Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali di Lingkungan Sekolah

Irman Ichandri
Guru SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin III, Ketua Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin III, Alumni S1 PPKn Universitas Sriwijaya, Alumni S2 Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang.
Konten dari Pengguna
12 Juni 2024 6:23 WIB
·
waktu baca 5 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Irman Ichandri tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Oleh : Irman Ichandri, S.Pd., M.H.
Guru SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin III, Ketua Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin III, Alumni S1 PPKn Universitas Sriwijaya, Alumni S2 Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang.
Sumber : Dokumen Pribadi
Prinsip hukum "nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali" atau "tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang mendahului" merupakan landasan penting dalam sistem hukum modern. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas tindakan yang jelas-jelas diatur sebagai pelanggaran hukum sebelum tindakan tersebut dilakukan. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini memiliki relevansi yang signifikan dalam penegakan peraturan tata tertib sekolah.
ADVERTISEMENT
Transparansi dan Kepastian Hukum dalam Pendidikan
Penegakan peraturan tata tertib sekolah harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan transparan. Siswa perlu mengetahui secara pasti peraturan apa saja yang berlaku dan sanksi apa yang akan dikenakan jika mereka melanggar. Prinsip ini menciptakan kepastian hukum yang mendorong siswa untuk mematuhi peraturan dengan pemahaman yang jelas tentang konsekuensi dari setiap pelanggaran.
Sebagai contoh, jika sekolah memiliki peraturan tentang penggunaan ponsel di kelas, peraturan tersebut harus dituliskan secara rinci dalam buku tata tertib sekolah. Siswa harus diberi tahu tentang peraturan ini pada awal tahun ajaran, dan harus ada mekanisme yang transparan untuk mengkomunikasikan perubahan peraturan jika diperlukan. Dengan cara ini, tidak ada kebingungan atau ketidakpastian tentang apa yang diharapkan dari siswa, dan setiap tindakan disiplin yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas.
ADVERTISEMENT
Perlindungan Hak Siswa dari Hukuman Sewenang-wenang
Prinsip "nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali" juga melindungi hak siswa dari hukuman yang sewenang-wenang. Dalam lingkungan sekolah, adakalanya terjadi situasi di mana siswa dihukum tanpa adanya dasar peraturan yang jelas atau karena aturan yang diubah secara tiba-tiba. Hal ini bisa menciptakan ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan siswa, serta merusak hubungan antara siswa dan pihak sekolah.
Untuk mencegah hal ini, sekolah harus memastikan bahwa semua tindakan disiplin didasarkan pada aturan yang telah disepakati dan diumumkan sebelumnya. Jika ada pelanggaran yang terjadi, proses penegakan harus adil dan transparan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan tindakan mereka dan, jika perlu, membela diri mereka. Prosedur yang adil ini penting untuk menjaga kepercayaan siswa terhadap sistem sekolah dan memastikan bahwa mereka merasa diperlakukan dengan adil.
ADVERTISEMENT
Implementasi Efektif Peraturan Sekolah
Agar peraturan tata tertib sekolah efektif, sekolah harus mengembangkan prosedur yang konsisten untuk menangani pelanggaran. Ini termasuk pelatihan bagi staf sekolah untuk memahami dan menerapkan peraturan dengan cara yang adil dan konsisten. Selain itu, penting untuk melibatkan siswa dalam proses penyusunan peraturan, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab dan keterlibatan dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan harmonis.
Sekolah juga dapat mengadopsi pendekatan pendidikan dalam menegakkan peraturan, dengan memberikan penjelasan tentang alasan di balik peraturan tertentu dan dampak dari pelanggaran tersebut. Pendekatan ini tidak hanya membantu siswa memahami pentingnya mematuhi peraturan, tetapi juga mendorong perkembangan moral dan etika mereka. Dengan demikian, peraturan sekolah tidak hanya menjadi alat untuk menghukum tetapi juga sebagai sarana edukasi yang membentuk karakter siswa.
ADVERTISEMENT
Peran Guru dan Staf dalam Penegakan Peraturan
Guru dan staf sekolah memegang peran kunci dalam penegakan peraturan tata tertib. Mereka harus menjadi contoh bagi siswa dalam mematuhi aturan dan menunjukkan integritas dalam tindakan mereka. Selain itu, mereka juga harus diberdayakan untuk menegakkan peraturan dengan cara yang adil dan konsisten.
Pelatihan dan sosialisasi bagi guru dan staf sangat penting untuk memastikan mereka memahami prinsip-prinsip dasar keadilan dan bagaimana menerapkannya dalam konteks sekolah. Dengan demikian, setiap tindakan disiplin yang diambil tidak hanya didasarkan pada peraturan yang ada, tetapi juga pada prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak siswa.
Melibatkan Orang Tua dalam Proses Pendidikan
Orang tua juga memiliki peran penting dalam penegakan peraturan tata tertib sekolah. Komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua dapat membantu memastikan bahwa peraturan dipahami dan didukung oleh semua pihak yang terlibat. Orang tua perlu diberi informasi tentang peraturan dan sanksi yang berlaku di sekolah, serta bagaimana mereka dapat mendukung anak-anak mereka dalam mematuhi aturan tersebut.
ADVERTISEMENT
Dengan melibatkan orang tua dalam proses ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan harmonis, di mana semua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, keterlibatan orang tua juga dapat membantu mengatasi masalah disiplin sejak dini, sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius.
Dampak Jangka Panjang Penegakan Peraturan yang Adil
Penerapan prinsip "nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali" dalam penegakan peraturan tata tertib sekolah memiliki dampak jangka panjang yang positif. Pertama, hal ini akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih tertib dan kondusif, di mana siswa merasa aman dan dihargai. Kedua, penerapan prinsip ini akan membantu membentuk generasi muda yang menghargai hukum dan keadilan, serta siap berkontribusi secara positif dalam masyarakat.
ADVERTISEMENT
Selain itu, dengan menanamkan nilai-nilai keadilan dan transparansi sejak dini, siswa akan tumbuh menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan memiliki integritas. Mereka akan memahami pentingnya mematuhi aturan dan menghormati hak-hak orang lain, yang merupakan landasan penting dalam kehidupan bermasyarakat.
Kesimpulan: Keadilan sebagai Pilar Pendidikan
Prinsip "nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali" sangat relevan dalam konteks penegakan peraturan tata tertib sekolah. Dengan menjamin bahwa peraturan dibuat dan ditegakkan secara adil, transparan, dan konsisten, sekolah tidak hanya melindungi hak siswa tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih disiplin dan harmonis.
Dalam jangka panjang, penerapan prinsip ini akan membantu membentuk generasi muda yang menghargai hukum dan keadilan, serta siap berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter. Dengan menegakkan peraturan berdasarkan prinsip keadilan, sekolah memainkan peran penting dalam menciptakan individu yang bertanggung jawab, adil, dan bermoral tinggi.
ADVERTISEMENT
Melalui upaya bersama antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua, prinsip "nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali" dapat diterapkan dengan efektif, menjadikan lingkungan sekolah sebagai tempat yang tidak hanya mendidik secara akademis tetapi juga membentuk karakter dan moral generasi mendatang.