Tenaga Medis Menangis Melihat Pesta Ditengah Wabah

Ilustrasi Pilkada | Sumber Foto:Antara

Pandemi Covid-19 yang semakin tidak bisa dikendalikan memaksa banyak aktivitas dihentikan untuk memutus rantai penyebaran virus. Namun, ada satu aktivitas yang tidak bisa covid-19 ini hentikan yaitu Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak. Keputusan untuk tetap melanjutkan Pilkada membuktikan bahwa Presiden jokowi justru abai dalam urusan pemulihan kesehatan daripada kepentingan politik dan pemulihan ekonomi.

Untuk memutus penyebaran Covid-19 kegiatan berkurumun ditutup, seperti yang terjadi di daerah madiun yaitu pasar Nglames. Langkah tersebut dilakukan karena salah satu dari pedagang di pasar tersebut meninggal akibat virus corona. Sama dengan halnya kegiatan ibadah yang dihimbau untuk ditutup sementara dalam rangka menghentikan penyebaran yang semakin massif oleh pemerintah setempat, walaupun tidak semua masyarakat melakukan hal tersebut bahkan menentang keras.

Dalam Pilkada, setidaknya akan ada ratusan lebih orang yang akan berkumpul pada waktu dan tempat yang sama. Ahli epidemologi telah meminta pemerintah untuk menunda Pilkada yang telah direncanakan, karena pesta demokrasi berpotensi menciptakan klaster baru dalam penularan virus corona dan akan ada penambahan kasus, mengingat masa krisis yang sedang dialami bangsa ini belum selesai.

Banyak sekali desakan terhadap pemerintah dari berbagai pihak untuk menunda jalannya Pilkada yang akan dilaksanakan 9 desember nanti, tapi presiden jokowi bersikukuh untuk tetap melanjutkan sesuai jadwal. Ketidakpercayaan publik semakin tinggi terhadap kinerja pemerintah saat ini, jelas pemerintah masih sangat menyepelakan kasus pandemi ini seperti di awal sebelum virus ini muncul di Indonesia.

Presiden mempunyai beberapa alasan terkait penolakan Pilkada ditunda, seperti apa yang diakatakan oleh Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD yaitu demi menjamin hak konstitusional masyarakat dalam memilih kepala daerah. Alasan kedua adalah karena tidak ada kepastian kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Pernyatan ini menjelaskan bahwa seoalah-olah tidak mempunyai solusi dan pesimistis terhadap persoalan pandemi ini.

Pesta demokrasi yang akan dilakukan ditengah pandemi ini jelas tidak akan mudah, belum lagi sejumlah pejabat di KPU sudah terinfeksi virus ini bahkan ketua KPU juga sudah terinfeksi. Ini menjadi pertanda akan ada banyak masyarakat yang terpapar apabila terjadi kerumunan, yang jelas masyarakat akan abai terhadap protokol kesehatan dan besar kemungkinan akan ada kluster baru. Tenaga medis jelas akan dirugikan dalam hal ini, melihat sudah banyak sekali tenaga medis yang mengeluh akibat terjadi penambahan pasien setiap harinya.

Kesehatan Publik Terancam

Belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir, jika melihat situasi yang ada saat ini pandemi akan berlangsung di Indonesia setidaknya beberapa bulan ke depan karena jumlah yang terpapar dan meninggal semakin tinggi dan massif. Memaksakan Pilkada d itengah pandemi ini menjadi hal yang mengerikan bagi keselamatan dan kesehatan publik

Pemerintah dan DPR sepakat untuk tetap melajutkan Pilkada 2020 di tengah-tengah masyarakat yang sedang berusaha keras untuk mencegah klaster dan penyebaran virus. Bukannya fokus untuk membahas penanganan pandemi agar masalah kesehatan cepat selesai dengan baik, sehingga bisa memperbaiki masalah lain akibat virus ini.

Melihat kejadian selama perjalanan menuju pilkada saja sudah banyak terjadi pelanggaran perotokol kesehatan, sehingga calon pasangan kepala daerah yang akan maju sudah ada yang terkonfirmasi positif dan ketua KPU pun juga sudah terinfeksi. Ini sudah jelas bisa diperkirakan bagaimana saat Pilkada berlangsung dan kesehatan masyarakat yang akan menjadi taruhannya.

Keselamatan publik harus menjadi bagian penting yang pemerintah pikirkan saat ini ketimbang proses demokrasi yang malah membahayakan rakyatnya, pemangku kebijakan di negara ini terlalu memaksakan kehendak dan seolah-olah kesehatan ini tergadaikan oleh permainan politik saat ini sehingga kesehatan publik menjadi taruhannya. Sudah selayaknya negara ini sadar bahwa keselamatan dan kesehatan publik menjadi bagian penting dari pada proses demokrasi.

Pesta Demokrasi Di Tengah Krisis Kesehatan

Pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda mereda sampai saat ini, karena masih banyak yang menyepelekan dan mengabaikan protokol kesehatan. Penyebaran paling cepat salah satunya adalah terjadi kerumunan, ini jelas menjadi masalah jika tetap Pilkada dilakukan. Meskipun sudah dibuat aturan tentang protokol kesehatan di Pilkada, pada peraktiknya masih terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut, sejumlah aturan yang sudah dirancang dinilai tidak tegas dan ini membuat peluang besar terhadap virus corona.

Virus yang sudah hampir tujuh bulan melanda dan kasus per harinya yang mencapai ribuan belakangan ini membuat tenaga medis merasa lelah, kualahan, bahkan ada yang ingin menyerah. Setiap hari para Nakes menghabiskan waktunya berada dalam pekerjaan yang membuat mereka harus bertaruh dengan nyawa, belum lagi banyak sekali tuduhan-tuduhan miring terhadap para Nakes yang membuat rakyat semakin krisis kepercayaan.

Nakes yang berada di garda terdepan dengan berbagai macam perlindungannya juga tidak mampu menahan serangan virus corona ini, bagaimana dengan masyarakat yang tanpa perlindungan ketat saat proses Pilkada berlangsung. Ini jelas menjadi momok yang sangat menakutkan bagi Nakes. Ini sama halnya dengan membuat pesta di tengah air mata kesedihan para tenaga medis saat melihat banyaknya pasien yang meninggal akibat virus corona

Penundaan Pilkada harus dilakukan walaupun tidak harus menunggu virus ini benar-benar berakhir, setidaknya penurunan jumlah per harinya yang signifikan ataupun situasi sudah benar-benar membaik. Pemangku kebijakan harus benar-benar membenahi hal yang masih kurang dan apa yang dibutuhkan saat menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi ini, karena prioritas utama seharusnya diorientasikan pada pengentasan krisis kesehatan.