Tidak Semua Transaksi Harus Seketika
Kepala Tim Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah-Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Ircham Andrianto Taufick tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi dalam aplikasi pembayaran, satu detik yang berhasil dipangkas dapat dianggap kemajuan. Tombol dibuat semakin sederhana, jumlah tahapan transaksi dikurangi, dan notifikasi keberhasilan muncul hampir seketika. Bagi pemilik warung yang membayar pemasok langganan setiap pagi, kecepatan itu sangat membantu. Namun, bagi seseorang yang sedang panik karena menerima telepon palsu, kecepatan yang sama dapat berubah menjadi jebakan.
Inilah paradoks pembayaran digital. Selama ini, para pemangku kebijakan berusaha menghilangkan sebanyak mungkin hambatan agar uang dapat bergerak tanpa friksi. Padahal, tidak semua friksi buruk. Di persimpangan yang rawan kecelakaan, lampu peringatan bukan pemborosan waktu.
Ketika Semua Transaksi Diperlakukan Sama
Bank Indonesia menyampaikan bahwa volume pembayaran digital Indonesia pada triwulan II-2026 mencapai 16,07 miliar transaksi, tumbuh 36,88 persen secara tahunan. Transaksi QRIS bahkan tumbuh lebih dari 100 persen. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembayaran digital telah menjadi infrastruktur sehari-hari bagi rumah tangga dan dunia usaha.
Namun, desain sistem pembayaran umumnya mengejar satu standar: semakin cepat, semakin baik. Padahal, risiko transaksi tidak selalu sama.
Membayar Rp50.000 kepada pedagang langganan memiliki risiko yang berbeda dengan memindahkan hampir seluruh tabungan ke rekening yang pertama kali menerima transfer. Transaksi dari perangkat yang biasa digunakan memiliki risiko yang berbeda dengan transaksi yang dilakukan beberapa saat setelah pergantian kartu SIM atau kata sandi. Jika semua transaksi diperlakukan sama, berarti sistem hanya membaca perintah bukan konteks di baliknya.
Oleh karena itu, pertanyaan tentang tanggung jawab seharusnya tidak muncul setelah uang hilang. Tanggung jawab dimulai ketika aplikasi menentukan apakah pengguna cukup hanya menekan tombol atau perlu diberi kesempatan untuk berpikir sejenak.
Friksi yang Menyelamatkan
Dalam ekonomi digital, friksi sering dipandang sebagai musuh efisiensi. Tahapan tambahan dianggap memperlambat transaksi dan menurunkan kenyamanan pengguna. Anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Ada friksi yang tidak produktif seperti proses berulang, aplikasi lambat, atau prosedur yang membingungkan. Di sisi lain, ada pula friksi produktif yaitu hambatan kecil yang sengaja ditempatkan pada transaksi berisiko tinggi untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
Friksi itu dapat berupa verifikasi tambahan ketika nominal transaksi melampaui kebiasaan, jeda singkat untuk transfer besar kepada penerima baru, atau konfirmasi ulang apabila transaksi akan mengosongkan sebagian besar saldo. Tujuannya memberi jeda pada transaksi yang memiliki risiko. Sebagaimana polisi tidur yang ditempatkan di depan sekolah, rumah sakit, atau wilayah dengan risiko kecelakaan lebih tinggi.
Membuat Aturan Sebelum Kepanikan Datang
Pelaku kejahatan tidak selalu mengalahkan teknologi, namun mereka sering mengalahkan kemampuan manusia mengambil keputusan ketika sedang takut atau berada di bawah tekanan. Perlindungan digital perlu memanfaatkan prinsip pre-commitment. Seseorang menetapkan aturan keamanan ketika sedang tenang agar aturan tersebut dapat melindunginya ketika suatu hari ia berada dalam keadaan panik.
Beberapa pilihan aturan: nasabah dapat memilih untuk transfer di atas batas tertentu kepada penerima baru harus menunggu 30 menit. Pengguna lanjut usia dapat mengaktifkan pemberitahuan kepada anggota keluarga terpercaya ketika terjadi perubahan perangkat atau transaksi di luar kebiasaan. Pelaku UMKM dapat membuat daftar pemasok tepercaya sehingga pembayaran rutin dilakukan lebih cepat. Fitur tersebut bekerja seperti sabuk pengaman. Ia dipasang sebelum kecelakaan, bukan setelah kendaraan menabrak.
Pilihan keamanan juga tidak harus sama untuk semua orang. Mahasiswa, pensiunan, pemilik usaha, dan bendahara organisasi memiliki pola transaksi serta toleransi risiko berbeda. Sistem pembayaran yang matang seharusnya memberi masyarakat kemampuan mengatur profil keselamatannya sendiri, bukan hanya batas nominal transfer.
Antarmuka adalah Kebijakan Publik
Pada 29 Juli 2026, Bank Indonesia menegaskan penataan struktur industri sistem pembayaran untuk menghadapi risiko serangan siber, penipuan, dan kompleksitas transaksi digital. Penilaian penyelenggara menggunakan TIKMI (Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen risiko, dan Infrastruktur teknologi).
Kerangka tersebut penting karena kapasitas penyelenggara tidak hanya dinilai dari besarnya transaksi atau kecanggihan server. Peraturan BI juga menempatkan hasil penilaian TIKMI sebagai salah satu pertimbangan dalam perizinan, penyelenggaraan, pengawasan, dan evaluasi pelaku sistem pembayaran. Jika manajemen risiko dan infrastruktur teknologi menjadi bagian penilaian penyelenggara, maka kualitas antarmuka dalam mencegah keputusan berisiko selayaknya ikut diperlakukan sebagai bagian dari ketahanan sistem.
Ketahanan teknologi perlu dilengkapi dengan ketahanan perilaku. Infrastruktur memang dapat beroperasi tanpa gangguan, tetapi penggunanya tetap dapat diarahkan oleh penipu untuk membuat transaksi yang salah.
Dalam konteks ini, tombol konfirmasi adalah titik terakhir kebijakan sebelum uang meninggalkan pemiliknya. Ukuran keberhasilan penyelenggara seharusnya tidak hanya mencakup uptime, kecepatan transaksi, dan kapasitas pemrosesan, tetapi juga kemampuan sistem mengenali transaksi anomali.
Indikatornya dapat berupa proporsi transaksi berisiko tinggi yang memperoleh verifikasi tambahan, efektivitas jeda dalam mencegah transfer mencurigakan, serta kemampuan pengguna memahami peringatan yang ditampilkan. Konfirmasi yang dilewati pengguna sama saja dengan papan rambu yang tertutup pohon.
Eksperimen Åkesson, Gathergood, dan Quispe-Torreblanca terhadap 8.958 peserta menunjukkan bahwa desain transaksi dapat memengaruhi keputusan pengguna. Tanpa intervensi, sekitar 22 persen peserta melakukan pembayaran kepada penipu. Peringatan biasa hanya menurunkannya menjadi sekitar 18 persen. Sebaliknya, intervensi berbasis risiko yang meminta pengguna berhenti dan mengambil tindakan tambahan mampu menurunkannya hingga sekitar 4 persen. Namun, intervensi yang diterapkan terlalu luas juga dapat menghambat transaksi sah. Pelajarannya, perlindungan terbaik adalah menempatkan jeda pada transaksi yang benar-benar berisiko.
Tidak Membuat Semua Orang Menunggu
Tentu ada keberatan. Jeda transaksi dapat menghambat pembayaran darurat, mengganggu arus kas UMKM, dan membuat pengguna frustrasi. Sistem deteksi juga dapat keliru menahan transaksi yang sebenarnya sah. Keberatan tersebut valid apabila friksi diterapkan secara seragam. Yang diperlukan saat ini adalah menerapkan kecepatan berbasis risiko.
Pengguna dapat menandai rekening tepercaya, membuat transaksi berulang, atau menggunakan autentikasi lebih kuat untuk melepaskan transaksi mendesak. Penyelenggara juga harus menguji agar sistem tidak mendiskriminasi pola transaksi tertentu atau terlalu sering menahan aktivitas usaha yang sah.
Kenyamanan tetap penting. Namun, kenyamanan tidak berarti menghilangkan semua kesempatan untuk berpikir. Indonesia berhasil membangun jalan tol bagi uang. Tantangan berikutnya adalah menempatkan lampu peringatan pada lokasi yang tepat.
Sistem pembayaran yang baik bukan hanya sistem yang selalu mematuhi setiap perintah. Ketika pola transaksi berubah drastis, seharusnya sistem dapat memberi jeda dan bertanya: apakah pengguna benar-benar ingin melanjutkan atau sedang mengambil keputusan di bawah tekanan?