Saat Petani Menjadi Peredam Inflasi Pangan
Kepala Tim Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah-Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Ircham Andrianto Taufick tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarInflasi pangan terlihat ketika harga cabai naik, harga beras semakin mahal, atau fluktuasi harga bawang. Namun jauh sebelum harga itu sampai ke konsumen, ada petani yang lebih dulu bertaruh dengan kondisi cuaca, harga pupuk, ongkos angkut, biaya tenaga kerja, dan harga jual yang tidak dapat ia kendalikan. Pada titik inilah Hari Krida Pertanian di tanggal 21 Juni menjadi momentum untuk bertanya: siapa sebenarnya yang selama ini menanggung risiko agar pangan tetap tersedia dengan harga yang relatif terkendali?
Selama ini, pembicaraan tentang pangan sering berhenti pada dua hal: produksi dan harga. Jika harga naik, kita bertanya apakah pasokan kurang. Jika harga turun, kita menyebut panen melimpah. Padahal, di balik itu ada persoalan yang lebih dalam, yakni distribusi risiko.
Risiko cuaca, gagal panen, keterlambatan distribusi, harga pupuk, akses pembiayaan, hingga ketimpangan informasi pasar lebih banyak dipikul petani. Petani bukan hanya produsen pangan. Mereka juga semacam peredam kejut (shock breaker) untuk stabilitas harga. Masalahnya, peredam itu sering aus sebelum kita menyadarinya.
Data memang memberi kabar yang cukup baik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani pada Mei 2026 naik menjadi 127,73, meningkat 1,99% dibanding bulan sebelumnya. Artinya secara agregat, indeks harga yang diterima petani meningkat lebih cepat dibanding indeks harga yang mereka bayarkan. Ini sinyal positif bahwa kesejahteraan petani dalam periode tersebut relatif membaik.
Namun angka agregat selalu punya ruang sunyi. Tidak semua petani menikmati kenaikan harga komoditas dengan cara yang sama. Petani yang memiliki panen saat harga naik mungkin memperoleh keuntungan. Sebaliknya, petani yang gagal panen, tidak punya stok, atau harus membeli pangan untuk konsumsi keluarga, tetap ikut tertekan. Dalam ekonomi pangan, harga naik tidak otomatis berarti petani untung.
Misalnya bagi seorang petani cabai di Gorontalo, harga tinggi di pasar belum tentu berarti untung. Bisa jadi cabainya gagal dipanen seminggu sebelumnya karena tingginya curah hujan. Bisa jadi ia justru membeli cabai untuk kebutuhan rumah dengan harga yang sama mahalnya seperti konsumen lain.
Di sisi lain, konsumen menghadapi wajah lain dari persoalan yang sama. Inflasi volatile food pada Mei 2026 tercatat 6,24% (yoy) meningkat tajam dibanding periode April 2026 yang berada di angka 3,37% (yoy). Bagi masyarakat, istilah volatile food mungkin terdengar teknis. Namun dampaknya terasa: uang belanja lebih cepat habis, porsi lauk yang harus disesuaikan, dan keraguan pedagang untuk menaikkan harga karena takut kehilangan pembeli.
Konsekuensi dari risiko pangan yang tidak terbagi adil adalah rapuhnya keseimbangan antara petani dan konsumen. Ketika harga terlalu rendah, petani kehilangan insentif untuk menanam. Ketika harga terlalu tinggi, konsumen kehilangan daya beli. Lebih lanjut, negara akan terjebak dalam dilema: menenangkan harga hari ini atau menjaga insentif produksi esok hari.
Konsekuensi berikutnya lebih serius: pangan bisa menjadi pintu masuk ketidakpercayaan ekonomi. Masyarakat mungkin tidak memantau kurs rupiah, cadangan devisa, atau arah suku bunga. Namun setiap hari mereka membaca harga pangan. Ketika harga beras, cabai, telur, dan bawang bergerak liar, maka rasa aman ekonomi ikut terganggu.
Kenaikan harga pangan yang awalnya bersifat musiman dapat berubah menjadi ekspektasi inflasi. Pedagang menaikkan harga lebih awal karena takut besok lebih mahal. Pekerja menuntut kompensasi lebih tinggi. Pelaku usaha menahan ekspansi karena biaya produksi sulit diprediksi. Perbankan menjadi lebih hati-hati menyalurkan kredit. Rumah tangga menunda konsumsi non-pokok. Pada akhirnya, guncangan di sawah bisa berakhir sebagai kehati-hatian di pasar keuangan.
Dari Pertanian ke Ekspektasi Inflasi
Bagi Bank Indonesia, isu ini penting karena stabilitas harga adalah soal menjaga agar masyarakat percaya bahwa uang yang mereka pegang hari ini tidak kehilangan daya belinya secara tiba-tiba. Ketika pangan bergejolak, kepercayaan itu ikut diuji. Karena itu, fungsi BI perlu dibaca secara tepat.
Peran BI adalah membantu memastikan guncangan harga pangan tidak berubah menjadi kepanikan harga yang lebih luas. Upaya itu ditempuh dengan melakukan pengendalian ekspektasi inflasi, koordinasi TPIP/TPID, Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), dan digitalisasi transaksi.
Digitalisasi pembayaran juga bisa menjadi bagian dari pembagian risiko yang lebih sehat. Bagi pelaku UMKM, transaksi digital dapat membantu mencatat arus penjualan, membangun rekam usaha, dan membuka peluang akses pembiayaan. Petani dan pedagang kecil selama ini sering dianggap tidak bankable bukan karena tidak produktif, melainkan karena aktivitas ekonominya tidak terlihat dalam data formal.
Namun kita juga perlu jujur. Digitalisasi bukan obat tunggal. Tanpa jalan produksi yang baik, gudang yang memadai, data pasokan yang akurat, perlindungan dari cuaca ekstrem, dan posisi tawar petani yang lebih kuat, teknologi hanya menjadi lapisan tipis di atas masalah lama. QRIS dapat membantu transaksi, tetapi tidak bisa memperbaiki rantai pasok. Suku bunga dapat menahan ekspektasi inflasi, tetapi tidak bisa membuat panen berhasil.
Stabilitas Butuh Keadilan
Hari Krida Pertanian menjadi momentum untuk memperbaiki cara kita memandang stabilitas pangan. Stabilitas bukan berarti harga selalu murah. Harga yang terlalu murah bisa membuat petani menyerah. Stabilitas juga bukan berarti membiarkan harga tinggi dengan alasan kesejahteraan petani. Harga yang terlalu tinggi dapat melukai konsumen dan menggerus kepercayaan.
Stabilitas yang sehat berarti risiko dibagi lebih adil. Petani tidak dibiarkan sendirian menghadapi cuaca dan pasar. Konsumen tidak dibiarkan sendirian menghadapi harga yang melonjak. Pemerintah harus selalu hadir, tidak hanya ketika harga naik.
BI tidak hanya bekerja di level suku bunga, tetapi ikut menjaga ekspektasi, memperkuat koordinasi inflasi daerah, dan mendorong sistem pembayaran yang membuat ekonomi lebih terlihat.
Pada akhirnya, ekonomi pangan adalah urusan kepercayaan. Dari tanah yang ditanami petani, akan lahir rasa aman bahwa dapur masyarakat masih bisa menyala. Maka hal yang perlu kita pikirkan saat Hari Krida Pertanian adalah: Jangan-jangan masalah pangan kita bukan semata harga yang mahal, melainkan sistem ekonomi yang terlalu sering meminta petani menanggung semua risiko, sementara kita baru panik ketika risiko itu berubah menjadi kenaikan harga.