Kasus COVID-19 di Luar Jawa-Bali Meningkat: Sistem Kesehatan Daerah Harus Siap

Seorang Tenaga Kesehatan sedang bersiap melayani pasien di era Pandemi Covid-19. (Photo by Viki Mohamad on Unsplash)

Bibit badai gelombang kedua lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia saat ini telah mulai terlihat mengancam berbagai provinsi di luar pulau Jawa dan Bali. Penerapan PPKM Darurat di Pulau Jawa-Bali dan PPKM Mikro di beberapa daerah di luar jawa bali sepertinya telah gagal mengantisipasi lonjakan kasus.

Berdasarkan data Asesmen situasi covid-19 Kementerian Kesehatan per 7 juli 2021, terdapat empat provinsi di luar Pulau Jawa-Bali yang masuk pada kategori level situasi 4, namun seminggu kemudian tepatnya per-17 juli 2021 jumlah ini meningkat hampir 100% menjadi 7 provinsi dan terus memperlihatkan trend peningkatan dikarenakan selain 7 provinsi tersebut, seluruh provinsi di luar Jawa-Bali saat ini juga telah masuk ke level situasi 3.

Level situasi empat adalah saat transmisi virus di daerah tersebut sangat tinggi sedangkan kapasitas respons terbatas. Selanjutnya level situasi tiga yaitu situasi terjadi penularan pada level komunitas dengan kapasitas respons yang terbatas

Hal ini berbahaya. Sistem pelayanan kesehatan di berbagai daerah luar Pulau Jawa-Bali tidak setangguh daerah-daerah di Pulau Jawa-Bali.

Menurut Data BPPSDM Kementerian Kesehatan, 67% fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia berada di Pulau Jawa-Bali dengan rasio 22 per 100.000 penduduk. Sementara jumlah fasilitas kesehatan di luar Pulau Jawa-Bali hanya sebesar 33% dari seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia dengan rasio sebesar 12 per 100.000 penduduk.

Sebaran dokter juga masih menumpuk di Pulau Jawa-Bali, di mana 61% dari seluruh total dokter di Indonesia berada di Pulau Jawa Bali dengan rasio 2 per 2.500 penduduk. Sementara di daerah luar pulau Jawa Bali rata-rata rasio nya hanya sebesar 1 per 2.500 penduduk.

Mengingat keterbatasan tersebut, maka seluruh daerah di luar pulau jawa bali sudah harus mulai menyiapkan sistem layanan kesehatannya. Setidaknya lima komponen sistem pelayanan kesehatan (5S) yang harus dipersiapkan yakni staff (sumber daya manusia kesehatan), stuff (peralatan, obat dan bahan kesehatan), Space (ruang), system (sistem) dan social support (dukungan sosial).

Staff

Penyiapan sumber daya manusia menjadi komponen utama yang penting untuk dipersiapkan. Komponen ini sangat vital mengingat fungsi dan ketersediaannya yang sangat terbatas serta pengadaannya tidak bisa diadakan secara cepat seperti menambah jumlah tempat tidur rumah sakit.

Hingga 18 Juli 2021 dilaporkan telah ada sebanyak 1.371 tenaga kesehatan yang gugur akibat pandemi Covid-19. Pemberian vaksinasi yang dilakukan sejak januari 2021 terlihat belum terlalu signifikan dapat menekan angka kematian tenaga kesehatan. Berdasarkan sebaran tahun, angka kematian tenaga kesehatan justru lebih tinggi terjadi di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Puncak tertinggi saat ini terjadi di bulan Juli yakni sebanyak 206 tenaga kesehatan.

Oleh karena itu, program vaksinasi booster bagi tenaga kesehatan penting untuk segera diperluas keluar Pulau Jawa-Bali dengan cepat, berlomba dengan kecepatan penyebaran virus khususnya varian Delta.

Selain pelaksanaan vaksinasi booster, program pemberian nutrisi dan vitamin secara regular terbukti dapat meningkatkan imun para tenaga kesehatan, pemeriksaan berkala kondisi kesehatan untuk mendeteksi faktor risiko bawaan para tenaga kesehatan, serta pemeriksaan PCR secara regular untuk mendeteksi lebih dini mereka yang telah tertular dan mencegah penularan antar tenaga kesehatan.

Selanjutnya program penyegaran serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait perawatan pasien hingga pencegahan infeksi harus segera dilaksanakan. Kementerian Kesehatan, organisasi profesi hingga perguruan tinggi memiliki peran yang penting dalam hal ini.

Saat ini pemerintah Kabupaten/Kota juga harus mulai menyiapkan perhitungan kebutuhan tenaga di fasilitas kesehatan untuk menghadapi lonjakan kasus. Koordinasi, pemetaan dan rencana mobilisasi tenaga antar daerah yang membutuhkan harus disiapkan oleh pemerintah provinsi.

Space

Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI mencatat hingga pertengahan Juli, sebaran virus corona variant of concern telah masuk di 17 Provinsi dan varian delta menjadi varian terbanyak.

Studi di Skotlandia yang dipublikasi di Lancet menemukan bahwa varian delta menyebabkan risiko penderita untuk dirawat di rumah sakit meningkat hampir dua kali lipat dibanding varian alfa. Oleh karena ke depannya kebutuhan akan ruang-ruang perawatan gawat darurat, isolasi dan ICU bagi pasien Covid-19 diprediksi akan meningkat dua kali lipat.

Penyiapan alternatif tempat isolasi terpusat untuk menambah kapasitas rumah sakit dengan menggunakan sumber daya atau fasilitas milik pemerintah, swasta hingga militer seperti wisma, hotel, asrama, hingga gedung pemerintahan harus mulai segera disiapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

Namun perlu dipastikan bahwa dalam pembuatan tempat isolasi terpusat beberapa faktor harus diperhatikan, yakni lokasi yang memenuhi syarat keamanan kesehatan khususnya risiko infeksi silang dari pasien ke petugas hingga risiko bunuh diri. Selanjutnya akses dari lokasi isolasi ke rumah sakit harus dapat ditempuh dalam waktu yang cepat dan mudah, hingga ketersediaan tim multi disiplin untuk operasional harian yang harus terlatih tidak hanya merawat pasien tapi juga kompeten dalam melakukan pencegahan infeksi silang.

Stuff

Berbagai peralatan medis, obat-obatan, oksigen hingga ketersediaan alat pelindung diri saat ini sudah harus dipersiapkan bagi dari segi produksi, distribusi hingga kecukupan stok di rumah sakit.

Belajar dari kasus terjadinya kelangkaan pasokan oksigen medis ke rumah sakit akibat lonjakan kebutuhan yang meningkat tajam di beberapa daerah di Pulau Jawa Bali. Pemerintah telah membentuk Satgas oksigen pada setiap provinsi di Pulau Jawa yang bertugas mendata ketersediaan oksigen di seluruh rumah sakit.

Sistem ini harus segera direplikasi keluar pulau jawa. Pemerintah provinsi harus segera membentuk satgas ini di daerah masing-masing untuk memantau dan mengantisipasi adanya lonjakan kebutuhan oksigen secara tiba-tiba.

System

Pelaksanaan triage virtual hingga pengembangan aplikasi konsultasi telemedicine mulai saat ini harus segera dibangun di seluruh provinsi.

Hal ini penting untuk membantu meningkatkan kapasitas rumah sakit agar ruang perawatan nantinya hanya diisi oleh pasien yang benar-benar memerlukan perawatan di rumah sakit. Pemanfaatan teknologi informasi ini juga dapat mengurangi terjadinya infeksi silang dari pasien ke petugas kesehatan.

Selanjutnya sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) di berbagai kabupaten/kota harus ditata kembali, diaktifkan dan disosialisasikan dengan baik. Sistem ini akan dapat membantu mengatur mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegrasi sehingga masyarakat dapat mengetahui harus ke mana ketika membutuhkan perawatan rumah sakit.

Social Support

Program dukungan sosial, ekonomi hingga mental baik bagi para penderita Covid-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri, terpusat dan di fasilitas kesehatan hingga bagi para tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan harus disiapkan oleh pemerintah.

Khusus bagi mereka yang melakukan isolasi mandiri, pemerintah kabupaten/kota melalui Puskesmas harus memastikan tempat tinggal mereka layak untuk menjadi tempat isolasi. Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan perlu mengembangkan instrumen penilaian yang terstandar untuk ini, sebagai contoh milik CDC USA. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kasus penularan di tingkat rumah tangga, mempercepat kesembuhan dan menekan angka kematian.

Stop the Spread

Pada akhirnya berapapun usaha pemerintah untuk meningkatkan kapasitas, sistem pelayanan kesehatan tetap akan memiliki keterbatasan dan akan runtuh jika penularan di masyarakat tidak segera dihentikan.

Kepatuhan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas diluar rumah, mengurangi durasi pertemuan, meningkatkan kualitas ventilasi ruangan, meningkatkan kapasitas pengetesan dan pelacakan adalah upaya-upaya kesehatan masyarakat yang harus dikedepankan dan ditingkatkan efektivitas penerapannya oleh pemerintah.

Ketepatan dan kecepatan waktu melakukan pengetatan pergerakan masyarakat menjadi kunci keberhasilan selanjutnya. Studi di Australia yang telah dipublikasi di Nature menunjukkan sebuah indikator bahwa ketika angka kasus infeksi telah bertambah secara eksponensial setiap 7-10 hari, maka saat itulah waktu yang tepat untuk melakukan pengetatan kembali.