Konten dari Pengguna

Problematika Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Irsyad Badru Tammami tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

( Sumber dari AI )
zoom-in-whitePerbesar
( Sumber dari AI )

Dalam negara demokrasi, masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk memilih pemimpin melalui pemilihan umum, tetapi juga memiliki hak untuk terlibat dalam proses pembentukan kebijakan dan peraturan yang mengatur kehidupan mereka. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut adalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Sebab, undang-undang yang dibuat oleh negara pada akhirnya akan berlaku dan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Meskipun dasar hukum mengenai partisipasi masyarakat telah tersedia, persoalan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana penerapannya dalam praktik. Apakah setiap masukan masyarakat benar-benar menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan undang-undang? Apakah masyarakat memperoleh akses informasi yang memadai mengenai rancangan undang-undang yang sedang dibahas? Dan apakah proses pembentukan undang-undang telah memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya?

Untuk memahami persoalan tersebut, perlu dilihat bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat, bagaimana pengaturannya dalam hukum Indonesia, serta bagaimana penerapannya dalam praktik pembentukan undang-undang.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam negara demokrasi. Dalam pembentukan undang-undang, masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan usulan karena undang-undang yang dihasilkan akan berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.

Keterlibatan masyarakat juga diperlukan agar undang-undang tidak hanya mencerminkan kepentingan pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi juga memperhatikan kepentingan rakyat.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dengan adanya keterlibatan publik, proses pembentukan undang-undang diharapkan menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi pihak yang menerima dan menjalankan aturan, tetapi juga memiliki kesempatan untuk ikut memberikan masukan terhadap aturan yang nantinya mengikat kehidupan mereka. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Dasar Hukum Partisipasi Masyarakat di Indonesia

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.

Khususnya Pasal 96, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis, baik secara daring maupun luring. Ketentuan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan pentingnya partisipasi bermakna (meaningful participation), yaitu hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan atas pendapat yang disampaikan.

Namun, keberadaan aturan tersebut belum cukup apabila tidak disertai pelaksanaan yang sungguh-sungguh. Hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat harus diikuti dengan kewajiban pembentuk undang-undang untuk mendengarkan, mempertimbangkan, dan memberikan penjelasan terhadap masukan yang diterima. Di sinilah pentingnya membedakan antara partisipasi yang hanya memenuhi prosedur dan partisipasi yang benar-benar memberikan pengaruh dalam proses pembentukan undang-undang.

Problematika Partisipasi Masyarakat

Meskipun telah memiliki dasar hukum, pelaksanaan partisipasi masyarakat masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah keterlibatan masyarakat yang terkadang hanya bersifat formalitas, tanpa adanya kepastian bahwa masukan mereka benar-benar dipertimbangkan.

Selain itu, keterbatasan akses informasi dan singkatnya waktu pembahasan rancangan undang-undang juga menjadi hambatan. Akibatnya, masyarakat tidak selalu memiliki kesempatan yang cukup untuk memahami dan memberikan masukan terhadap aturan yang sedang dibentuk.

Salah satu contoh nyata problematika partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang dapat dilihat dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sejak proses pembahasannya, undang-undang ini menuai kritik dari berbagai kelompok masyarakat, terutama terkait keterbukaan informasi dan kesempatan masyarakat untuk memberikan masukan.

Persoalan tersebut kemudian diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang sebagaimana mestinya. MK juga menyoroti belum maksimalnya partisipasi masyarakat, termasuk sulitnya akses terhadap rancangan undang-undang dan naskah akademik.

pada 25 November 2021 MK menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan perbaikan dalam waktu dua tahun. UU tersebut saat itu tetap berlaku selama masa perbaikan.

Putusan tersebut menjadi pengingat bahwa pembentukan undang-undang tidak cukup hanya memenuhi prosedur formal. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pendapatnya dipertimbangkan, serta memperoleh penjelasan atas masukan yang diberikan. Dengan demikian, kasus UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Untuk mewujudkan pembentukan undang-undang yang demokratis, DPR dan pemerintah perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Partisipasi masyarakat tidak cukup hanya dilakukan melalui forum konsultasi atau rapat dengar pendapat, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap masukan benar-benar diperhatikan dan dipertimbangkan.

Selain itu, keterbukaan informasi perlu ditingkatkan dengan menyediakan akses yang mudah terhadap rancangan undang-undang, naskah akademik, serta hasil pembahasan. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan untuk memahami isi rancangan undang-undang sebelum memberikan pendapat.

DPR dan pemerintah juga perlu memberikan tanggapan yang jelas terhadap masukan masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui apakah pendapat mereka diterima, dipertimbangkan, atau ditolak beserta alasannya. Langkah ini penting agar partisipasi publik tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberikan pengaruh terhadap proses pembentukan undang-undang.

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Masyarakat tidak hanya berkedudukan sebagai pihak yang harus menaati undang-undang, tetapi juga memiliki hak untuk terlibat dalam proses pembentukannya.

Meskipun hak tersebut telah dijamin melalui peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari keterbatasan akses informasi hingga kurang optimalnya pertimbangan terhadap aspirasi masyarakat. Kasus pembentukan UU Cipta Kerja menjadi salah satu contoh bahwa proses pembentukan undang-undang harus memperhatikan keterlibatan publik secara bermakna.

Oleh karena itu, DPR dan pemerintah perlu menjadikan partisipasi masyarakat sebagai bagian utama dalam pembentukan undang-undang. Sebab, undang-undang yang baik bukan hanya undang-undang yang disahkan melalui prosedur hukum, tetapi juga undang-undang yang proses pembentukannya terbuka, demokratis, dan memperhatikan kepentingan rakyat.