Strategi Atasi Overcrowded dengan Penerapan Pidana Penjara dengan Masa Percobaan

foto Rutan Depok

Dalam tataran praktis, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang semakin meningkat mengakibatkan lonjakan dan kelebihan daya tampung (overcrowded) yang berimplikasi terhadap permasalahan krusial seperti kaburnya Narapidana/Tahanan, terjadinya kerusuhan, terhambatnya proses evakuasi apabila terjadi musibah kebakaran, dan berbagai permasalahan lainnya.

Situasi overcrowding ini dialami oleh sebagian besar Lapas/Rutan yang jumlah penghuninya sudah melebihi kapasitas dari kamar hunian yang ada sehingga menimbulkan kepadatan. Jumlah Tahanan yang masuk ke Rutan/Lapas tidak ekuivalen (sebanding) dengan Narapidana yang bebas sehingga terjadi kepadatan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas daya tampung.

Overcrowding disebabkan oleh faktor yang kompleks seperti kebijakan punitif dalam suatu Undang-Undang sehingga cenderung ke arah penjatuhan pidana penjara, kurangnya Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menggunakan alternatif penyelesaian non-pemenjaraan, pola hubungan antar penegak hukum yang mempunyai kewenangan dan kekuasan sendiri-sendiri (discretion of power). Kondisi ini menjadi faktor penyebab terjadinya overcrowded di Lapas dan Rutan.

Anggapan bahwa semakin banyak orang ke penjara merupakan suatu prestasi merupakan anggapan yang nyata. Polisi jarang mempergunakan kewenangan diskresi yang dimiliki, sedangkan jaksa selalu berusaha membuktikan dakwaannya yang sering kali dipaksakan, dan hakim terkesan terburu-buru dalam menjatuhkan pidana penjara, padahal apabila penjatuhan pidana percobaan dimaksimalkan maka jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan tidak mengalami overcrowded. (Lihat Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, hal. 17).

Penjatuhan pidana penjara dengan masa percobaan sangat mungkin diputus oleh Hakim tentu dengan melalui alasan pertimbangan, keadaan atau hal-hal yang mendasari ditetapkannya perintah pidana penjara dengan masa percobaan. Pidana percobaan diatur dalam Pasal 14a – Pasal 14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Pasal 14a (1) KUHPidana menyebutkan sebagai berikut: “Apabila Hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudianhari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.” Lebih jelas lagi, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul: Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia hal. 184 menyebutkan Pidana percobaan adalah bahwa apabila seorang dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau kurungan, maka Hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak dijalankan. Kecuali, kemudian ditentukan lain oleh Hakim, seperti apabila si terhukum dalam tenggang waktu percobaan melakukan tindak pidana lagi atau tidak memenuhi syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada si korban dalam waktu tertentu.

Dalam beberapa putusan pengadilan, penjatuhan pidana penjara dengan masa percobaan ini sudah pernah diputus oleh Hakim seperti perkara penganiayaan dalam Putusan Nomor: 230/Pid.B/2011/PN.SMI, perkara Perjudian dalam Putusan Nomor: 23-K/PM.III-13/AD/IV/2016, dan lain sebagainya. Penjatuhan putusan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ada serta dengan pertimbangan yang cermat agar tidak terjadinya onvoldoen de gemativeerd (tidak lengkap dan tidak sempurna dalam pertimbangan hukum).

Penjatuhan pidana penjara dengan masa percobaan haruslah dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 a ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) KUHPidana. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 a ayat (4) KUHPidana menentukan bahwa perintah tidak diberikan kecuali Hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana umum dan syarat-syarat khusus jika sekiranya diterapkan. Haruslah ada alasan yang signifikan atau hal-hal yang mendasari ditetapkannya perintah pidana penjara dengan masa percobaan.

Apabila hakim nantinya memaksimalkan dan cenderung untuk menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan, maka tentu akan berprospek baik terhadap penurunan lonjakan dan kepadatan penghuni pada Lapas dan Rutan, hanya tinggal pengawasan yang efektif terhadap terpidana tersebut di Luar Lembaga Pemasyarakatan yang pengawasannya nanti dilakukan oleh APH terkait. Dalam hal ini, terpidana tetap berada di masyarakat tanpa harus menjalani hukuman di penjara, tentunya syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan oleh Hakim harus dipenuhi oleh terpidana tersebut selama masa percobaan agar tidak kembali menjalani hukuman penjara di dalam Lapas/Rutan