Membumikan HAM ke Seantero Nusantara: Mengapresiasi Visi Natalius Pigai

Foto Nandi (Sumber: Istimewa)

Pada Rapat Perdana antara Komisi XIII DPR RI dan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) pada Kamis, 31 Oktober 2024, Menteri HAM Natalius Pigai memaparkan program yang cukup progresif dan inklusif untuk memperkuat pemahaman serta implementasi hak asasi manusia (HAM) di seluruh penjuru negeri. Dengan tajuk “Membumikan HAM di Seantero Nusantara,” program ini bertujuan menjangkau hingga 278 juta individu di Indonesia melalui kolaborasi dengan sekitar 83 ribu kelompok berbasis desa dan kelurahan. Langkah ini patut diapresiasi, karena menekankan bagaimana pentingnya HAM dalam ranah kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai lapisan dan wilayah.

Pemaparan Menteri Natalius Pigai memberi angin segar bagi upaya pemerintah dalam menjadikan HAM sebagai nilai yang bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi bagian dari pengalaman sehari-hari warga negara. Melalui strategi kolaboratif dan berbasis komunitas ini, hak-hak asasi dapat dipahami dan dijalankan oleh masyarakat dalam konteks yang lebih dekat dan relevan dengan kebutuhan setempat. Program ini berpotensi untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang adil dan berperikemanusiaan, mengingat HAM adalah aspek yang menyentuh setiap individu, mulai dari hak kebebasan berpendapat hingga hak atas rasa aman di lingkungan sendiri.

Pendekatan berbasis komunitas yang disampaikan oleh Menteri Pigai memungkinkan pemerataan informasi HAM, bahkan hingga pelosok yang mungkin selama ini jarang tersentuh. Upaya melibatkan kelompok-kelompok berbasis desa dan kelurahan dinilai efektif dalam menjangkau masyarakat, karena merekalah yang paling memahami tantangan serta kebutuhan lokal. Lebih dari itu, model ini mendorong partisipasi aktif dari masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam menjaga hak-hak asasi mereka sendiri. Bukan tidak mungkin, kelompok-kelompok tersebut juga bisa berperan dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran HAM, bahkan di tingkatan yang paling mikro.

Dukungan terhadap visi ini juga tidak lepas dari peran penting pemerintah dan lembaga terkait dalam memastikan keberlanjutan program ini di tingkat lapangan. Diperlukan alokasi anggaran yang memadai dan pengawasan yang baik agar HAM tidak hanya menjadi wacana, melainkan juga terealisasi dalam tindakan. Dengan program ini, Indonesia bisa berharap pada munculnya kesadaran kolektif tentang HAM, sehingga ke depannya, generasi mendatang akan lebih memahami pentingnya HAM dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, sebagaimana setiap program nasional berskala besar, tantangan pasti ada. Pemerintah harus menghadapi berbagai keragaman kultural dan tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda-beda terkait HAM. Akan tetapi, keberhasilan program ini sangat mungkin tercapai dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, baik masyarakat sipil maupun pemerintah daerah. Program ini adalah cerminan dari bagaimana HAM bisa benar-benar menyentuh setiap warga negara, sebagaimana yang dicanangkan Menteri Pigai dalam visinya yang membumi dan membaur dengan masyarakat.

Pada akhirnya, inisiatif Menteri HAM Natalius Pigai ini patut didukung penuh, karena program “Membumikan HAM” bukan hanya sekadar slogan, tetapi merupakan sebuah gerakan yang menjanjikan keadilan dan hak-hak yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Diharapkan melalui implementasi program ini, HAM bisa menjadi nilai yang dimengerti, dihormati, dan diterapkan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari kota hingga desa, sehingga tercipta bangsa yang lebih manusiawi dan beradab.