Kedok Blusukan di Balik Topeng Kekuasaan

Ilustrasi. Foto: shutterstock

Tahapan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 sudah mulai berjalan. Para partai dan politikus juga sudah mulai bergerak melakukan blusukan dan pencitraan ke berbagai daerah dan berbagai elemen lapisan masyarakat.

Hal itu mereka lakukan demi meningkatkan popularitas dan elektabilitas partai dan calon pemimpin politik yang mereka usung. Bahkan tidak jarang kita temukan kepala-kepala daerah dan petinggi-petinggi wakil rakyat yang biasanya duduk nyaman di ruangan ber-AC dengan kursi dan tempat duduk yang empuk rela terjun dan turun langsung ke masyarakat hanya untuk mendapatkan popularitas dan simpati dari masyarakat.

Beberapa bulan yang lalu sempat viral dan menjadi bahan perbincangan netizen, foto pejabat sekaligus tokoh politik yang rela terjun ke sawah dan kotor-kotoran bersama para petani untuk menanam padi. Selain itu ada juga beberapa politikus yang rela berdesak-desakan dengan masyarakat miskin di perkampungan kumuh sekadar say hello kepada mereka.

Ada juga tokoh politik yang intens melakukan kunjungan ke kelompok-kelompok agama dan keyakinan tertentu hanya untuk memperoleh simpati dan perhatian dari kelompok agama tersebut. Pemandangan yang jarang kita temukan jika tidak mendekati kontestasi pemilihan umum.

Ilustrasi. Foto: shutterstock

Hal itu seakan menegaskan bahwa para pemimpin dan pemangku kekuasaan di negeri ini hanya datang dan hadir ketika membutuhkan suara dan dukungan rakyat. Tetapi mereka diam dan acuh ketika melihat penderitaan dan persoalan yang dialami oleh rakyat.

Banyak sekali persoalan yang dihadapi masyarakat namun minim respons dan tanggapan dari pemerintah, seperti kasus sengketa lahan di Desa Pakel Banyuwangi yang sampai saat ini belum menemukan kejelasan, selain itu ada juga kasus terbaru yaitu kasus tragedi kanjuruhan yang juga masih belum menemukan titik terang dari kasus tersebut.

Pemerintah, DPR dan para aktor politik pasti mengetahui kasus tersebut. Bahkan mereka jauh lebih paham daripada masyarakat mengenai kasus tersebut, namun mereka justru seakan bisu dan tuli terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Inilah yang kemudian disebut dengan kedok blusukan demi memperoleh kekuasaan, mereka hanya pura-pura berbaur dan membersamai masyarakat hanya untuk memperoleh simpati dan suara rakyat di kontestasi pemilihan umum.

Ilustrasi. Foto: Rawpixel/Shutterstock

Artinya agenda blusukan dan turun ke masyarakat secara langsung yang dilakukan oleh para pemimpin politik tidak murni datang dari keinginan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat akan tetapi berangkat dari hasrat dan keinginan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas.

Masyarakat hanya dijadikan alat dan pemuas nafsu kekuasaan belaka. Setelah para politikus itu terpilih dan berkuasa maka mereka acuh dan tidak peduli lagi terhadap masyarakat.

Kalau menurut teorinya Antonio Gramsci, masyarakat harus mampu melakukan counter hegemony terhadap hegemoni yang dilakukan oleh penguasa terhadap mereka. Ketika masyarakat hanya menerima begitu saja perlakuan dan kebijakan yang diambil oleh para penguasa maka hal itu berarti bahwa masyarakat berada di bawah bayang-bayang hegemoni penguasa.

Untuk itu masyarakat harus bangkit dan bersatu serta jangan mau diperalat oleh para politikus hanya untuk kepentingan mereka semata. Menurut Gramsci kesadaran untuk lepas dari bayang-bayang hegemoni penguasa hanya bisa dilakukan oleh masyarakat yang intelek dan menggunakan kesadaran akalnya untuk menggerakkan kelompok masyarakat yang lain agar terlepas dari hegemoni penguasa.

Untuk itu, masyarakat harus pandai dan melek politik sehingga dapat memilih dan menentukan pemimpin yang akan memimpin mereka nantinya, karena saat ini banyak sekali politikus dan calon pemimpin yang hanya datang kalau ada maunya saja dan menghilang begitu saja begitu sudah terpilih.