Menilik Gaya Kepemimpinan Aung San Suu Kyi Sang Ikon Demokrasi Myanmar

Aung San Suu Kyi. (Foto diambil oleh Athit Perawongmetha dipublikasikan oleh reuters.com, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmars-suu-kyi-appears-court-person-first-time-since-coup-2021-05-24/)

Seperti yang kita ketahui, situasi yang kian memanas di Myanmar (dikenal sebagai Burma) mengundang perhatian berbagai pihak.

Sejalan dengan terjadinya coup d'état oleh militer Myanmar atas tuduhan kecurangan partai pada Pemilu 2020 lalu, menyebabkan Aung San Suu Kyi beserta beberapa pemimpin lainnya ditahan. Berada di bawah kepemimpinan junta militer sejak 1962-2011 menjadikan Myanmar sebagai negara dengan sejarah panjang untuk mencapai titik demokrasi.

Dikenal sebagai putri dari Aung San, pemimpin gerakan nasionalis Burma, nama Aung San Suu Kyi menjadi titik pusat perjuangan politik Burma pada saat itu.

Aung San Suu Kyi adalah pemimpin perjuangan rakyat dalam memperoleh hak asasi manusia dan demokrasi di Burma serta menjadi harapan rakyat untuk mengakhiri masa kekuasaan militer.

Tahun 1988, pemberontakan mahasiswa menuntut diakhirinya masa kepemimpinan Jenderal Ne Win berakhir dengan brutal dan memicu kemarahan massal. Pasukan militer menekan seluruh pemberontakan dengan mengirimkan pasukan untuk menghentikan para demonstran damai yang tidak bersenjata mengakibatkan ribuan orang harus kehilangan nyawa.

Melihat hal tersebut, Suu Kyi memutuskan untuk mengambil bagian dalam apa yang dia sebut “the people’s second struggle for national independence” serta sebagai tanda dimulainya perjalanan panjangnya untuk memimpin rakyat Burma dalam memperoleh demokrasi (East-West Center, 2008).

Gaya kepemimpinan Suu Kyi dalam mengantarkan rakyat Burma mendapatkan demokrasi banyak terinspirasi oleh Mahatma Gandhi dan Martin Luther King dalam pelaksanaan kampanye tanpa kekerasan. Suu Kyi melaksanakan aksi unjuk rasa untuk memaparkan visinya untuk mendapatkan reformasi demokrasi yang damai dan pemilihan umum yang bebas (BBC News, 2021).

Konsep kepemimpinan transformasional pertama kali diperkenalkan oleh Bass (1985, 1996) di mana pemimpin transformasional didefinisikan sebagai pemimpin yang dapat memberikan rasa kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan rasa hormat bagi anggotanya. Pemberian motivasi digunakan untuk mendorong para anggota mengetahui pentingnya tugas yang dikerjakan dan memotivasi mereka dalam mencapai hasil yang lebih (Yukl, 1999).

Di bawah kepemimpinan militer yang dimulai pada tahun 1962, perempuan dengan peran politik jauh lebih kecil dibanding pada saat masa kolonial. Suu Kyi dengan kepemimpinan transformasionalnya selalu mengenakan pakaian tradisional Burma, berbicara Bahasa Burma, bersikap rendah hati, dan sikap perhatiannya kepada masyarakat di jalanan yang menyerukan perubahan serta menginginkan revolusi membantunya memenangkan hati masyarakat dengan cepat pada saat itu.

Kesan tegas dan pemberani juga terpancar dari tindakan Suu Kyi yang menentang keras pembunuhan demonstran oleh militer. Perubahan damai melalui pemilihan umum yang bebas dan adil diserukan ketika militer melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, intimidasi, dan represi (Silverstein, 1990).

Menjadi tahanan rumah selama 15 tahun sejak 1989, Suu Kyi mempercayai kekuatan demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perjuangan tanpa kekerasan. Menggunakan kekuasaannya, selama tahun-tahun kekuasaan militer Suu Kyi meminta orang-orang di luar Myanmar untuk membantu mempromosikan demokrasi di Myanmar (Tan, 2014). Rezim militer membentuk State Law and Order Restoration Council (SLORC) dan pertemuan masyarakat dilarang.

Menentang larangan pertemuan, Suu Kyi melakukan perjalanan ke penjuru negeri dan mengadakan pertemuan politik massal untuk mengimbau berbagai macam kelompok etnis akan perdamaian dan rekonsiliasi. Selain itu, Suu Kyi bersama dengan rekan-rekannya mendirikan National League for Democracy (NLD) pada 1988.

Perubahan nyata mulai terjadi di Myanmar pada tahun 2011 ketika proses reformasi top-down terjadi dengan dilakukannya pembukaan media, pembebasan tahanan politik, kesepakatan damai dengan etnis pemberontak di pinggiran negara, serta dilaksanakannya pemilihan susulan pada 2012 di mana NLD bisa berpartisipasi. Selama perjalanannya, Suu Kyi mendapatkan penghargaan Nobel Peace Prize pada 1991 ketika dirinya menjadi tahanan rumah atas usahanya mencapai demokrasi, hak asasi manusia, dan perdamaian etnis (East-West Center, 2008).

Walaupun sepak terjangnya sebagai pemimpin de facto Myanmar mendapat kritikan akibat aksi diamnya dalam menghadapi masalah Rohingya, banyak orang di Myanmar menaruh harapan besar kepada Suu Kyi untuk Myanmar yang bebas dan demokratis di masa depan.

Referensi