Alasan Korupsi Menjadi Masalah Lama yang Sulit Diberantas Hingga Masa Kini

cr: Canva, dibuat sendiri tidak dimiliki siapapun dan tanpa melibatkan pihak lain.

Korupsi menjadi pembahasan yang tak kunjung padam dari tahun ke tahun di Indonesia. Tindakan penyalahgunaan yang dilakukan seorang untuk kepentingan pribadi atau kelompok atas aset dan kebebasan yang dimiliki membuat masyarakat mengalami ketidakadilan atas haknya. Kasus korupsi juga telah menjadi suatu hal yang sering dilakukan dan sampai ke jalur hukum. Namun, dalam pemberian hukuman di pengadilan, tidak juga membuat pelaku jera dan menjadikan korupsi merupakan suatu tindakan yang dihindari oleh oknum lainnya.

Apa kesulitan dalam memberantas korupsi di Indonesia?

1. Korupsi Sudah Menjadi Budaya

Terjadinya kasus korupsi dari tahun ke tahun menjadi sebuah hal yang merupakan suatu kewajaran bagi para penguasa atau kelompok atas karena tidak ada hukuman yang dapat menakuti para pelaku korupsi. Pemberian sanksi penjara yang tidak sepadan juga tidak memberikan efek jera karena malah digunakan untuk menikmati fasilitas lebih baik daripada narapidana lainnya. Tidak jarang, masyarakat sendiri juga memiliki budaya korupsi tersebut. Contohnya ketika pada masa pemilihan umum terjadi dan politik uang berjalan, masyarakat juga akan terlibat dalam hal tersebut dan mewajarkannya. Jika tindakan tersebut tetap diwajarkan, upaya untuk memberantas korupsi akan sulit mencapai hasil yang optimal.

2. Sistem Hukum yang Lemah

Para pelaku yang dibawa ke jalur hukum untuk pengadilan atas tindakan yang telah diperbuat seharusnya diberikan hukuman yang setimpal dan membuat para penguasa serta lebih menyadari akan bahayanya korupsi. Namun, masih saja hukuman yang diberikan suatu kasus korupsi yang kerugiannya melampauin jutaan hingga triliunan diberikan sanksi yang ringan. Hal tersebut kembali lagi pada istilah dimana hukum Indonesia yang “tajam ke bawah dan tumpul ke atas," yang artinya rakyat biasa mendapatkan hukuman berat sementara pejabat tinggi dapat melindungi diri mereka dari jeratan hukum dengan suap dan sebagainya. Jika hal tersebut tetap berlanjut, dengan kesadaran para penegak hukum yang tidak sadar akan sila ke lima Pancasila, maka akan sulit memberantas korupsi di Indonesia.

3. Sifat Serakah yang Dimiliki Setiap Manusia

Teori GONE (Greedy, Opportunity, Need, Exposure) menjelaskan bahwa keserakahan dan kesempatan merupakan faktor utama penyebab tindakan korupsi. Mereka yang sudah termasuk golongan atas tetapi korupsi, bukankah hal tersebut sudah tidak masuk akal. Masyarakat pun sudah resah karena penyalahgunaan dana ataupun aseet yang seharusnya mereka nikmati hasilnya tetapi malah digunakan untuk kepentingan pribadi hingga kelompok tertentu.

4. Kurangnya Akuntabilitas, Pengawasan dan Transparansi

Akuntabilitas sistem pemerintahan Indonesia harus lebih ditegaskan kepada para pelaksana pemerintah sehingga amanah terhadap tanggungjawab mereka. Kontrol yang rendah dalam pelaksanaan tanggungjawab menyebabkan adanya ruang untuk para pelaku korupsi melakukan tindakannya. Transparansi yang dilakukan juga masih dalam jangka yang sulit. Informasi yang disembunyikan juga memberikan ruang para pelaku korupsi agar tidak diketahui publik. Masyarakat sulit untuk mengikuti kegiatan pemerintahan sehingga pengawasan yang efektif pun kurang terlaksana.

5. Penyebaran Informasi Hoax hingga Pengalihan Isu

Semakin majunya era globalisasi dalam sistem informasi dan teknologi yang terjadi juga ikut andil dalam masalah korupsi yang sulit untuk diberantas. Arus penyebaran informasi yang cepat mengenai informasi palsu atau hal tidak penting untuk pengalihan isu melalui media sosial dapat mengaburkan fakta dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Hal tersebut menyebabkan masyrakat tidak mendapatkan informasi yang terpercaya dan tidak dapat mengikuti pemberantasan korupsi secara efektif, karena tidak dapat memilih informasi yang benar atau salah dan informasi yang tertimbun dengan informasi tidak penting lainnya yang digunakan sebagai pengalihan isu.

Kesimpulan

Pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari perubahan budaya, penguatan penegakan hukum yang diberikan pada pelaku korupsi, pengembangan nilai dan etika yang baik bagi penegak hukum atau pelaksana pemerintahan, kesadaran akan tanggungjawab sebagaimana peran yang diamanahi, serta pengawasan dari penegak hukum dan patisipasi masyarakat untuk terlaksananya pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dengan upaya tersebut, diharapkan korupsi dapat diminimalisir hingga diberantas sampai ke akar-akarnya guna terlaksananya keadilan yang beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.