Bansos Tunai Melalui Jalur Digital
Kepala Tim Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah-Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Ircham Andrianto Taufick tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSeorang ibu hanya ingin memastikan uang sekolah anak, beras, listrik, dan ongkos ke puskesmas tetap terbayar. Namun mulai 2026, bansos yang diterimanya semakin ditentukan oleh sesuatu yang tidak terlihat: kecocokan data kependudukan, rekam kepemilikan aset, verifikasi wajah, dan keputusan sistem digital.
Pemerintah sedang mendorong digitalisasi bantuan sosial (bansos), tetapi pada saat yang sama sedang mengkaji penyaluran bansos dalam bentuk tunai. Keduanya tampak bertentangan, padahal sesungguhnya berjalan pada jalur yang sama. Yang tunai adalah bentuk manfaatnya. Yang digital adalah cara negara menentukan penerima, mengirimkan uang, dan mengawasi penyalurannya.
Tunai Bukan Berarti Amplop
Perbincangan menguat setelah muncul angka rata-rata Rp5,4 juta per penerima. Angka tersebut bukan nilai bansos baru yang akan dicairkan sekaligus, melainkan perkiraan rata-rata akumulasi sejumlah bantuan yang diterima seorang penerima dalam setahun. Pemerintah juga mempertimbangkan agar sebagian subsidi diberikan langsung kepada orang yang berhak. Transfer tunai tidak berarti uang dibagikan dalam amplop. Bansos dapat disalurkan seperti gaji yang masuk ke rekening. Manfaatnya berbentuk uang, sedangkan jalur penyalurannya tetap dapat dilakukan secara nontunai.
Proses digitalisasi bahkan mencakup rangkaian yang lebih panjang: pendaftaran, verifikasi identitas, pencocokan data lintas instansi, penetapan penerima, penyaluran, hingga mekanisme sanggah. Pemerintah telah menguji sistem tersebut di puluhan daerah. Pada akhir Juni 2026, uji coba disebut telah mencakup 43 kabupaten dan kota, dengan target memperoleh gambaran lebih lengkap pada akhir Juli. Pemerintah menargetkan penerapan yang lebih luas pada Oktober 2026, bergantung pada evaluasi uji coba dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Perubahan ini penting karena anggaran perlindungan sosial 2026 mencapai Rp508,2 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, perbaikan akurasi dapat menghemat dana dalam jumlah besar atau mengalihkannya kepada keluarga yang terlewat.
Dari Subsidi Barang ke Transfer Langsung
Secara ekonomi, transfer langsung menawarkan keunggulan. Subsidi yang melekat pada barang dapat dinikmati siapa pun yang membelinya. Sebaliknya, transfer kepada individu memungkinkan negara memusatkan anggaran pada kelompok yang paling membutuhkan.
Uang tunai juga memberikan pilihan. Kebutuhan keluarga nelayan di kepulauan tidak selalu sama dengan keluarga buruh di perkotaan. Satu rumah tangga mungkin membutuhkan pangan, yang lain biaya transportasi, obat, atau perlengkapan sekolah. Transfer langsung memberi ruang lebih besar kepada keluarga untuk menentukan kebutuhan yang paling mendesak.
Bagi perekonomian lokal, rumah tangga berpendapatan rendah cenderung segera membelanjakan tambahan pendapatannya. Uang bansos yang masuk akan berputar ke warung, pasar, angkutan, sekolah, dan layanan kesehatan.
Penelitian Bank Indonesia menemukan bahwa penarikan bansos secara nontunai melalui agen bank berkaitan dengan peningkatan konsumsi keluarga penerima, terutama untuk sandang, pendidikan, dan kesehatan. Namun, studi yang sama mengingatkan bahwa biaya informal agen dapat mengurangi jumlah bersih yang benar-benar digunakan penerima. Dapat disimpulkan bahwa uang diperoleh secara digital, tetapi manfaatnya belum tentu sampai secara utuh.
Harga Sebuah Ketepatan
Risiko terbesar muncul apabila ketepatan data dianggap otomatis menghasilkan ketepatan kebijakan. Kepemilikan kendaraan, rumah, rekening, konsumsi listrik, atau status pekerjaan dapat menjadi petunjuk kemampuan ekonomi. Namun, data administratif tidak selalu menangkap kehidupan masyarakat yang bergerak cepat. Sepeda motor mungkin sudah rusak, rekening mungkin sudah tidak aktif, kepala keluarga mungkin baru saja kehilangan pekerjaan, dan satu meteran listrik mungkin digunakan beberapa keluarga.
Algoritma dapat mempercepat keputusan, tetapi tanpa pembaruan data dan mekanisme koreksi yang memadai, ia juga dapat mempercepat kesalahan. Dalam sistem administrasi, satu data yang keliru mungkin terlihat sebagai satu baris yang perlu diperbaiki. Namun, bagi keluarga miskin, kesalahan itu dapat berarti tertundanya bantuan yang mereka butuhkan. Mempertimbangkan hal tersebut, sistem sanggah bukan fitur tambahan. Ia adalah jaring pengaman dari sistem jaring pengaman sosial. Digitalisasi yang baik harus memberi hak kepada warga untuk mengetahui alasan penolakan, memperbaiki data, dan memperoleh keputusan ulang dalam waktu yang jelas.
Ada risiko lainnya. Jika subsidi barang dikurangi dan diganti dengan transfer tunai bernilai tetap, harga barang dapat bergerak sementara bantuan tidak berubah. Penerima mungkin tercatat memperoleh jumlah yang tepat, tetapi daya belinya menyusut akibat inflasi, perbedaan biaya hidup antardaerah, atau kenaikan ongkos untuk mencairkan bantuan. Dengan demikian, ketepatan sasaran belum tentu menghasilkan kecukupan perlindungan.
Jangan Hanya Mengukur Kecepatan
Keberhasilan bansos digital tidak cukup dinilai dari berapa menit proses pendaftaran, berapa banyak data yang terhubung, atau berapa besar kebocoran anggaran yang dikurangi. Ukurannya harus lebih manusiawi: apakah penerima memperoleh manfaat secara utuh, apakah kelompok tanpa ponsel tetap terlayani, apakah kesalahan dapat cepat dikoreksi, dan apakah nilai bantuan mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak.
Pemerintah membutuhkan data untuk mengelola anggaran. Namun, data seharusnya membantu negara mengenali manusia, bukan menyederhanakan manusia menjadi kumpulan indikator. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting yang perlu dijawab: Ketika bantuan telah sampai kepada orang yang tepat, bagaimana memastikan nilainya tetap cukup melindungi daya beli mereka?