Ekonomi Biru dan Nilai Laut yang Hilang
Kepala Tim Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah-Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Ircham Andrianto Taufick tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi sebuah pasar ikan, seorang ibu membeli ikan dengan bertanya: “Hari ini berapa sekilo ikan Tongkol?” Sang penjual menjawab, “Harganya Rp50.000/kg bu, naik Rp5.000.” Sang ibu menghela napas dan mengurangi jumlah ikan yang dibelinya. Di sisi lain pasar, seorang nelayan baru turun dari perahu. Wajahnya lesu karena memperhitungkan pendapatan yang akan diperoleh setelah membayar solar, es batu, upah angkut, dan potongan tengkulak.
Indonesia memiliki punya garis pantai panjang, kekayaan hayati besar, dan imajinasi maritim yang kuat. Namun, sebagian pelaku ekonomi pesisir masih hidup dengan pendapatan tidak pasti, akses pasar terbatas, pembiayaan mahal, dan posisi tawar yang lemah. Laut telah menjadi simbol kemakmuran nasional, tetapi belum menjadi jalan untuk naik kelas bagi masyarakat yang tinggal dekat dengannya.
Hari Laut Sedunia pada 8 Juni sebaiknya tidak berhenti sebagai perayaan ekologis. Pada 2026, tema aksi World Ocean Day menekankan pentingnya kawasan konservasi laut yang kuat bagi planet biru. Pesannya jelas: laut tidak bisa diperlakukan sebagai gudang yang terus diambil isinya tanpa memperbaiki daya dukungnya.
Urgensinya sangat besar untuk Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat estimasi produksi perikanan nasional 2025 mencapai 26,19 juta ton, sementara ekspor produk kelautan dan perikanan pada 2025 menembus 6,27 miliar dolar AS dan tumbuh 5,2% dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain, data Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) yang dikutip KKP menunjukkan lebih dari 3 juta pelaku usaha kelautan dan perikanan, di mana sekitar 90% pelaku, adalah usaha mikro dan kecil. Di sinilah paradoksnya: laut menghasilkan angka besar, tetapi mayoritas pelaku di dekat laut masih berskala kecil.
Data tersebut menunjukkan besarnya potensi laut Indonesia, bahkan terlalu besar untuk dibiarkan berjalan dengan cara lama. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menempatkan ekonomi biru sebagai bagian dari transformasi menuju Indonesia Emas 2045, termasuk melalui Blue Food Assessment dan Indonesia Blue Economy Index untuk memperkuat perencanaan berbasis data.
Insight terpentingnya: masalah utama ekonomi biru Indonesia bukan kurangnya produksi, melainkan bocornya nilai. Ikan ditangkap di desa, tetapi nilai tambahnya ada di kota. Rumput laut dipanen petani, tetapi margin terbesarnya muncul setelah masuk industri pengolahan. Pantai dipromosikan sebagai destinasi wisata, tetapi warga lokal sering hanya menjadi penjual kecil di pinggir rantai nilai. Laut memberi bahan baku, tetapi sistem ekonomi menentukan siapa yang menikmati nilai akhirnya.
Dalam teori rantai nilai, produksi bahan mentah sering berada pada posisi dengan margin paling tipis. Nilai terbesar lahir dari pengolahan, desain produk, sertifikasi, logistik, merek, distribusi, dan akses pasar. Inilah yang dikenal dalam ekonomi industri sebagai smiling curve di mana bagian tengah berupa produksi primer sering memperoleh nilai paling rendah.
Oleh karena itu, ekonomi biru tidak dapat diukur hanya dari tonase ikan, jumlah kapal, nilai ekspor, atau kunjungan wisata. Terdapat ukuran yang lebih ideal: Berapa banyak nilai dirasakan masyarakat pesisir? Berapa banyak pelaku kecil yang naik kelas? Berapa banyak transaksi yang tercatat? Berapa banyak pembiayaan produktif yang masuk? Berapa besar daya dukung laut yang tetap terjaga?
Di sinilah prioritas kebijakan perlu dibuat jelas. Pertama, pemerintah harus menjaga sumbernya. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mendorong lima program ekonomi biru: perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, budidaya berkelanjutan, pengawasan pesisir dan pulau kecil, serta pengurangan sampah plastik laut. Ini prioritas paling dasar. Tanpa laut yang sehat, ekonomi biru hanya menjadi ekonomi ekstraktif dengan kemasan baru.
Selanjutnya pembiayaan harus diarahkan agar tidak menjadi greenwashing atau bluewashing. OJK melalui Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia versi 3 memasukkan sektor perikanan dan kelautan dalam klasifikasi aktivitas ekonomi berkelanjutan. Kementerian Keuangan juga telah menggunakan blue bond untuk membiayai proyek perlindungan ekosistem laut-pesisir, perikanan berkelanjutan, ekowisata, dan pengelolaan limbah.
Selanjutnya, Bank Indonesia perlu ditempatkan pada peran yang paling relevan, yaitu menjaga tiga sirkuit nilai ekonomi biru: harga, transaksi, dan pembiayaan. Pada sirkuit harga, peran BI melalui koordinasi pengendalian inflasi penting karena hasil laut adalah bagian dari pangan masyarakat. Jika distribusi ikan terganggu, biaya logistik naik, atau pasokan melemah, dampaknya bisa masuk ke harga pangan dan daya beli rumah tangga.
Pada sirkuit transaksi, QRIS membuat pelaku kecil lebih terlihat. Pada April 2025, QRIS menjangkau 63 juta pengguna dan 45 juta merchant, dengan 90% merchant merupakan UMKM. Data tersebut menunjukkan visibilitas ekonomi. Pelaku pesisir yang transaksinya tercatat memiliki peluang lebih besar untuk membangun reputasi usaha. Tanpa catatan transaksi, usaha kecil tetap dianggap kecil, meskipun perputaran riilnya besar.
Pada sirkuit pembiayaan, BI mendorong kredit ke sektor prioritas melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. Hingga minggu pertama Mei 2026, insentif KLM tercatat Rp424,7 triliun dan diarahkan ke sektor prioritas, di antaranya sektor perikanan. Bagi ekonomi biru, hal ini penting untuk mendorong pembiayaan ke rantai nilai produktif: cold storage, pengolahan ikan, budidaya berkelanjutan, logistik dingin, ekowisata, dan UMKM pesisir.
Sebagian pihak berpendapat bahwa ukuran keberhasilan ekonomi biru cukup dilihat dari meningkatnya ekspor dan produksi perikanan. Namun, logika tersebut berisiko mengulangi pola lama di mana laut menghasilkan kekayaan, tetapi masyarakat pesisir hanya menerima sebagian kecil nilainya. Pada titik itu, ekonomi biru akan berubah menjadi ekonomi biru-pucat: terlihat biru indah di laporan, tapi pucat di wajah masyarakat.
Ekonomi biru tidak menjaga laut agar tetap biru, tetapi memastikan nilai ekonomi dari laut dapat mengalir ke seluruh masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mengoptimalkan potensi dengan tetap menjaga kelestarian. OJK dan Kemenkeu menjaga kualitas pembiayaan, sementara BI menjaga harga, transaksi, dan pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi pesisir.
Pertanyaannya: Jika nilai laut terus hilang sebelum sampai ke masyarakat pesisir, sebenarnya untuk siapa ekonomi biru dibangun?