Pembuktian: Diskursus Benar Salah dan Masa Depannya

Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Foto: Dok. Netflix

Membuka kajian ini dengan suatu asas “Actori Incumbit Onus Probandi, Actore Non Probante, Reus Obsulvitur” yang diterjemahkan: siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan, jika tidak dapat dibuktikan, terdakwa harus dibebaskan."

Proses persidangan berbagai perkara pidana di indonesia yang menjadi tayangan dalam media, tidak lagi menjadi eksklusif di bahas oleh kalangan intelektual dan akademik bidang hukum saja, masyarakat awam pun menjadi pemerhati, bahkan memberikan tanggapan dan penilaian dalam rangkaian dari proses penyelidikan, penyidikan, pembuktian dalam persidangan dan putusan oleh Majelis Hakim.

Menariknya pada proses pembuktian yang dihadirkan dalam perkara tersebut menjadi suatu perhatian yang serius, para pihak yang berperkara baik pada pihak negara yang diwakili oleh Kepolisian dan Kejaksaan berhadapan dengan pihak terdakwa dan penasihat hukumnya akan menampilkan bukti-bukti.

Validitas bukti harusnya menjadi indikator dari suatu pertarungan dalam ruang meja hijau, memperdebatkan benar dan salah dengan penafsirannya masing-masing pihak. Namun dalam praktiknya tidak selalu ideal dengan tujuan pembuktian untuk mendapatkan keadilan yang murni, karena pada akhirnya para pihak akan berpikir pada tujuan “menang” dan “kalah” saja, tak semua ingin pada “benar” atau “salah”.

Hukum Tertulis vs Hukum yang Ditafsirkan

Ilustrasi mengajukan gugatan hukum. Foto: Proxima Studio/Shutterstock

Diskursus tentang benar dan salah adalah inti dari etika, filsafat moral, dan pemikiran kritis. Hal ini melibatkan pemahaman dan penerapan konsep moral dan etis dalam berbagai konteks, termasuk dalam pengambilan keputusan pribadi, sosial, atau profesional. Diskursus ini melibatkan berbagai pertimbangan tentang apa yang dianggap benar atau salah, baik dari segi nilai, tindakan, maupun kebijakan. Beberapa elemen penting dalam diskursus benar dan salah meliputi:

Dalam hukum, perdebatan seputar konsep benar dan salah dalam berbagai konteks. Penafsiran terhadap hukum dapat menjadi perdebatan yang kompleks. Pertanyaan seputar apa yang dimaksudkan oleh undang-undang dan bagaimana hukum tersebut harus diterapkan seringkali menjadi sumber konflik, hal ini termasuk perdebatan seputar hukum tertulis versus hukum yang ditafsirkan, dan interpretasi hukum dalam konteks perkembangan sosial dan teknologi.

Perdebatan tentang konsep benar dan salah dalam hukum adalah inti dari perkembangan hukum dan sistem peradilan. Ini mencerminkan kompleksitas nilai, etika, dan pertimbangan sosial yang mempengaruhi perundangan dan pengadilan. Solusi dari perdebatan ini seringkali dicapai melalui pengadilan, penegakan hukum, dan proses legislasi yang demokratis.

Fenomena putusan pengadilan yang tidak selalu dirasakan adil dapat terjadi dalam berbagai sistem peradilan, terdapat beberapa faktor antara lain:

Untuk mengatasi putusan pengadilan yang tidak selalu dirasakan adil, Negara seharusnya memastikan independensi sistem peradilan dengan mempromosikan transparansi dan menjalankan sistem penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Selain itu, pengawasan masyarakat, pers dan mekanisme sistem peradilan berjenjang yang efektif juga dapat membantu memperbaiki ketidakadilan dalam sistem peradilan.

Pembuktian dalam Teori dan Praktik

Ilustrasi Palu Sidang. Foto: Shutterstock

Dalam ilmu hukum pidana dan hukum acaranya, proses dan validitas pada pembuktian memiliki dampak besar pada bagaimana kasus-kasus pidana diperiksa dan putusannya, sebagaimana menurut:

Teori pembuktian berfungsi sebagai landasan untuk memastikan keadilan dan akurasi dalam pengadilan pidana dengan mengatur bagaimana bukti diterima, dievaluasi, dan digunakan dalam proses peradilan pidana yang memainkan peran penting dalam menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Beberapa teori pembuktian yang relevan dalam peradilan pidana, menurut para ahli hukum, meliputi:

Penerapan teori pembuktian dapat berbeda-beda dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia. Namun prinsip-prinsip dasar seperti asas tertentu, presumsi kepentingan yang kuat, dan beban bukti yang tepat harus dihormati untuk menjaga keadilan dalam peradilan pidana.

Perbedaan penafsiran dalam validitas bukti di persidangan adalah hal yang alami dalam sistem peradilan karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi cara seseorang atau pihak berbeda mengevaluasi dan menafsirkan bukti, antara lain adanya: a)Penafsiran terhadap bukti seringkali bersifat subjektif. Hakim, pengacara/penasihat hukum, dan ahli hukum mungkin memiliki sudut pandang berbeda, pengalaman, atau keyakinan pribadi yang memengaruhi bagaimana mereka melihat dan menilai bukti; b) Keterbatasan Informasi, yaitu para pihak yang terlibat mungkin tidak memiliki akses penuh terhadap semua bukti yang relevan atau mungkin ada kekurangan dalam presentasi bukti. Hal tersebut dapat mempengaruhi penilaian terhadap validitas bukti di hadapan hukum.

Masa Depan Pembuktian: Scientific Evidence

Ilustrasi barang bukti narkoba. Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Manusiawi apabila Individu memiliki perbedaan dalam nilai-nilai dan keyakinan yang dapat mempengaruhi cara mereka menilai bukti, terutama dalam memandang suatu kasus yang melibatkan isu-isu moral atau etika. Begitu juga apabila dalam Sistem peradilan sering kali didasarkan pada prinsip kontradiksi, di mana pihak yang berbeda secara aktif mempertahankan pandangan mereka sendiri. Ini dapat menghasilkan pertentangan dalam penafsiran bukti. Perbedaan penafsiran bukti adalah bagian dari sistem peradilan yang demokratis dan transparan.

Sistem peradilan seharusnya dirancang untuk memungkinkan argumen yang seimbang dan pendekatan yang berbeda, dengan harapan bahwa proses tersebut akan menghasilkan keputusan yang adil. Dalam hal ini, hakim memiliki tanggung jawab untuk memutuskan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa berdasarkan bukti yang disajikan berdasarkan hukum yang berlaku.

Pembuktian dengan bukti ilmiah (scientific evidence) terhadap suatu kasus pada saat ini dan di masa depan akan mengalami progres penting seiring dengan kemajuan teknologi dan metode ilmiah. Aspek penting yang memengaruhi pembuktian di masa depan, antara lain :

Perkembangan tersebut di atas akan membawa tantangan baru dan peluang dalam pembuktian dengan scientific evidence di masa depan. Namun demikian penting untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan hak-hak individu dengan menjaga integritas proses peradilan, dan memastikan bahwa bukti ilmiah digunakan dengan benar dan etis dalam sistem peradilan.

Keadilan dalam pembuktian di pengadilan adalah prinsip dasar dalam sistem peradilan yang penting untuk memastikan bahwa proses hukum berlangsung dengan benar dan adil yang melibatkan pengumpulan dan presentasi bukti yang sah dalam persidangan. Hanya bukti yang diperoleh dengan cara yang sah dan diakui oleh hukum yang dapat diterima dalam pengadilan.

Proses yang transparansi menjadi suatu indikator keadilan sehingga Semua pihak dalam persidangan harus memiliki akses yang sama terhadap bukti dan informasi yang relevan dengan tujuan meminimalkan risiko kesalahan hukum yang dapat mengarah pada penghukuman yang tidak adil. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi penting dalam proses hukum.

Penulis menutup kajian ini dengan pernyataan Mahatma Gandhi, “..Sense perceptions can be and often are false and deceptive, however real they may appear to us. Where there is realization outside the senses, it is infallible. It is proved not by extraneous evidence but in the transformed conduct and character of those who have felt the real presence of God within...”, Semoga.

(IFA)-Referensi kajian dari berbagai sumber.