyarakat bisa berpikir ulang untuk menggunakan transportasi pribadi, seperti sepeda motor atau mobil. Pada akhirnya, sebagian orang akan beralih menggunakan transportasi publik sebagai moda transportasi harian. Peralihan moda ini akan berdampak pada pola mobilitas masyarakat perkotaan secara lebih baik dan berkelanjutan melalui angkutan umum.

Riset oleh Delsaut (2014) menjelaskan dampak harga BBM terhadap permintaan angkutan umum terutama perjalanan kereta di Prancis. Kenaikan harga BBM sebesar 10% berpengaruh terhadap penurunan lalu lintas darat sebesar 1,4% dalam jangka pendek. Di sisi lain, perjalanan kereta cepat di Prancis naik sekitar 2,4%. Dengan kata lain, kenaikan harga BBM berpotensi menggeser penggunaan moda transportasi untuk masyarakat.

Menghapus subsidi BBM secara seketika memang bukan isu yang sederhana. Sebagian besar masyarakat pasti akan terdampak secara ekonomi, seperti laju inflasi yang berpotensi menajam. Harga-harga bahan pokok juga akan merangkak seiring kenaikan harga BBM akibat subsidi yang tergerus. Dampak-dampak ekonomi semacam ini seringkali menjadi momok bagi sebagian besar masyarakat terhadap penghapusan subsidi BBM.

Meskipun punya risiko ekonomi yang besar, penghapusan subsidi BBM dapat mengerek pemanfaatan angkutan umum untuk masyarakat. Biaya energi untuk kebutuhan transportasi pribadi akan relatif berkurang saat dialihkan menjadi biaya tarif angkutan umum. Hal yang lebih masif lagi adalah alokasi anggaran untuk subsidi BBM bisa ditempatkan menjadi alokasi perencanaan, pengelolaan, operasi, dan pemeliharaan angkutan umum.

Jika alokasi subsidi BBM dialihkan separuhnya saja untuk angkutan umum, dampak angkutan umum tentu akan meluas dengan signifikan. Berdasarkan kajian oleh Putra (2021), biaya maksimum pembangunan layanan setara Bus Rapid Transit (BRT) adalah sekitar Rp194 miliar per km. Ini berarti anggaran Rp251 triliun dapat membangun sekitar 1.293 km koridor BRT secara total atau masing-masing 129 km koridor BRT di 10 kota.

Mengapa investasi untuk angkutan umum ini begitu penting dari realokasi subsidi BBM? Layanan angkutan umum akan dapat dimanfaatkan oleh banyak lapisan masyarakat. Subsidi BBM yang sudah telanjur dinikmati banyak orang bisa tetap dimanfaatkan dalam bentuk angkutan umum. Dampak positif dari angkutan umum berupaya emisi yang lebih rendah dan lalu lintas yang lebih teratur akan dirasakan oleh masyarakat luas.

Yang perlu dijaga adalah bagaimana angkutan umum harus tetap diberikan insentif yang leluasa termasuk subsidi BBM. Bus-bus perkotaan perlu diberikan kemudahan dalam mengakses BBM bersubsidi secara legal. Kereta-kereta antarkota pun mesti ditunjang dengan bahan bakar yang mudah didapat. Semua upaya ini dapat dilakukan demi menjaga bahkan meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap angkutan umum.

Berbagai upaya untuk menjaga insentif subsidi BBM untuk angkutan umum juga perlu diamankan dengan baik. Kelembagaan layanan angkutan umum yang akuntabel perlu didorong agar subsidi BBM tidak dimanfaatkan secara ilegal. Pengawasan dari penyalur BBM, seperti Pertamina, pun perlu dilakukan dengan ketat untuk kebutuhan angkutan umum. Pihak yang tidak berhak menikmati subsidi BBM perlu dicegah sedini mungkin.

Dengan menjaga akses subsidi BBM untuk angkutan umum, harga tarif layanan angkutan umum tidak perlu berubah. Potongan harga atau diskon bahkan bisa dilakukan demi mempromosikan layanan angkutan umum. Para operator angkutan umum pun tidak harus risau terhadap biaya operasional armada mereka. Pada akhirnya, masyarakat umum akan merasakan layanan angkutan umum yang kompetitif dibandingkan transportasi pribadi.

Insetif berupa subsidi yang berpengaruh terhadap harga BBM jelas bukan perkara kecil. Sensitivitas masyarakat terhadap isu ini tentu perlu disikapi dengan hati-hati. Walaupun begitu, alokasi subsidi BBM sudah seharusnya dapat dimanfaatkan secara akurat bagi khalayak luas lewat angkutan umum. Angkutan umum yang berkelanjutan dan efisien layak untuk mendapatkan dukungan pemerintah lewat realokasi subsidi BBM tersebut.