Saat Pertahanan Laut Menjadi Pertahanan Ekonomi
Kepala Tim Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah-Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Ircham Andrianto Taufick tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBagi pedagang di daerah kepulauan, laut adalah jalan yang membawa beras, pangan, bahan bakar, hingga wisatawan. Ketika jalur itu lancar, kegiatan ekonomi akan berlangsung tanpa banyak disadari. Ketika terganggu, jarak beberapa puluh mil laut dapat berubah menjadi kenaikan biaya, keterlambatan barang, bahkan hilangnya penghasilan.
Itulah alasan peringatan HUT ke-81 TNI AL pada 10 September 2026 dapat dibaca dari perspektif yang lebih luas. Tugas utama TNI AL adalah menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah laut Indonesia. Namun, bagi sebuah negara kepulauan, laut yang aman menjadi salah satu prasyarat agar ekonomi dapat bekerja.
Laut sebagai Infrastruktur Ekonomi
Laut justru merupakan penghubung produksi, konsumsi, mobilitas manusia, dan perdagangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa sepanjang Januari-Juli 2026, volume barang yang diangkut melalui laut domestik meningkat 4,72 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Di balik angka itu terdapat bahan pangan, barang konsumsi, bahan baku industri, hasil pertanian, hingga komoditas yang menghubungkan produsen dengan pasar.
Oleh karena itu, keamanan maritim perlu dipandang sebagai infrastruktur tak terlihat. Pelabuhan dapat dibangun, kapal niaga dapat ditambah, dan pusat produksi dapat dikembangkan. Namun yang terpenting, aktivitas ekonomi membutuhkan keamanan di jalur penghubungnya.
Hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi memang tidak sesederhana “semakin banyak kapal perang, semakin tinggi pertumbuhan”. Keamanan maritim menghasilkan sesuatu yang lebih mendasar yaitu berkurangnya ketidakpastian. Dalam ekonomi, sesuatu yang tidak terjadi kadang justru paling bernilai. Gangguan yang berhasil dicegah tidak pernah tercatat sebagai kerugian dalam statistik.
Dari Keamanan Laut ke Stabilitas Harga
Di sinilah hubungan dengan fungsi Bank Indonesia menjadi menarik. Mandat BI berbeda dengan TNI AL. Bank sentral menjaga stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. BI tidak menjaga jalur pelayaran. Di sisi lain, TNI AL tidak memiliki tugas mengendalikan inflasi atau mendorong pertumbuhan. Namun, ekonomi tidak bekerja berdasarkan kotak-kotak kelembagaan.
Gangguan distribusi dapat mempersempit pasokan suatu komoditas di daerah tertentu. Ongkos logistik dapat masuk ke harga. Ketidakpastian transportasi dapat memengaruhi keputusan pelaku usaha. Dalam negara kepulauan, stabilitas harga juga bergantung pada kemampuan barang bergerak dari daerah surplus menuju daerah yang membutuhkan.
Inflasi Indonesia memang masih terjaga. Pada Agustus 2026, inflasi IHK tercatat 3,19 persen secara tahunan. Angka tersebut masih sesuai target di kisaran 2,5 persen ± 1 persen. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa harga pangan sangat sensitif terhadap gangguan pasokan dan distribusi. Stabilitas harga tidak hanya ditentukan oleh sisi permintaan. Ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi juga menentukan. Karena itu, koordinasi antarlembaga tetap diperlukan. Keamanan maritim menjadi salah satu kondisi yang membantu distribusi bekerja lebih pasti.
Rupiah Sampai ke Ujung Negeri
Pertemuan dua mandat berbeda itu terlihat konkret dalam Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB). Melalui kerja sama BI dan TNI AL, KRI digunakan untuk membantu membawa layanan kas dan uang Rupiah layak edar menuju sejumlah wilayah terdepan, terluar, dan terpencil. Pada berbagai pelaksanaan ERB sepanjang 2026, ekspedisi juga membawa edukasi mengenai Rupiah dan sistem pembayaran kepada masyarakat kepulauan.
Kegiatan ERB memperlihatkan persoalan yang lebih fundamental: jarak geografis dapat berubah menjadi jarak ekonomi. Penduduk sebuah pulau harus menanggung biaya memperoleh barang, layanan keuangan, koneksi digital, dan akses pasar yang berbeda dengan penduduk kota besar.
Ketersediaan Rupiah membantu memastikan transaksi tetap dapat berlangsung. Pada Agustus 2026, uang kartal yang diedarkan masih tumbuh 12,9 persen secara tahunan. Di sisi lain, pembayaran digital terus berkembang pesat; pada Juli 2026 volume transaksi digital telah mencapai 5,50 miliar transaksi atau tumbuh sebesar 28,69% secara tahunan.
Hal ini menandakan masa depan sistem pembayaran bukan pertarungan antara uang tunai dan digital. Tantangannya adalah memastikan keduanya dapat menjangkau masyarakat sesuai kondisi geografis dan infrastrukturnya.
Bukan Perluasan Mandat
Tentu ada keberatan yang layak diajukan. Apakah menghubungkan pertahanan laut dengan ekonomi tidak terlalu jauh? Apakah institusi negara sebaiknya cukup berkonsentrasi pada mandatnya masing-masing? Tentu saja batasan mandat itu penting. TNI AL tidak perlu menjadi lembaga ekonomi. BI tidak perlu menjadi lembaga logistik. Kolaborasi menjadi bernilai ketika masing-masing institusi menjalankan kompetensinya untuk memecahkan persoalan publik yang tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga sendirian.
Pertumbuhan ekonomi kepulauan membutuhkan lebih banyak pelabuhan yang efisien, transportasi reguler, listrik, internet, perbankan, pembiayaan usaha, serta pasar bagi produk masyarakat. Rupiah boleh tersedia dan laut boleh aman, tetapi kesejahteraan belum berubah jika ikan hasil tangkapan tidak menemukan kapal pengangkut atau pembeli.
Peringatan HUT TNI AL mengingatkan kita bahwa menjaga laut bukan hanya mempertahankan garis pada peta. Bagi jutaan orang yang hidup di antara pulau-pulau Indonesia, menjaga laut berarti ikut menjaga jalan tempat barang, manusia, uang, dan kesempatan ekonomi bergerak. Jika laut Indonesia telah dijaga sebagai satu wilayah kedaulatan, apakah setiap pulau di dalamnya juga sudah benar-benar terhubung sebagai satu ruang ekonomi?