Pangan Aman, Ekonomi Tenang
Kepala Tim Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah-Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Ircham Andrianto Taufick tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSeorang ibu pergi ke warung untuk membeli sarapan anaknya. Nasinya masih hangat, lauknya tampak rapi, sayurnya terlihat segar. Namun ada satu hal kecil yang membuatnya ragu: aroma yang tidak biasa. Ibu menimbang, mencium ulang, lalu memilih pulang tanpa membeli. Di titik ini, kita menyadari bahwa urusan pangan tidak hanya tentang harga. Pertanyaan paling dasar adalah: apakah makanan ini aman?
Hari Keamanan Pangan Dunia yang diperingati setiap 7 Juni mengingatkan kita pada sebuah paradoks: makanan bisa murah, tersedia, bahkan bergizi, tetapi belum tentu aman. Di laporan pemantauan, pasokan boleh cukup dan harga boleh terkendali. Namun di meja makan, kepercayaan dapat runtuh hanya karena kelalaian seperti air yang tidak bersih, dapur yang tidak higienis, suhu penyimpanan yang keliru, atau distribusi yang terlalu lama.
Keamanan pangan bukan hanya urusan kesehatan melainkan juga fondasi ekonomi. Pangan yang tidak aman dapat membuat orang sakit, menurunkan produktivitas, mengganggu kepercayaan, dan pada akhirnya menambah beban ekonomi. WHO menegaskan tema Hari Keamanan Pangan Dunia 2026 adalah “From burden to solutions – safe food everywhere”. WHO juga mencatat penyakit bawaan pangan dapat menyebabkan sedikitnya 200 penyakit yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, penghidupan, dan ekonomi.
Teori ekonomi menyebut masalah ini sebagai asimetri informasi, yaitu sebuah kondisi ketimpangan informasi antara pelaku pasar. Ketimpangan ini memicu kegagalan pasar karena penjual mengetahui kualitas produk yang sesungguhnya, sementara pembeli berspekulasi. Agar pasar tidak hancur, kepercayaan, reputasi, sertifikasi, dan pengawasan menjadi penting agar barang berkualitas tidak tersingkir oleh barang buruk.
Pangan adalah contoh dekat dari teori itu. Pembeli sering membeli dalam keadaan setengah buta. Konsumen dapat melihat warna sayur, mencium aroma lauk, atau membaca label kemasan. Namun, konsumen tidak dapat melihat bakteri, konsumen tidak selalu tahu apakah bahan baku disimpan dengan benar, apakah dapur memenuhi standar kebersihan, atau apakah rantai distribusinya aman. Ketika informasi seperti itu tidak terlihat, pasar membutuhkan jembatan kepercayaan.
Bagi ekonomi Indonesia, isu ini makin penting karena pangan adalah komponen yang sangat dekat dengan inflasi dan daya beli. BPS mencatat inflasi tahunan Mei 2026 sebesar 3,08%, masih berada di kisaran target nasional yaitu 2,5% ±1%. Bagi rumah tangga, inflasi hadir dalam keputusan harian seperti membeli jumlah lauk, mengganti menu, atau mengatur waktu belanja.
Harga pangan hanyalah satu sisi. Pangan murah dengan kualitas yang tidak aman bukanlah keberhasilan. Ia hanya memindahkan biaya dari pasar ke rumah sakit, dari pos belanja ke pos kesehatan. Inilah konsekuensi yang sering luput di mana pangan tidak aman menciptakan inflasi tersembunyi. Tidak selalu tercatat sebagai kenaikan harga, tetapi terasa sebagai biaya tersembunyi. Rumah tangga menanggung biaya kesehatan yang seharusnya bisa dicegah. Anak kehilangan waktu belajar dan orang tua kehilangan jam kerja. Pelaku usaha kecil ikut terkena dampak reputasi meski tidak bersalah. Pemerintah juga harus menanggung biaya pengawasan, penanganan kejadian luar biasa, dan pemulihan kepercayaan publik.
Untuk menangani hal ini kita bisa belajar dari negara lain. Singapura menerapkan SAFE Framework, yakni penilaian usaha pangan berbasis rekam jejak keamanan dan sistem manajemen pangan. Uni Eropa menekankan traceability agar pangan bermasalah cepat dilacak, ditarik, dan dijelaskan kepada konsumen. Amerika Serikat juga memberi pelajaran berupa aturan ketertelusuran pangan tetap diarahkan, tetapi penegakan aturan secara tegas akan dilakukan mulai 20 Juli 2028 agar pelaku usaha punya waktu menyesuaikan. Pelajaran dari Singapura, Uni Eropa, dan Amerika Serikat bukan untuk menyalin aturan mereka, melainkan memahami prinsipnya yaitu pangan aman membutuhkan jejak yang bisa dilacak, reputasi yang dijaga, dan transisi yang tidak mematikan usaha kecil.
Pemerintah dan BI sebenarnya sudah bergerak pada sisi stabilitas harga dan ketahanan pangan. Pada 13 Mei 2026, Pemerintah dan Bank Indonesia meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS sebagai penguatan dari program pengendalian inflasi pangan sebelumnya. Arah ini penting karena tantangan pangan tidak lagi dijawab dengan menahan harga, tetapi juga memastikan pasokan, distribusi, dan kepercayaan publik tetap terjaga.
Di sisi lain, ada yang bisa berkata, “Keamanan pangan itu tugas BPOM, Kementerian Kesehatan, atau pemerintah daerah. Mengapa dikaitkan dengan BI?”. Kritik ini benar. Namun ekonomi tidak bekerja dalam kotak-kotak birokrasi. Harga pangan yang stabil membutuhkan pasokan yang lancar. Pasokan yang lancar membutuhkan distribusi yang sehat. Distribusi yang sehat membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan tidak akan tumbuh jika masyarakat ragu pada keamanan pangan yang mereka konsumsi.
Indonesia sudah bergerak ke arah itu. BPOM dan Badan Gizi Nasional memperkuat sinergi pengawasan keamanan dan mutu pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kemenko PMK juga menekankan monitoring dan evaluasi MBG untuk memastikan standar gizi, keamanan pangan, dan ketepatan sasaran.
Maka agenda Indonesia ke depan bukan hanya membuat pangan tersedia dan terjangkau, tetapi juga terpercaya. Pengawasan keamanan pangan perlu berjalan bersama pembinaan UMKM, digitalisasi transaksi, pencatatan rantai pasok, edukasi konsumen, dan koordinasi pengendalian inflasi. Dengan demikian ekonomi dapat tumbuh serta terasa aman di meja makan.
Hari Keamanan Pangan Dunia menjadi pengingat bahwa ekonomi Indonesia berdiri di atas hal yang kita temui sehari-hari yaitu pangan yang aman. Bila pangan aman, keluarga lebih tenang, pekerja lebih produktif, pedagang lebih dipercaya, dan stabilitas ekonomi lebih kuat. Pertanyaannya sekarang: Apakah kita cukup puas dengan pangan yang murah atau sudah saatnya memastikan pangan itu juga aman agar ekonomi tumbuh lebih tenang?