Turn Back The Boat Policy Australia, Negara Tetangga Kena Imbas?

Get this image on: Shutterstock

Kebijakan "Turn Back Boats" Australia memiliki implikasi yang kompleks terhadap negara-negara tetangga di kawasan. Salah satu pandangan adalah bahwa kebijakan tersebut mungkin mengurangi risiko keamanan regional dengan mengurangi jumlah kapal pengungsi yang berlayar di perairan yang berpotensi berbahaya. Hal ini dapat dilihat sebagai langkah yang diambil untuk memperkuat kontrol perbatasan Australia dan mencegah potensi ancaman keamanan yang berasal dari masuknya orang yang tidak diinginkan. Namun, pandangan lain mengkritik kebijakan ini karena dianggap melanggar hak asasi manusia, terutama hak untuk mencari perlindungan internasional dari persekusi (Riyanto, et al., 2020).

Dampak kebijakan tersebut juga dapat dirasakan dalam diplomasi regional. Meskipun Australia mungkin melihat kebijakan ini sebagai langkah untuk menangani masalah pengungsi secara efektif, negara-negara tetangga mungkin merasa dibiarkan menghadapi beban yang lebih besar dalam menangani masalah pengungsi. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan diplomatik antara Australia dan negara-negara tetangga yang merasa terbebani oleh kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga dapat memengaruhi persepsi regional terhadap Australia, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana negara-negara tetangga menafsirkannya.

Dari segi ekonomi, kebijakan ini juga dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap negara-negara tetangga. Meningkatnya jumlah pengungsi yang dipaksa kembali atau ditolak masuk ke negara tetangga dapat menimbulkan beban ekonomi tambahan, baik dalam hal penerimaan pengungsi maupun penanganan potensi konsekuensi dari meningkatnya ketegangan diplomatik dengan Australia. Ini bisa berdampak pada sumber daya yang dialokasikan untuk sektor-sektor lain dalam negeri.

Kebijakan "Turn Back Boats" Australia sering kali dianggap kontroversial karena potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia para pengungsi. Pengungsi yang dipaksa kembali ke negara asal atau negara ketiga mungkin berisiko menghadapi bahaya atau penindasan lebih lanjut. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kewajiban Australia untuk melindungi hak-hak dasar individu di bawah hukum internasional, terutama hak untuk mencari suaka dari kekerasan atau penindasan (Missbach, 2022).

Diplomasi regional juga menjadi faktor penting dalam evaluasi dampak kebijakan tersebut. Kebijakan ini dapat memperburuk hubungan Australia dengan negara-negara tetangga, terutama jika mereka merasa dibiarkan menanggung beban yang tidak proporsional dalam menangani masalah pengungsi. Ketegangan diplomatis yang mungkin timbul dapat mengganggu kerja sama regional dalam menangani isu-isu seperti perlindungan pengungsi, penangkalan manusia, dan stabilitas regional secara keseluruhan.

Di sisi lain, beberapa negara tetangga mungkin melihat kebijakan "Turn Back Boats" sebagai langkah yang positif dalam mengatasi masalah pengungsi secara regional. Mereka dapat menganggapnya sebagai upaya Australia untuk mengontrol arus migrasi ilegal dan melindungi keamanan perbatasan mereka sendiri. Namun demikian, pandangan ini tidak selalu merrepresentasikan pendapat mayoritas di kawasan, dan banyak yang masih menyoroti potensi dampak negatifnya.

Dalam jangka panjang, dampak ekonomi kebijakan tersebut juga patut diperhitungkan. Meningkatnya beban ekonomi yang ditanggung oleh negara tetangga dalam menangani pengungsi dapat menguras sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi domestik. Hal ini dapat memperdalam kesenjangan ekonomi antara Australia dan negara-negara tetangga, serta memicu ketegangan sosial dan politik di kawasan (Mustajab, 2019).

Oleh karena itu, dalam mengevaluasi dampak kebijakan "Turn Back Boats" Australia terhadap negara tetangga, untuk mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk hak asasi manusia, diplomasi regional, keamanan perbatasan, dan faktor ekonomi. Sehingga pandangan tentang dampak kebijakan "Turn Back Boats" Australia terhadap negara tetangga bervariasi tergantung pada sudut pandang yang diambil. Sementara beberapa orang mungkin melihatnya sebagai langkah untuk meningkatkan keamanan regional dan kontrol perbatasan, yang lain mungkin menyoroti implikasi hak asasi manusia, ketegangan diplomatik, dan dampak ekonomi yang lebih luas yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut. Perdebatan tentang kebijakan ini mencerminkan dinamika kompleks politik, keamanan, dan kemanusiaan yang terlibat dalam penanganan masalah pengungsi di kawasan.