Menyoal Putusan Sidang Kode Etik terhadap Bharada Eliezer

Richard Eliezer menghadiri sidang etik. Foto: Polri

Bharada Richard Eliezer telah menjalani sidang kode etik Polri. Hasilnya, Bharada Richard Eliezer tetap polisi.

Dalam sidang yang diselenggarakan pada Rabu (22/2023) itu Eliezer diputuskan masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan. Sanksinya bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan perbuatan tercela

Perspektif Hukum Putusan Sidang kode Etik Polri

Sebagai sebuah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengawasi dan menegakkan hukum di Indonesia, Polri memiliki kewenangan untuk menegakkan kode etik bagi anggotanya. Putusan kode etik Polri dapat dipandang sebagai bentuk pengawasan internal yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota Polri bertindak sesuai dengan standar etika dan profesionalisme yang ditetapkan.

Dalam kasus Bharada Richard Eliezer, putusan kode etik Polri yang memutuskan untuk mempertahankan dirinya dalam dinas Polri dapat dilihat sebagai keputusan yang didasarkan pada pertimbangan fakta dan bukti yang ada. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa putusan kode etik Polri bukanlah keputusan hukum yang bersifat mempidana, melainkan hanya bersifat etika.

Oleh karena itu, meskipun Bharada Richard Eliezer tetap menjadi anggota Polri, ia masih harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang tercela, dan dapat dikenakan sanksi atau tindakan lain yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Penting juga untuk diingat bahwa keputusan kode etik Polri tidak menghalangi proses hukum yang terpisah jika ada dugaan pelanggaran hukum yang terjadi.

Rasa Keadilan Masyarakat

Richard Eliezer menghadiri sidang etik. Foto: Polri

Dalam konteks kasus Bharada Richard Eliezer, keputusan yang diambil oleh Polri dapat dianggap sebagai hasil dari proses yang diikuti secara benar, terbuka dan adil, dengan mempertimbangkan fakta dan bukti yang tersedia. Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak boleh disalahartikan atau dipertanyakan tanpa alasan yang jelas.

Namun, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat, Polri juga harus memperhatikan pandangan dan kepentingan masyarakat dalam membuat keputusan seperti ini. Jika masyarakat merasa bahwa putusan Polri tidak memenuhi rasa keadilan mereka, maka Polri harus mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dan memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang alasan di balik keputusan tersebut.

Dalam situasi seperti ini, Polri dapat menjelaskan secara terbuka tentang proses yang diikuti dalam sidang kode etik, fakta dan bukti yang menjadi dasar keputusan tersebut, serta alasan mengapa keputusan tersebut diambil. Polri juga dapat mempertimbangkan untuk melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan, misalnya dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil atau memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran.

Dengan cara ini, Polri dapat menunjukkan komitmen mereka untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas mereka sebagai lembaga publik. Dengan mempertimbangkan pandangan masyarakat dalam pengambilan keputusan, Polri juga dapat membantu menjaga kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Pelajaran Berharga bagi Polri

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan (tengah) memberikan keterangan kepada media terkait hasil sidang kode etik Bharada Richard Eliezer atau Bharada E di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (22/2/2023). Foto: Muhammad Adimaja/Antara Foto

Kasus Bharada Richard Eliezer harus menjadi pelajaran berharga bagi Polri untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem internal mereka dalam menangani pelanggaran kode etik dan perilaku tidak pantas. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan masyarakat, Polri harus memastikan bahwa setiap anggota mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Polri harus memperkuat sistem pengawasan dan pemeriksaan internal mereka untuk mencegah dan menindak anggota yang melanggar kode etik dan perilaku tidak pantas. Selain itu, Polri juga harus memperbaiki proses investigasi dan sidang kode etik mereka untuk memastikan bahwa proses tersebut dijalankan secara adil, transparan, dan berdasarkan fakta dan bukti yang jelas.

Polri juga harus memperkuat pendidikan dan pelatihan mereka untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman anggota mereka tentang pentingnya menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Selain itu, Polri juga harus memperkuat komunikasi dan interaksi mereka dengan masyarakat untuk memperkuat kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Polri juga harus memperkuat tindakan mereka dalam menangani pelanggaran oleh anggota mereka dengan tegas dan adil. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri harus diinvestigasi dengan serius, dan tindakan tegas harus diambil terhadap pelanggaran yang terbukti. Polri harus menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan anggotanya dan tidak akan mentolerir pelanggaran apapun.

Dalam melakukan perbaikan dan perubahan, Polri harus melibatkan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam prosesnya. Polri harus memperkuat keterbukaan dan transparansi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dan menunjukkan bahwa mereka memperhatikan pandangan dan kepentingan masyarakat dalam setiap tindakan mereka.

Dengan melakukan langkah-langkah ini, Polri dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem internal mereka dan memperkuat keterbukaan, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Polri harus mengambil tindakan nyata untuk memastikan bahwa kasus seperti kasus Bharada Richard Eliezer tidak terulang lagi di masa depan.