Investasi Sudah Ada, Tetapi Ke Mana Nilai Tambahnya?

Ilustrasi proyek investasi yang sudah menyebar namun nilai tambah nya masih terpusat. Foto generated by AI.

Pada semester I-2026, lebih dari setengah investasi Indonesia sudah berada di luar Jawa. Namun kita tidak boleh terburu-buru menyebut ekonomi telah tumbuh merata.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyampaikan sepanjang semester pertama 2026, investasi di luar Jawa mencapai Rp507,8 triliun atau 50,2 persen dari total investasi nasional. Saat pertama kali membaca angka itu, penulis merasa optimistis. Setelah bertahun-tahun pembangunan dianggap terlalu berpusat di Jawa, dana investasi kini hampir terbagi sama rata antara Jawa dan wilayah lainnya.

Namun beberapa minggu kemudian muncul angka lain. Badan Pusat Statistik mencatat Jawa menghasilkan 56,47 persen perekonomian Indonesia pada triwulan II-2026. Ekonominya tumbuh 5,65 persen, lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional sebesar 5,29 persen.

Dua angka tersebut tentu tidak dapat dibandingkan secara mekanis. Investasi merupakan aliran modal baru, sedangkan produk domestik bruto menggambarkan nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi. Pabrik yang dibangun hari ini juga membutuhkan waktu sebelum berproduksi penuh. Namun kontrasnya menyimpan pertanyaan yang menarik: Jika investasi mulai bergerak keluar Jawa, mengapa gravitasi ekonomi masih begitu kuat tertarik ke Jawa? Jawabannya mungkin terletak pada sesuatu yang sering tidak terlihat dari paparan angka investasi yaitu lokasi proyek belum tentu sama dengan lokasi berputarnya manfaat ekonomi.

Pusat Investasi Memang Pindah Tetapi Ekosistem Ekonomi Masih Terpusat

Data BKPM menunjukkan investasi semester I-2026 masih banyak masuk ke industri logam dasar, pertambangan, transportasi dan pergudangan, serta hilirisasi. Sulawesi Tengah dan Maluku Utara bahkan masuk lima besar daerah dengan investasi terbesar. Adapun nilai investasi hilirisasi sendiri mencapai Rp300,1 triliun atau 29,7 persen dari total investasi nasional.

Hal ini adalah suatu kemajuan. Mineral yang dahulu langsung dikirim keluar negeri semakin banyak diolah di dalam negeri. Persoalannya muncul bila sebuah proyek besar hanya menjadi pulau ekonomi. Bayangkan pabrik bernilai puluhan triliun berdiri di sebuah daerah. Bangunannya berada di luar Jawa. Tambangnya berada di sana. Sebagian pekerjanya tinggal di sana. Namun di saat yang sama, mesin dibeli dari luar negeri, tenaga ahli didatangkan dari daerah lain, pembiayaan disediakan bank di kota besar, jasa profesional dikerjakan perusahaan di Jakarta, sementara pemasok lokal mungkin hanya menyediakan kebutuhan dasar. Lokasi investasi memang telah berpindah keluar Jawa tetapi sebagian nilai tambah dan efek penggandanya belum ikut pindah.

Inilah perbedaan antara membangun proyek di daerah dan membangun ekonomi daerah. Proyek membutuhkan lahan sementara ekonomi membutuhkan ekosistem.

Ekosistem membutuhkan pemasok lokal, sekolah vokasi, bengkel mesin, perusahaan logistik, jasa keuangan, restoran, perumahan, hingga pengusaha yang kemudian membentuk bisnis baru. Semakin banyak kebutuhan produksi dapat dipenuhi di sekitar proyek, semakin lama uang berputar di daerah tersebut. Di situlah nilai tambah benar-benar menetap.

Bagi pekerja di Bitung misalnya, kebijakan yang dapat mengubah masa depan mereka adalah apakah dia bisa menjadi pegawai di pabrik yang baru dibuka atau dia hanya bisa melihat tenaga terampil didatangkan dari luar Sulawesi Utara. Pada Februari 2026, dari sekitar 1,27 juta pekerja Sulawesi Utara, hanya 44,46 persen yang bekerja pada kegiatan formal. Pemerataan investasi seharusnya tidak berhenti pada di mana pabrik dibangun, tetapi sampai pada siapa yang memperoleh manfaatnya.

Mengukur Pemerataan Ekonomi

Tentu tidak adil berharap struktur ekonomi yang terbentuk selama puluhan tahun bisa berubah hanya dalam jangka pendek. Dominasi Jawa memiliki alasan kuat: penduduk besar, pasar luas, pelabuhan, jaringan pemasok, universitas, tenaga terampil, pusat keuangan, serta industri yang sudah saling terhubung. Karena itu, keberhasilan membawa lebih dari separuh investasi ke luar Jawa adalah prestasi yang patut diapresiasi. Namun pencapaian tersebut menuntut ukuran keberhasilan berikutnya.

Saat ini kita tidak cukup hanya bertanya berapa triliun rupiah investasi masuk ke Papua, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, atau Sumatera. Pertanyaan yang lebih relevan adalah berapa banyak bahan baku lokal yang terserap, berapa perusahaan daerah menjadi pemasok, berapa pekerja lokal yang mendapat pekerjaan, apakah produktivitas daerah sudah meningkat, serta berapa bisnis baru muncul setelah investasi besar datang.

Dua daerah dapat menerima investasi senilai sama tetapi dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi daerah mungkin sangat berbeda. Yang satu mendapatkan pabrik sementara daerah lain mendapatkan pabrik beserta ekonomi baru di sekelilingnya. Perbedaan itulah yang menentukan apakah hilirisasi menghasilkan pusat pertumbuhan baru atau hanya memindahkan lokasi pengolahan sumber daya alam.

Indonesia mulai berhasil memindahkan tempat investasi. Tantangan berikutnya adalah memindahkan kemampuan ekonomi. Tantangan ini akan lebih rumit karena tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun jalan, kawasan industri, atau memberikan insentif investasi saja.

Daerah luar Jawa perlu memiliki kemampuan menangkap nilai tambah yang datang bersamaan dengan modal tersebut. Pendidikan vokasi harus bertemu kebutuhan industri. Usaha kecil harus masuk rantai pasok. Pembiayaan harus mengikuti tumbuhnya perusahaan lokal. Kota-kota di sekitar pusat produksi perlu berkembang menjadi tempat yang menarik bagi pekerja untuk tinggal.

Pertumbuhan 5,29 persen menunjukkan ekonomi Indonesia masih mempunyai tenaga. Penyebaran investasi menunjukkan pusat-pusat produksi baru mulai terbentuk. Tantangan berikutnya adalah membangun sebuah ekosistem ekonomi di sekitar pusat-pusat produksi tersebut. Apabila pabriknya dibangun di daerah tetapi nilai tambahnya mengalir keluar, maka Indonesia hanya memindahkan alamat pabrik saja namun belum memindahkan pusat pertumbuhan ekonomi.