Anak Bukan Konten : Menjaga Privasi di Era Digital

Mahasiswa program studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah jakarta
ยทwaktu baca 5 menit
Tulisan dari Irsyad Badru Tammami tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mendokumentasikan dan membagikan momen kehidupan sehari-hari. Kehadiran media sosial memungkinkan setiap orang menjadi produsen sekaligus penyebar informasi. Di tengah fenomena tersebut, tidak sedikit orang tua yang secara rutin mengunggah foto, video, maupun cerita tentang anak-anak mereka sejak usia dini. Aktivitas ini sering dianggap sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan kebanggaan orang tua. Namun, di balik kebiasaan tersebut terdapat persoalan penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu perlindungan hak privasi anak atas konten masa kecilnya.
Anak merupakan individu yang memiliki hak asasi, termasuk hak atas privasi. Hak ini tidak hilang hanya karena anak belum cukup umur untuk mengambil keputusan sendiri. Ketika orang tua mengunggah berbagai informasi pribadi anak ke media sosial, seperti foto saat mandi, video tantrum, data sekolah, lokasi rumah, hingga cerita mengenai kondisi kesehatan anak, jejak digital tersebut dapat tersimpan dalam waktu yang sangat lama dan sulit dihapus sepenuhnya.
Fenomena yang dikenal sebagai sharenting (sharing parenting) semakin banyak ditemukan di berbagai platform digital. Orang tua sering kali membagikan aktivitas anak tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang yang mungkin muncul. Padahal, anak yang saat ini belum mampu memberikan persetujuan dapat mengalami ketidaknyamanan ketika beranjak remaja atau dewasa dan menemukan bahwa berbagai momen pribadinya telah tersebar luas di internet.
Risiko yang muncul tidak hanya berkaitan dengan rasa malu atau gangguan psikologis. Penyebaran konten anak secara berlebihan juga dapat meningkatkan ancaman pencurian identitas, perundungan siber (cyberbullying), eksploitasi digital, hingga penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam era kecerdasan buatan dan pengolahan data digital yang semakin canggih, foto maupun video yang diunggah dapat digunakan kembali tanpa izin pemiliknya.
Menurut laporan UNICEF, anak-anak menghadapi berbagai risiko di ruang digital, termasuk pelanggaran privasi dan eksploitasi data pribadi. Fenomena berbagi konten anak secara berlebihan (sharenting) menjadi salah satu tantangan baru dalam perlindungan hak anak di era digital.
Dampak sharenting tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah terjadi dalam berbagai kasus nyata. Salah satu yang paling dikenal adalah kasus kanal YouTube DaddyOFive di Amerika Serikat. Orang tua dalam kanal tersebut kerap mengunggah video yang memperlihatkan anak-anak mereka menjadi sasaran lelucon dan hukuman demi menarik perhatian penonton. Konten tersebut menuai kritik luas karena dianggap mengeksploitasi anak dan mengabaikan hak mereka atas privasi serta kesejahteraan psikologis. Kasus ini menunjukkan bahwa keinginan memperoleh popularitas di media sosial dapat berbenturan dengan kepentingan terbaik anak.
Meskipun kasus tersebut terjadi di luar negeri, fenomena serupa dapat ditemukan di Indonesia dalam bentuk yang lebih sederhana. Banyak orang tua tanpa sadar membagikan foto, video, atau informasi pribadi anak secara berlebihan. Ketika konten tersebut tersebar luas, anak kehilangan kendali atas jejak digitalnya sendiri. Padahal, suatu saat mereka mungkin tidak menginginkan momen-momen pribadi masa kecilnya menjadi konsumsi publik.
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran orang tua mengenai hak privasi anak di ruang digital. Sebelum mengunggah foto atau video anak, orang tua perlu mempertimbangkan apakah konten tersebut berpotensi mempermalukan anak di masa depan, mengungkap data pribadi, atau menimbulkan risiko keamanan. Orang tua juga dapat membatasi pengaturan privasi akun media sosial dan menghindari mencantumkan informasi sensitif seperti alamat rumah, nama sekolah, jadwal kegiatan, atau kondisi kesehatan anak.
Pemerintah perlu memperkuat implementasi perlindungan data pribadi anak melalui pengawasan yang lebih efektif terhadap penyalahgunaan informasi digital. Di sisi lain, platform media sosial perlu mengembangkan kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan anak, seperti pengaturan privasi yang lebih ketat, fitur pelaporan yang mudah digunakan, serta edukasi mengenai risiko sharenting bagi pengguna. Kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan teknologi menjadi penting untuk memastikan keamanan anak di ruang digital.
Selain keluarga dan pemerintah, sekolah serta masyarakat juga memiliki peran penting dalam membangun budaya digital yang bertanggung jawab. Program literasi digital perlu mengajarkan bahwa anak bukan sekadar objek konten media sosial, melainkan individu yang memiliki hak atas identitas dan privasinya sendiri. Dengan meningkatnya kesadaran publik, masyarakat dapat lebih bijak dalam membagikan informasi yang berkaitan dengan anak dan menghormati hak mereka untuk menentukan jejak digitalnya di masa depan.
Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa negara telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak privasi anak. Meskipun demikian, tantangan utama bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada kesadaran dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang tua yang belum menyadari bahwa informasi yang mereka unggah mengenai anak dapat menjadi bagian dari data pribadi yang perlu dilindungi.
Pada akhirnya, perlindungan hak privasi anak bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan bentuk penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Setiap anak berhak tumbuh dan berkembang tanpa dibebani oleh jejak digital yang dibuat oleh orang lain atas namanya. Di era digital, setiap unggahan tentang anak bukan sekadar dokumentasi, melainkan juga pembentukan jejak digital yang dapat bertahan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, menghormati privasi anak sejak dini merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus penghormatan terhadap hak-hak mereka sebagai individu. Dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama, masyarakat dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman, sehat, dan berkeadilan bagi generasi mendatang.
Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang memiliki minat pada isu perlindungan anak dan hak privasi di era digital.
