Madura: Anak Tiri dalam Rumah Besar Jawa Timur

Ilustrasi Produksi garam dan Jembatan Suramadu menjadi simbol kontribusi Madura bagi Jawa Timur. Sumber: Canva

Ketika kita menyebut Jawa Timur, bayangan publik segera tertuju pada Surabaya, Malang, atau Banyuwangi. Kota-kota itu identik dengan pusat ekonomi, pendidikan, dan pariwisata. Sementara Madura, pulau yang hanya dipisahkan selat sempit dari Surabaya, lebih sering hadir sekadar sebagai pelengkap. Identitasnya melekat pada Jembatan Suramadu, karapan sapi, atau garam, namun jarang tampil sebagai pusat perhatian.

Seolah-olah, Madura hanyalah anak tiri dalam rumah besar Jawa Timur: diakui sebagai bagian keluarga, tetapi jarang mendapat perhatian penuh.

Pulau Madura sebenarnya memiliki sejarah panjang dalam denyut kehidupan Jawa Timur. Sejak masa kolonial, masyarakat Madura sudah memberi kontribusi besar, mulai dari pasokan garam, tembakau, hingga hasil laut. Diaspora Madura pun tersebar ke berbagai kota di Jawa dan Kalimantan, terkenal ulet dan keras dalam bertahan hidup. Namun, kontribusi historis itu tidak pernah sepenuhnya membuat posisi Madura kuat dalam peta pembangunan daerah. Empat kabupatennya Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep masih berkutat dengan kemiskinan struktural, layanan publik yang terbatas, dan infrastruktur yang jauh tertinggal dibanding wilayah lain di Jawa Timur.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontras yang jelas. Pada 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur mencapai 75,35 dan termasuk kategori tinggi. Namun kabupaten-kabupaten di Madura justru masih berada di papan bawah. Kabupaten Sampang tercatat sebagai salah satu daerah dengan IPM terendah di Jawa Timur, sedangkan Bangkalan konsisten menempati posisi kedua dari bawah dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian Indah P. Sari dkk. (2019) di Jurnal JABE bahkan menyebut rata-rata IPM Madura hanya 61,68 angka yang menempatkannya dalam kategori sedang, bahkan rendah untuk sebagian wilayah.

Peresmian Jembatan Suramadu pada 2009 sempat digadang-gadang sebagai momentum perubahan. Infrastruktur megah itu diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka isolasi, dan membawa Madura lebih dekat dengan pusat pembangunan Jawa Timur. Namun kenyataannya, Suramadu lebih sering menjadi simbol daripada motor transformasi. Penelitian Effendi dan Hendarto (2014) menyebutkan, jembatan ini memang meningkatkan konektivitas, tetapi belum mampu mengubah wajah ekonomi Madura secara signifikan. Sebaliknya, sebagian masyarakat justru terdampak negatif. Studi Maisaroh dan Rohman (2022) misalnya, menunjukkan bahwa pedagang kecil di sekitar Pelabuhan Kamal kehilangan mata pencaharian akibat berkurangnya aktivitas kapal feri setelah Suramadu beroperasi.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak bisa semata-mata diukur dari hadirnya infrastruktur fisik. Madura memiliki potensi besar dari garam yang menopang kebutuhan nasional, tembakau yang sudah lama menjadi komoditas penting, hingga laut yang kaya ikan dan budaya yang unik. Namun, semua itu tidak otomatis berkembang tanpa dukungan kebijakan yang berpihak. Minimnya investasi, lemahnya promosi budaya, dan kecenderungan kebijakan pembangunan yang Jawa-sentris membuat Madura tetap berada di posisi marjinal.

Sudah saatnya Madura tidak lagi ditempatkan sebagai pinggiran. Pulau ini harus dipandang sebagai bagian integral Jawa Timur yang punya hak dan kesempatan sama untuk maju. Rekognisi semacam ini tidak hanya menuntut peningkatan layanan publik dan pembangunan ekonomi lokal, tetapi juga dekonstruksi stigma yang selama ini melekat. Madura sering kali dipandang keras atau tertinggal, padahal sesungguhnya ia menyimpan kekuatan besar jika diberi ruang berkembang.

Rumah Jawa Timur tidak akan kokoh bila salah satu bagiannya terus dibiarkan rapuh. Mengakui Madura sepenuhnya berarti menutup jurang ketimpangan, menghadirkan pembangunan yang adil, dan membangun daerah yang benar-benar inklusif. Madura bukanlah anak tiri; ia adalah bagian keluarga yang seharusnya dirawat setara dengan yang lain.