Sistem Satu Arah : Solusi Kemacetan atau Beban Baru bagi Pengguna Jalan?

Dokumen pribadi: Penerapan Sistem Satu Arah area sekitar Kampus Jember

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember telah memberlakukan Sistem Satu Arah (SSA) di jalan-jalan sekitar Kampus di Jember, meliputi Jalan Jawa, Kalimantan, Mastrip, dan Riau. Sebelumnya, SSA diuji coba pada jam sibuk, yakni pukul 06.00–08.00 WIB dan 16.00–18.00 WIB. Walaupun sempat direncanakan berlaku 24 jam, kebijakan ini akhirnya diterapkan hanya pada jam sibuk mulai Jumat, 3 November 2023, setelah mendapatkan penolakan masyarakat. Meskipun SSA telah berjalan lebih dari setahun, masih banyak warga yang merasa dirugikan.

Sebenarnya Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) di kawasan kampus Jember ditujukan untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas di area padat aktivitas. Sebelum diterapkannya SSA, kawasan kampus sering mengalami kemacetan akibat arus lalu lintas dua arah yang tidak teratur, terutama pada jam sibuk. Kadishub Jember, Agus Wijaya, menjelaskan bahwa penerapan sistem satu arah ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, terutama di persimpangan yang sering menjadi titik rawan kecelakaan. Selain itu, penerapan SSA diterapkan karena sejalan dengan rencana revitalisasi pedestrian dan pengembangan kawasan kampus sebagai kawasan pendidikan yang lebih ramah bagi pejalan kaki. Dengan mengubah pola pergerakan kendaraan menjadi satu arah, diharapkan dapat menyediakan lebih banyak ruang bagi pejalan kaki, serta meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan kampus yang mendukung kegiatan pendidikan dan wisata edukasi.

Namun, sejak diterapkannya Sistem Satu Arah (SSA) di kawasan kampus Jember, kebijakan ini menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat, mahasiswa, pelajar, dan pekerja. Meskipun tujuan utama dari penerapan SSA adalah untuk mengurangi kemacetan, memperlancar arus lalu lintas, dan meningkatkan keselamatan berkendara, respons dari warga dan pengguna jalan menunjukkan adanya pandangan yang berbeda-beda. Sebagian pihak menyambut positif manfaat yang ditawarkan oleh kebijakan ini, sementara yang lain merasa bahwa perubahan tersebut membawa tantangan baru dalam mobilitas mereka sehari-hari.

Pernyataan Marsanda, seorang mahasiswa Universitas Jember, memberikan pandangan berbeda dan mendukung kebijakan SSA. Ia menyatakan. " Meskipun awalnya sedikit bingung dengan perubahan jalur, sekarang saya sudah terbiasa sih. Kalau menurut saya sistem satu arah ini cukup membantu ya untuk mengurangi kemacetan, terutama di pagi hari waktu berangkat kuliah. Dulu, jalanan sekitar kampus sering macet karena pasti arus kendaraan yang datang dari dua arah dan itu kadang lama karena pengendara saling berebut tidak mau kalah. Saya juga merasa lebih aman karena kendaraan tidak saling bersilangan, terutama di persimpangan kayak di perempatan di Jetos yang dulu sering jadi titik rawan kecelakaan." Ujarnya.

Sementara Pak Agus, seorang pengemudi ojek online, menunjukkan bahwa kebijakan Sistem Satu Arah (SSA) di area Kampus Universitas Jember belum sepenuhnya mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok tertentu, terutama pengemudi ojek online. Beliau mengungkapkan, “ ya sebenernya terganggu si mbak saya sebagai pengemudi ojol kalau dapet orderan jam segitu sering kesulitan. Misalnya, biasanya saya itu mangkal di deket lampu merah mastrip dan pas dapat orderan di daerah Jalan Jawa, itu kan saya harus memutar jauh lewat Jalan Mastrip dan Jalan Riau itu bikin bengsin cepet abis dan lama karena harus muter muter dulu." Pak Agus juga menambahkan “ Rekan-rekan saya pun merasakan hal yang sama, terutama jam sore, saat banyak mahasiswa pulang kuliah dan orang-orang pulang kerja. Alih-alih membuat jalan lebih lancar, justru malah semakin padat, dan kalau sudah terjebak macet, kami tidak bisa mencari jalan lain karena semuanya satu arah.”

Masih adanya penolakan terhadap Sistem Satu Arah (SSA) di area Kampus Universitas Jember menunjukkan kurangnya keterlibatan publik secara maksimal sebelum kebijakan ini diterapkan. Minimnya konsultasi publik dan pelibatan masyarakat terdampak sejak awal membuat kebijakan ini terasa dipaksakan, dengan pola pengambilan keputusan yang cenderung top-down. Hal ini menyebabkan resistensi dari masyarakat, termasuk para pengguna jalan dan kelompok terdampak seperti ojek online dan pedagang kecil. Kurangnya rasa kepemilikan terhadap kebijakan tersebut mengakibatkan banyak pengendara yang memilih untuk melanggar aturan SSA, hal ini juga menunjukkan rendahnya tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut Dalam pelaksanaannya, pelanggaran terhadap aturan SSA bukan hanya menunjukkan lemahnya implementasi, tetapi juga menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami atau merasakan manfaat langsung dari kebijakan tersebut.

Untuk mengatasi penolakan terhadap kebijakan Sistem Satu Arah (SSA) dan meningkatkan tingkat penerimaan serta kepatuhan masyarakat, evaluasi kebijakan secara berkala sangat diperlukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur dampak SSA terhadap kemacetan dan kehidupan masyarakat yang terdampak, seperti pengemudi ojek online dan pedagang kecil. Dengan proses evaluasi yang transparan, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang efektivitas kebijakan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Peningkatan sosialisasi juga penting agar masyarakat lebih memahami tujuan dan manfaat dari kebijakan SSA. Sosialisasi yang lebih masif melalui saluran seperti media sosial, pertemuan komunitas, atau pemasangan informasi di tempat strategis dapat membantu masyarakat menerima perubahan ini dengan lebih baik.

Selain itu, diadakannya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat yang terdampak dapat menjadi solusi efektif. Forum diskusi atau pertemuan rutin memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan saran secara langsung, sementara pemerintah bisa memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai kebijakan tersebut.

Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) di Kampus Universitas Jember mengajarkan kita bahwa kebijakan yang baik tidak hanya bertujuan untuk memecahkan masalah, tetapi juga harus melibatkan suara masyarakat. Tanpa partisipasi yang cukup, bahkan kebijakan yang positif bisa menghadapi resistensi.. Sistem satu arah bukan sekadar soal transportasi, tapi juga mencerminkan bagaimana kebijakan publik dapat menciptakan harmoni antara kebutuhan masyarakat dan visi pemerintah.