Antara Konflik dan Survival: Geopolitik New Energy di Mediterania Timur

Ilustrasi sebuah pelabuhan di kawasan Mediterania Tmur. Karya AI

Mediterania Timur telah menjadi sasaran konflik geopolitik yang dipicu oleh masalah keamanan energi atau maslah keamanan lainnya yang dipicu klaim atas cadangan energi yang ada atau yang diasumsikan ada. Didorong oleh penemuan hidrokarbon lepas pantai di wilayah tersebut 15 tahun yang lalu, beberapa negara pesisir Kawasan Mediterania telah merancang proyek-proyek ambisius yang bertujuan untuk mengembangkan gas alam baik untuk konsumsi domestik maupun untuk diekspor ke pasar Uni Eropa.

Prospek penemuan cadangan energi baru mendorong negara-negara tetangga untuk membatasi Zona Ekonomi Eksklusif mereka. Setelah perjanjian delimitasi, sebagian besar negara-negara regional telah memberikan lisensi untuk eksplorasi dan pengeboran gas alam dan dalam beberapa kasus menandatangani perjanjian yang sangat menguntungkan. Akan tetapi, zona maritim yang telah dideklarasikan oleh negara-negara tersebut saling tumpang tindih dan menimbulkan ketegangan dengan negara tetangganya, sehingga menyulitkan pengembangan Cadangan energi.

Pada saat yang sama, masalah keamanan maritim seringkali merujuk pada latihan militer yang tak berkesudahan, gangguan terhadap kegiatan eksplorasi energi dan gesekan serius di antara negara-negara pesisir yang kadang-kadang hampir meningkat menjadi konflik berskala tinggi.

Pada bulan November 2019, Turki menandatangani perjanjian bilateral, Nota Kesepahaman (MoU) resmi, dengan Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya (Libyan Government of National Accord) yang diakui secara internasional di Tripoli mengenai batas-batas maritim Turki-Libya. Sebagai gantinya, Libya menerima pakta keamanan yang melibatkan pelatih dan penasihat militer serta pengiriman peralatan militer oleh Turki. Setelah satu dekade upaya yang gagal untuk menyelesaikan perjanjian delimitasi batas maritim dengan Mesir dan Libya yang akan menantang penugasan Athena atas wilayah yurisdiksi maritim yang luas di pulau-pulau Yunani dan Siprus, Ankara telah mencapai tujuannya.

Untuk selanjutnya, Turki sekarang setidaknya dapat menggunakan satu perjanjian dalam persaingannya dengan proyek-proyek energi antarnegara yang antagonis di wilayah tersebut yang tidak melibatkan Turki. Karena perjanjian Libya-Turki ini bertentangan dengan klaim Yunani dan Siprus atas hak-hak maritim mereka di wilayah tersebut, perjanjian ini semakin memperparah hubungan Turki-Siprus-Yunani yang sudah terbebani. Sebagai tanggapan yang jelas terhadap perjanjian Turki-Libya, pada bulan Juni 2020, Italia dan Yunani sepakat untuk men-delimitasi zona maritim mereka, termasuk Zona Eksklusif Ekonomi di masa depan. Dalam konteks yang sama, pada bulan Agustus 2020, setelah 15 tahun negosiasi, Yunani dan Mesir menandatangani perjanjian di Kairo, yang men-delimitasi” sebagian batas maritim mereka di Mediterania Timur. Sebagai tambahan informasi, proses delimitasi merupakan suatu penentuan garis batas di wilayah maritim yang berbatasan langsung dengan negara lain baik itu yang berdampingan ataupun berseberangan.

Hanya beberapa hari setelah penandatanganan Perjanjian Yunani-Mesir, Yunani dan Turki nyaris terlibat bentrokan bersenjata yang serius. Pada bulan Juli 2020, Turki telah mengumumkan rencana untuk melakukan survei seismik di selatan dan timur pulau Kastellorizo, Yunani. Kapal penelitian Oruç Reis mengeluarkan Navtex (NAVTEX merupakan pemberitahuan kepada para pelaut mengenai berbagai informasi yang perlu diketahui oleh mereka yang melakukan perjalanan di lautan) yang mencakup sebagian wilayah perairan Yunani, Mesir, dan Siprus, yang memicu reaksi keras baik di Yunani maupun internasional.

Akibatnya, pada bulan Agustus, Turki mengirimkan pasukan angkatan lautnya ke wilayah sekitar Kastellorizo, dan jet-jet tempur Turki melakukan penerbangan rendah dan pertempuran urat-syaraf dengan Angkatan Udara Yunani di atas pulau tersebut. Angkatan bersenjata Yunani ditempatkan dalam keadaan siaga tinggi, dan akibatnya kedua negara terkunci dalam kebuntuan selama beberapa bulan, yang belum pernah terjadi di wilayah tersebut selama 20 tahun. Krisis ini hampir saja berakhir dengan perang ketika kapal fregat Yunani dan Turki bertabrakan satu sama lain, memicu konfrontasi terburuk antara dua sekutu NATO ini sejak krisis Imia/Kardak pada tahun 1996. Akibatnya, Athena mengancam akan menggunakan Klausul Pertahanan Bersama (Pasal 42) dari Perjanjian Lisbon Uni Eropa untuk meminta bantuan militer. Sekali lagi, konfrontasi yang mungkin terjadi menjadi ancaman destablilisasi sisi tenggara NATO untuk selamanya dan meningkat menjadi konflik multinasional, yang melibatkan Uni Eropa, Amerika Serikat, dan mungkin negara-negara lain.

Ilustrsasi pesawat tempur terbang rendah di atas pulau. Karya AI

Pada bulan November 2019, di bulan yang sama dengan penandatanganan MoU Turki-Libya, Mesir, Siprus, Yunani, Israel, Italia, Yordania, dan Otoritas Palestina memutuskan untuk membentuk Forum Gas Mediterania Timur. Forum ini dimaksudkan untuk menjadi payung kerja sama dan dialog mengenai pengembangan sumber daya gas di wilayah tersebut. Meskipun energi merupakan inti dari forum ini, ada juga masalah geostrategis yang lebih luas yang mencerminkan persepsi umum dari negara-negara yang terlibat tentang pentingnya Mediterania Timur bagi keamanan nasional mereka. Meskipun secara resmi Forum Gas terbuka untuk negara-negara lain, pertemuan di Kairo tidak menyertakan delegasi dari Turki, Lebanon, atau Suriah. Ketidakhadiran mereka tidaklah mengejutkan, mengingat perselisihan seputar ladang gas antara Turki dan Siprus dan antara Israel dan Lebanon.

Ilustrasi jaringan pipas gas. Karya AI

Di tingkat regional, kerja sama energi juga tidak dapat mencapai tujuan politik atau menyelesaikan perbedaan atau konflik antara dua negara atau lebih. Hal ini dicontohkan dalam kasus Israel dan Lebanon baru-baru, yang pada bulan Oktober 2022 menetapkan batas maritim permanen dengan tujuan untuk mengeksploitasi cadangan energi di bawah tanah di daerah tersebut. Perbatasan antara kedua negara telah berada di bawah pengawasan PBB sejak tahun 1978. Sebelumnya, kedua negara telah menghindari negosiasi langsung atau bahkan tidak langsung untuk menyelesaikan perbatasan maritim, karena mereka secara resmi telah berperang sejak Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948, dan Lebanon, sebagai anggota Liga Arab, tidak mengakui Israel. Beirut juga mengklaim bahwa perjanjian bilateral tentang demarkasi perbatasan maritim, yang ditandatangani pada tahun 2010 antara Siprus dan Israel dan diratifikasi setahun kemudian, bertentangan dengan UNCLOS dan melanggar kedaulatan dan hak-hak ekonomi Lebanon. Seperti yang telah disebutkan, Lebanon menandatangani pada tahun 2007 delimitasi pertama Zona Ekonomi Eklusif (ZEE) dengan Siprus, tetapi Parlemen Lebanon tidak meratifikasi perjanjian ini, karena tekanan politik yang datang dari Turki yang menuntut bagian utara Siprus yang diduduki untuk disertakan dalam perjanjian apa pun yang dibuat oleh Siprus.

Beberapa pihak memiliki gagasan naif bahwa pipa East Med yang diusulkan, yang dirancang untuk membawa gas dari wilayah tersebut ke Eropa melalui Yunani, dapat menjadi insentif perdamaian. Terlepas dari kenyataan bahwa prospek nyata untuk pipa tersebut suram karena alasan ekonomi dan teknis, gagasan "pipa perdamaian" tidak ada hubungannya dengan kenyataan, meskipun ada upaya dari berbagai pemerintah untuk mempromosikannya. Persepsi lain yang umum dipegang adalah bahwa cadangan gas East Med dapat secara drastis mengubah keamanan energi Uni Eropa dalam jangka pendek hingga menengah. Terlepas dari ladang Tamar dan Zohr, gas di Mediterania Timur sejauh ini sebagian besar masih belum dikembangkan. Eksplorasi berjalan lambat, karena tidak ada rute ekspor yang tersedia untuk volume besar gas yang dapat diproduksi. Mengingat bahwa ekspor gas dari area tersebut, dalam skenario terbaik, akan mencapai jumlah 30 atau 40 bcm dalam beberapa tahun ke depan dan bahwa pasar Uni Eropa mengkonsumsi sekitar 400 bcm/tahun, persepsi ini agak keliru. (Stergiou dan Karagianni ,2019).

Selain masalah energi, lebih dari setengah miliar penduduk Mediterania menghadapi risiko perubahan iklim yang saling terkait. Kurangnya pangan dan air yang disebabkan oleh kekeringan menyebabkan migrasi massal ke kota-kota, perang saudara, melintasi perbatasan ke negara lain, konflik etnis, dan ketegangan. Bahkan sebelum gejolak Musim Semi Arab (Arab Spring), kekeringan yang panjang telah menyebabkan perpindahan penduduk yang signifikan dan meningkatnya ketidakpuasan politik. Sebagai contoh, meskipun penyebab Perang Saudara Suriah serupa dengan negara-negara Timur Tengah lainnya yang diguncang pemberontakan politik dalam satu dekade terakhir, rantai peristiwa yang menyebabkan pecahnya perang saudara dapat ditelusuri hingga kekeringan selama lima tahun dari tahun 2006 hingga 2011, yang memicu gelombang migrasi ke kota-kota dan memicu ketegangan di sana (Rabinowitz, 2020).

Ilustrasi kekeringan dan kirisi iklim. Karya AI

Oleh karena itu, orang bertanya-tanya mengapa negara-negara di kawasan ini terlibat dalam persaingan geopolitik untuk mengamankan kendali atas bahan bakar fosil atau memperluas Zona Ekonomi Eksklusif dengan mengorbankan negara tetangganya, alih-alih memprioritaskan perang melawan ancaman eksistensial yang ada. Negara-negara Mediterania Timur relatif jauh tertinggal dalam hal mewujudkan kapasitas mereka untuk pengembangan energi terbarukan meskipun memiliki potensi yang tinggi dalam pasokan energi surya dan angin dan beberapa inisiatif baru-baru ini untuk menciptakan bauran energi berdasarkan teknologi rendah karbon. Beberapa tahun yang lalu, sejalan dengan kebijakan iklim dan energi Uni Eropa, beberapa negara di kawasan Timur Tengah memulai program energi ambisius yang bertujuan untuk membedakan bauran energi mereka. Pada Desember 2021, Israel, satu-satunya negara di kawasan itu yang sejauh ini diuntungkan dari "rejeki nomplok penemuan gas", memutuskan untuk menghentikan izin eksplorasi gas untuk fokus pada pengembangan energi terbarukan, listrik ramah lingkungan, efisiensi energi, dan energi terbarukan. Namun, perang Rusia-Ukraina menghidupkan kembali perdebatan tentang arah ini, memicu perubahan 180 derajat dalam sikap energi negara tersebut dengan mundurnya energi terbarukan demi sumber energi fosil yang lebih kuat, meskipun secara politis kurang tepat (Stergiou, 2023).

Meskipun perang Rusia-Ukraina membuktikan bahwa sistem yang berpusat pada hidrokarbon sudah bangkrut dan sama sekali tidak dapat diandalkan dalam hal keamanan energi, kebangkitan eksplorasi di wilayah ini akan meningkat pada tahun 2024 ini. Operator yang berkolaborasi dengan Siprus, Yunani, Turki, Mesir, dan mungkin Israel mengambil keuntungan dari pergeseran kebijakan pemerintah dengan meningkatkan aktivitas pengeboran. Di darat, fokus utamanya adalah cadangan gas di dekat infrastruktur yang sudah ada, terutama tie-back kecil. Di lepas pantai, sebagian besar sumur akan menargetkan prospek gas di cekungan yang sudah matang, tetapi sumur-sumur berdampak besar di wilayah perbatasan masih diharapkan (Wood Mackenzie, 2023).

Pada saat yang sama, wilayah Mediterania memiliki potensi energi terbarukan yang luas dan belum dimanfaatkan, baik dari tenaga surya maupun angin, yang dapat meningkatkan ketahanan energi Uni Eropa secara lebih efisien dan mendorong Kesepakatan Hijau tanpa menimbulkan ketegangan geopolitik di antara negara-negara di kawasan ini. Dengan tenaga surya dan angin sebagai dua bentuk yang dominan, dan interkoneksi listrik di seluruh Eropa yang menjadi sorotan, wilayah Mediterania Timur bisa menjadi sangat penting. Kawasan ini menunjukkan potensi pembangkit energi terbarukan yang besar pada saat Uni Eropa mencoba menerapkan strategi “Green Deal”. Pertarungan melawan ancaman eksistensial, alam, dan lingkungan yang sama, yang juga diperkirakan akan memicu gelombang migrasi massal ke Eropa melalui Turki dan Yunani, cepat atau lambat, akan menjadi masalah kelangsungan hidup. Kerja sama tidak akan menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk bertahan hidup. Semakin cepat para aktor regional menyadari hal ini, semakin baik mereka dapat mengatasi bencana alam yang menghambat. Hal lainnya, secara harfiah, hanyalah upaya untuk menolak masa depan (Stergiou, 2022).