Mengapa Pendidikan Belum Menyiapkan Anak Muda Membangun Daerahnya?

Ilustrasi lulus kuliah Foto: Shutterstock

Lulus sekolah seharusnya menjadi awal bagi anak muda untuk membangun daerahnya sendiri. Namun, bagi banyak lulusan, justru saat itulah mereka mulai meninggalkan kampung halaman. Ada yang merantau ke kota besar karena pekerjaan yang sesuai tidak tersedia. Ada pula yang tetap tinggal di daerah asal, tetapi bekerja pada bidang yang sama sekali berbeda dengan apa yang mereka pelajari selama bertahun-tahun.

Ironisnya, pada saat yang sama banyak pemerintah daerah justru mengeluhkan kesulitan memperoleh sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Daerah ingin mempercepat digitalisasi pelayanan publik, mengembangkan desa wisata, memperkuat hilirisasi produk unggulan, atau membangun ekonomi kreatif. Namun ketika program-program tersebut dijalankan, tenaga yang dibutuhkan justru sulit ditemukan.

Paradoks inilah yang sesungguhnya sedang kita hadapi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Agustus 2025 terdapat sekitar 7,46 juta pengangguran terbuka di Indonesia, termasuk sekitar 904 ribu lulusan perguruan tinggi. Pada saat yang sama, lebih dari sepertiga pemuda Indonesia bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikannya. Persoalan ini menunjukkan bahwa tantangan Indonesia bukan semata-mata menciptakan lapangan kerja, tetapi memastikan kompetensi lulusan benar-benar bertemu dengan kebutuhan pembangunan.

Selama ini, perdebatan mengenai pendidikan hampir selalu berakhir pada istilah link and match dengan dunia industri. Diskusi itu penting, tetapi belum menyentuh persoalan yang lebih mendasar. Kita terlalu sibuk menghubungkan sekolah dengan pasar kerja, tetapi lupa menghubungkan pendidikan dengan pembangunan daerah.

Padahal, pembangunan tidak berlangsung di ruang yang seragam. Kabupaten yang mengandalkan pertanian membutuhkan sumber daya manusia yang berbeda dengan kota yang sedang mengembangkan ekonomi digital. Daerah wisata memerlukan talenta di bidang pelayanan, bahasa, dan pemasaran digital. Kawasan industri membutuhkan tenaga yang menguasai otomasi, analisis data, hingga kecerdasan artifisial. Setiap daerah memiliki kebutuhan yang unik, tetapi sistem pendidikan masih cenderung menghasilkan lulusan dengan pendekatan yang sama.

Di sinilah letak persoalan yang jarang disadari. Yang belum selaras bukan sekolahnya, melainkan tata kelolanya.

Masalahnya Bukan di Ruang Kelas

Mungkin selama ini kita salah mengajukan pertanyaan. Kita sibuk bertanya apakah lulusan sudah siap bekerja. Padahal, pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah daerah sudah merancang sistem pendidikan yang sesuai dengan arah pembangunannya?

Selama ini, keberhasilan pendidikan lebih sering diukur melalui angka partisipasi sekolah, tingkat kelulusan, akreditasi, atau peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di sisi lain, pemerintah daerah dinilai dari pertumbuhan ekonomi, investasi, penurunan kemiskinan, daya saing, hingga kualitas pelayanan publik. Dua ukuran keberhasilan ini sama-sama penting, tetapi berjalan pada rel yang berbeda dan jarang dipertemukan dalam satu kerangka pembangunan.

Padahal, pendidikan bukan sekadar urusan sekolah. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan apakah sebuah daerah memiliki sumber daya manusia yang mampu menggerakkan pembangunan lima, sepuluh, bahkan dua puluh tahun ke depan.

Pemerintah sebenarnya telah menunjukkan komitmen tersebut. RPJMN 2025–2029 menempatkan transformasi pendidikan sebagai salah satu fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Berbagai kebijakan pun mulai dijalankan, mulai dari penguatan pendidikan vokasi, digitalisasi pembelajaran, pengembangan talenta kecerdasan artifisial (AI), hingga pembentukan Sekolah Rakyat bagi kelompok rentan. Langkah ini menunjukkan bahwa negara mulai memandang pendidikan sebagai investasi strategis, bukan sekadar layanan publik.

Namun, kebijakan nasional tidak otomatis menjawab kebutuhan setiap daerah. Indonesia bukan ruang yang homogen. Kabupaten yang bertumpu pada pertanian tentu memerlukan kompetensi yang berbeda dengan daerah industri, kawasan pariwisata, atau kota yang sedang membangun ekosistem ekonomi digital. Persoalannya, keragaman kebutuhan tersebut belum sepenuhnya menjadi dasar dalam merancang pendidikan di tingkat lokal.

Akibatnya, tidak sedikit daerah yang memiliki program pembangunan yang ambisius, tetapi masih bergantung pada tenaga kerja dari luar wilayahnya. Sebaliknya, banyak lulusan muda justru meninggalkan daerah asal karena tidak menemukan ruang untuk mengembangkan kompetensi yang mereka miliki. Daerah kehilangan talenta, sementara talenta kehilangan daerahnya.

Di sinilah persoalan sesungguhnya muncul. Yang belum selaras bukan sekolahnya, melainkan tata kelola yang menghubungkan pendidikan dengan pembangunan. Perencanaan pendidikan disusun oleh sektor pendidikan, sedangkan arah pembangunan ditentukan melalui RPJMD dan prioritas perangkat daerah. Keduanya sering menggunakan data, indikator, dan proyeksi yang berbeda. Tidak mengherankan jika lulusan yang dihasilkan belum sepenuhnya menjadi jawaban atas kebutuhan pembangunan wilayah.

Daerah Tidak Hanya Membutuhkan Lulusan, tetapi Talenta

Selama ini kita cenderung memandang pendidikan sebagai proses menghasilkan lulusan. Semakin banyak anak menyelesaikan sekolah atau perguruan tinggi, semakin dianggap berhasil sistem pendidikan kita. Padahal, pembangunan daerah tidak membutuhkan lulusan dalam arti administratif. Yang dibutuhkan adalah manusia yang memiliki kompetensi, karakter, dan kemauan untuk mengembangkan potensi daerahnya.

Perbedaan ini tampak sederhana, tetapi memiliki konsekuensi besar. Lulusan adalah hasil dari proses pendidikan, sedangkan talenta adalah potensi yang dikenali, dikembangkan, dan diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Seorang lulusan teknik belum tentu menjadi penggerak industri daerah apabila kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Sebaliknya, seorang lulusan pertanian dapat menjadi penggerak ekonomi desa apabila pendidikan yang diterimanya dirancang selaras dengan potensi wilayahnya.

Karena itu, pembangunan daerah seharusnya tidak dimulai ketika seseorang lulus sekolah. Pembangunan harus dimulai jauh lebih awal, yakni ketika pemerintah mampu memetakan talenta yang dimiliki daerahnya, memahami kompetensi apa yang akan dibutuhkan lima hingga sepuluh tahun mendatang, kemudian menerjemahkan informasi tersebut ke dalam kebijakan pendidikan. Dengan cara itu, sekolah tidak hanya mencetak lulusan, tetapi menyiapkan generasi yang tumbuh bersama kebutuhan daerahnya.

Sayangnya, pendekatan seperti ini belum menjadi praktik yang lazim. Banyak keputusan mengenai pembukaan program keahlian, pengembangan kompetensi, maupun kerja sama pendidikan masih lebih dipengaruhi oleh tren sesaat atau pertimbangan administratif daripada proyeksi pembangunan daerah. Akibatnya, pendidikan sering terlambat merespons perubahan ekonomi, sementara pemerintah daerah baru menyadari kekurangan kompetensi ketika program pembangunan sudah berjalan.

Ke depan, pemerintah daerah perlu membangun sistem yang mampu mengintegrasikan data pendidikan, potensi ekonomi, proyeksi kebutuhan tenaga kerja, dan arah pembangunan ke dalam satu basis pengambilan keputusan. Dengan demikian, pendidikan tidak lagi berjalan sebagai sektor yang berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang berbasis bukti (evidence-informed policymaking). Sekolah tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga menjadi simpul dalam ekosistem pembangunan daerah.

Membangun Daerah dari Talenta

Di tengah persaingan global, keunggulan suatu daerah tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, luas kawasan industri, atau banyaknya investasi yang masuk. Keunggulan itu semakin ditentukan oleh kemampuan daerah mengenali, mengembangkan, dan mempertahankan talenta yang dimilikinya. Infrastruktur dapat dibangun dalam hitungan tahun, tetapi membangun manusia membutuhkan waktu jauh lebih panjang.

Karena itu, sudah saatnya pembangunan daerah tidak lagi hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan talenta. Pemerintah daerah perlu mulai memetakan kompetensi yang akan dibutuhkan pada masa depan, menghubungkannya dengan sistem pendidikan, dan menjadikannya dasar dalam penyusunan kebijakan. Dengan pendekatan semacam ini, sekolah tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga menyiapkan generasi yang siap hidup, berkarya, dan membangun daerahnya sendiri.

Inilah yang menurut saya perlu menjadi arah baru tata kelola pendidikan di Indonesia, yaitu membangun kecerdasan dalam mengelola talenta (talent intelligence) sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Talent intelligence bukan sekadar basis data lulusan, melainkan kemampuan pemerintah mengintegrasikan informasi tentang potensi peserta didik, kebutuhan kompetensi, arah pembangunan, dan dinamika pasar kerja ke dalam proses pengambilan kebijakan. Pendidikan tidak lagi berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pembangunan daerah.

Keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari berapa banyak siswa yang lulus atau berapa tinggi angka partisipasi sekolah. Ukuran yang lebih penting adalah apakah lulusan tersebut memiliki ruang untuk tumbuh, bekerja, dan memberi makna bagi daerah tempat mereka berasal. Sebab, cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak hanya membutuhkan lebih banyak lulusan, tetapi lebih banyak talenta yang memilih membangun negerinya dari daerahnya sendiri.