Relevansi LKBN ANTARA di Era Post Truth

Ilustrasi baca berita. Foto: Thinkstock

Ada sebuah ironi yang sering muncul dalam perbincangan tentang media di era digital. Di satu sisi, kita menyaksikan lautan informasi yang membanjiri setiap sudut kehidupan kita, dari layar ponsel yang tak pernah sepi notifikasi hingga media sosial yang riuh rendah dengan kabar yang datang dari segala arah.

Di sisi lain, kita juga mendengar keluhan tentang hilangnya media yang dapat dipercaya, media yang mampu menjadi penuntun di tengah belantara informasi yang kerap kali menyesatkan. Di sinilah peran Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA menjadi krusial, bahkan lebih dari sebelumnya.

Opini yang menyoal relevansi TVRI, RRI, dan Kantor Berita ANTARA di era konvergensi, sebenarnya mencerminkan salah satu paradoks terbesar zaman ini. Ada asumsi bahwa karena media baru hadir dengan segala gemerlapnya, maka media yang sudah lama berdiri, apalagi yang berlabel ‘lembaga negara’ otomatis kehilangan makna. Tapi benarkah demikian?

Apakah kecepatan dan kecanggihan teknologi otomatis menghapus kebutuhan akan akurasi, integritas, dan kredibilitas? Mari kita telaah dengan kepala dingin.

ANTARA adalah institusi yang lahir dari rahim perjuangan bangsa ini, yang sejak awal berdiri bukan hanya untuk memberitakan, tapi juga membentuk narasi kebangsaan. Di saat berita-berita dari luar negeri mendominasi arus informasi pada masa penjajahan, ANTARA hadir sebagai suara bumi putera, suara bangsa Indonesia, menyampaikan kabar tentang tanah air dengan sudut pandang yang berpihak kepada kepentingan bangsa.

Sejak beberapa waktu belakangan ini, ANTARA bukan sekadar ikut-ikutan tren digital. Lebih dari itu, ia hadir dengan misi menjaga keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan, antara popularitas dan integritas.

Ilustrasi wartawan. Foto: Shutter Stock

PSO bukan KSO

Sebagian orang mungkin memandang ketergantungan ANTARA pada anggaran negara sebagai kelemahan. Mereka lupa bahwa ANTARA, bersama TVRI dan RRI, adalah lembaga penyiaran publik yang diamanatkan untuk menjalankan Public Service Obligation (PSO).

PSO bukan KSO (Kerja Sama Operasi), PSO juga bukanlah sekadar subsidi. Ini adalah bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa setiap warga negara, dari Sabang sampai Merauke, mendapatkan akses informasi yang adil, akurat, bermanfaat, dan bebas dari kepentingan komersial.

Di daerah-daerah terpencil, di mana sinyal internet masih menjadi barang mewah, berita-berita ANTARA yang disiarkan ulang oleh media lokal menjadi jendela dunia pembelajaran dan pengetahuan bagi masyarakat.

Apakah mereka yang berteriak soal ketidakrelevanan ANTARA pernah berpikir tentang kebutuhan informasi masyarakat di pelosok yang tak terjangkau media besar?

Lebih jauh lagi, kita harus memahami bahwa ANTARA bukanlah semata-mata media komersial.

Tugas utamanya adalah menyediakan berita yang bersih dari kepentingan politik dan bisnis. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, di mana media sering kali menjadi alat propaganda tersembunyi, keberadaan kantor berita yang netral dan tepercaya seperti ANTARA adalah benteng terakhir dari demokrasi yang sehat.

Laporan-laporan pewarta ANTARA menjadi rujukan utama bagi media lain, baik nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, mengukur relevansi ANTARA dengan standar trafik, popularitas atau engagement di media sosial adalah sebuah kekeliruan metodologis yang fatal.

Apa yang sering kali luput dari perhatian adalah bagaimana ANTARA juga berperan sebagai pengarsip sejarah bangsa. Ribuan foto, dokumen, dan berita yang dikumpulkan selama puluhan tahun menjadi warisan tak ternilai yang tidak bisa diukur dengan jumlah likes atau shares. Ini adalah memori kolektif bangsa yang akan menjadi bahan refleksi bagi generasi mendatang. Dalam dunia yang semakin cepat melupakan, peran ini menjadi semakin vital.

Sementara dalam konteks global, kita bisa melihat bagaimana kantor berita nasional seperti Xinhua di Tiongkok atau Kyodo di Jepang tetap memainkan peran strategis dalam membangun citra negara di mata dunia. Mereka bukan hanya penyebar informasi, tetapi juga alat diplomasi dan soft power yang efektif. Indonesia, dengan segala kompleksitas dan kekayaan budayanya, membutuhkan kantor berita yang mampu menceritakan kisahnya sendiri kepada dunia.

ANTARA adalah alat itu. Mengabaikan atau meremehkan perannya berarti melepas salah satu instrumen penting dalam membangun citra bangsa di kancah internasional.

ANTARA memiliki peran strategis dalam diplomasi informasi. Di kancah internasional, kantor berita ini menjadi wajah Indonesia, menyampaikan narasi tentang perkembangan, prestasi, kontribusi, dan tantangan bangsa ini kepada dunia.

Dalam banyak situasi, berita-berita dari ANTARA menjadi sumber utama bagi media internasional yang ingin memahami Indonesia. Ini bukan sekadar soal memberitakan, tapi juga soal membangun citra dan reputasi bangsa di mata dunia.

Ilustrasi hoaks. Foto: Shutter Stock

3E1N

Mereka yang meragukan relevansi ANTARA sering kali terjebak dalam logika pasar yang sempit. Mereka melihat media hanya sebagai produk yang harus memiliki dampak viral, dijual dan dikonsumsi, lupa bahwa informasi adalah hak dasar setiap warga negara, dan informasi tersebut harus kredibel dan ada faedahnya.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak ini terpenuhi, dan ANTARA adalah salah satu instrumen utama dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Di tengah gempuran berita palsu, disinformasi, praktik-praktik clickbait, dan polarisasi media, kita justru membutuhkan lebih banyak lembaga seperti ANTARA yang berdiri di atas fondasi kebenaran dan integritas.

Tentu, zaman telah berubah. Tidak ada yang menyangkal bahwa konvergensi media, perpaduan antara televisi, radio, dan internet, telah mengubah cara kita mengakses informasi. Tapi perubahan cara bukan berarti perubahan kebutuhan. Masyarakat tetap membutuhkan informasi yang benar, akurat, dan tepercaya. Bukan sekadar cepat namun menyesatkan.

Mungkin ANTARA tidak sepopuler portal-portal berita yang berlomba-lomba mengejar klik dengan judul sensasional. Mungkin ANTARA tidak seheboh influencer yang menyebarkan informasi setengah matang di media sosial. Tapi dalam keheningan dan konsistensinya, ANTARA terus bekerja, mengumpulkan, memverifikasi, dan menyebarkan berita yang jernih.

Relevansi bukan soal seberapa keras suara kita terdengar, tetapi seberapa dalam dampak positif yang kita berikan. Dan dalam hal ini, ANTARA tetap menjadi nadi informasi bangsa yang tak tergantikan.

Dan di sinilah, peran ANTARA menjadi semakin penting. Di tengah gempuran hoax, berita bohong, disinformasi, misinformasi, dan manipulasi data yang merajalela di platform digital, ANTARA berdiri sebagai benteng terakhir dari integritas jurnalistik.

Orang bisa saja lupa, atau sengaja mengabaikan, bahwa kantor berita seperti ANTARA bukan hanya sekadar penyedia berita. ANTARA adalah sumber rujukan utama bagi media lain.

Banyak media nasional dan lokal di seluruh Indonesia yang menanti-nanti bahkan bergantung pada berita-berita dari ANTARA untuk memastikan akurasi dan kredibilitas informasi mereka.

Ketika sebuah media daerah memberitakan tentang kebijakan pemerintah atau perkembangan ekonomi nasional, besar kemungkinan mereka merujuk pada berita yang berasal dari ANTARA. Ini adalah sebuah kerja sunyi yang sering kali luput dari perhatian publik, tapi memiliki dampak besar dalam menjaga kualitas informasi di negeri ini.

Selain itu, ANTARA tidak hanya diam berpangku tangan menghadapi era digital. Transformasi digital bukan sekadar jargon di lingkungan ANTARA. Portal berita digital, kehadiran di media sosial, hingga pemanfaatan teknologi big data dan kecerdasan buatan untuk mengelola arus informasi, semuanya telah menjadi bagian dari strategi ANTARA untuk tetap relevan dan kompetitif di era baru ini.

Namun, ANTARA tidak terjebak dalam mengejar sensasi atau popularitas semata. Ada tanggung jawab moral yang diemban untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan kepada publik adalah informasi yang benar-benar bermanfaat, bukan sekadar memenuhi dahaga akan berita terbaru.

Pertanyaan tentang relevansi lembaga-lembaga seperti ANTARA, TVRI, dan RRI juga sering kali mengabaikan satu aspek penting, yakni mandat layanan publik.

Tidak semua informasi bisa atau seharusnya dikomersialkan. Ada kebutuhan akan informasi yang bersifat edukatif, yang membantu masyarakat memahami isu-isu penting tanpa harus terjebak dalam bias komersial atau kepentingan politik tertentu.

ANTARA, sebagai kantor berita resmi negara, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, memberdayakan dan membangkitkan nasionalisme (3E1N--Enlighting, Educating, Empowering, Nationalism), terutama saat menjangkau daerah-daerah yang mungkin tidak terlayani dengan baik oleh media komersial.

Memang, tidak ada lembaga yang sempurna. Tantangan dan kritik tentu saja ada, dan itu bagian dari proses untuk terus berkembang. Namun, meremehkan peran dan kontribusi ANTARA hanya karena perubahan zaman adalah bentuk simplifikasi yang keliru. Di tengah derasnya arus informasi yang sering kali menyesatkan, kehadiran kantor berita ANTARA justru menjadi semakin relevan.

Kredibilitas tidak bisa dibangun dalam semalam, dan ANTARA memiliki rekam jejak panjang dalam menjaga standar jurnalistik yang tinggi.

Pada akhirnya, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukanlah apakah ANTARA masih relevan, tetapi bagaimana kita sebagai bangsa–antara lain di tengah dominasi platform digital global–dapat memastikan bahwa lembaga-lembaga seperti ANTARA dan media-media lain yang terus berikhtiar menjalankan prinsip jurnalisme yang bertanggung jawab serta berkualitas–terus diperkuat dan didukung untuk menjalankan perannya dengan baik dan efektif.

Di saat kepercayaan terhadap media semakin terkikis, ANTARA adalah salah satu dari sedikit tempat di mana publik masih bisa berharap menemukan kebenaran. Dan itu, bagi saya, adalah relevansi yang tidak akan pernah pudar.