Ketimpangan Pendidikan di Banten: Pengaruh dari Kekuasaan Politik?

Ilustrasi dibuat oleh penulis menggunakan aplikasi Canva

Ivana Azalia Eka Putri*

Meskipun pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu negara, akses pendidikan yang tidak memadai dan kualitas pendidikan yang buruk masih menjadi masalah yang krusial di Indonesia. Ketimpangan ini sangat terlihat jelas di Provinsi Banten, terutama antara kota dan pedesaannya. Ketimpangan pendidikan bukan hanya karena kekurangan sumber daya atau fasilitas, tetapi juga karena dipengaruhi oleh dinamika politik yang sering memutuskan bagaimana membagi anggaran serta perhatian pemerintah.

Pengaruh Kekuasaan Politik terhadap Pendidikan

Provinsi Banten memiliki banyak sumber daya, namun terdapat banyak daerah masih kekurangan akses terhadap pendidikan. Kepentingan politik sering kali mempengaruhi prioritas pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan. Daerah dengan sedikit suara politik tidak menerima fasilitas yang cukup, sementara daerah yang dianggap sebagai "kantong suara" menerima perhatian yang lebih besar. Dalam situasi seperti ini, pembagian anggaran pendidikan sering digunakan sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan daripada semata-mata untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Di daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan, kualitas sekolah, tenaga pengajar, dan fasilitas belajar cenderung lebih memadai, sementara di daerah terpencil masih ada keterbatasan. Ini menunjukkan ketidakadilan dan menghalangi pertumbuhan generasi muda di wilayah yang tertinggal.

Ketimpangan Pendidikan yang Dirasakan

Menurut data dari Kemendikbud Ristek pada tahun 2021 menunjukkan angka partisipasi sekolah di tingkat menengah di Kabupaten Pandeglang dan Lebak berada di bawah rata-rata provinsi. Pada tahun 2023, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 16-18 tahun di Banten sebesar 69,64%, namun hanya sekitar 50% di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, jauh di bawah rata-rata di kota-kota seperti Kota Tangerang yang mencapai lebih dari 90%. Bahkan, berdasarkan data yang dikeluarkan Kemendikbud, terdapat 48% sekolah di Banten yang rusak.

Kondisi sekolah di Kabupaten Lebak dan Pandeglang, yang merupakan daerah tertinggal di Banten, merupakan contoh nyata dari ketimpangan pendidikan yang ada di sana. Banyak sekolah di daerah tersebut masih mengalami kekurangan fasilitas, seperti ruang kelas yang rusak dan kekurangan peralatan pendidikan. Misalnya, pada tahun 2019, dilaporkan bahwa banyak sekolah di Lebak tidak memiliki bangunan yang layak. Beberapa sekolah hanya menggunakan bangunan sementara yang kondisinya rentan terhadap kerusakan, yang mana kondisi tersebut sangat membahayakan para guru dan siswa. Selain itu, guru-guru di daerah tersebut menghadapi sejumlah masalah, termasuk kurangnya tunjangan, kendala transportasi ke lokasi pembelajaran, dan fasilitas yang tidak memadai untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Akibatnya, anak-anak di wilayah tersebut mendapatkan kualitas pendidikan yang jauh dari kata layak. Hal ini disebabkan oleh lokasi geografis dan keterbatasan politik dalam pembagian anggaran.

Sebaliknya, daerah seperti Kota Tangerang dan Tangerang Selatan memiliki fasilitas pendidikan yang memadai karena dekat dengan pusat pemerintahan. Sekolah-sekolah di daerah ini tidak hanya memiliki infrastruktur yang lebih baik, tetapi mereka juga memiliki akses yang lebih baik ke tenaga pengajar yang berkualitas tinggi serta dukungan untuk berbagai kegiatan pendidikan.

Dampak Nyata dari Ketimpangan Pendidikan

Ketimpangan pendidikan di Banten bukan hanya berdampak pada kehidupan suatu individu, tetapi juga pada masa depan daerah serta bangsa. Anak-anak yang tidak menerima pendidikan yang memadai akan tumbuh dengan potensi yang kurang. Mereka tidak dapat bersaing dengan orang-orang dari daerah yang memiliki fasilitas yang lebih baik. Karena pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup, hal ini menyebabkan ketidaksetaraan sosial yang berkelanjutan. Lebih buruknya lagi, ketimpangan ini bisa memperkuat kemiskinan struktural. Anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang tidak mampu akan terus tertinggal tanpa akses pendidikan yang memadai. Pemerintah yang seharusnya menjaga keadilan sosial justru memperparah keadaan ini dengan bergantung pada politik saat membagi anggaran pendidikan.

Membangun Kebijakan yang Merata untuk Pendidikan

Untuk mengatasi ketimpangan pendidikan di Banten, dibutuhkan komitmen yang nyata. Pemerintah pusat juga harus turun tangan untuk memastikan distribusi yang adil, termasuk memperbaiki kondisi tenaga pengajar di daerah terpencil, dan anggaran harus diprioritaskan berdasarkan kebutuhan mendesak daripada kepentingan politik. Untuk menghindari penyalahgunaan anggaran pendidikan, sangat penting bahwa semua orang tahu bagaimana anggaran digunakan. Dalam mengawasi kebijakan pendidikan, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Program pengembangan guru dan fasilitas pendidikan harus direncanakan dengan baik, terutama untuk daerah yang tertinggal.

Ketimpangan pendidikan di Banten menunjukkan bahwa kekuasaan politik masih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nasib pendidikan anak-anak di wilayah tersebut. Untuk mencapai pendidikan yang adil, pemerintah harus meninggalkan kepentingan politiknya dari kebijakan pendidikan dan berkonsentrasi pada pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Hak anak-anak di perkotaan dan desa Banten memerlukan pendidikan yang baik dan juga merata. Masa depan anak-anak akan terancam jika ketimpangan ini tidak segera diperbaiki. Masa depan Provinsi Banten secara keseluruhan juga akan terancam.

Penulis adalah mahasiswa Pengantar Ilmu Politik, Prodi Kom, FISIP Untirta