Menjaga Adat di Tengah Modernisasi Birokrasi
Dosen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Jacika Pifi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ketika berbicara tentang pembangunan dan modernisasi birokrasi, banyak daerah berfokus pada digitalisasi, percepatan pelayanan, dan peningkatan infrastruktur. Namun tidak semua daerah mampu mengelola modernitas tanpa kehilangan jati diri. Di tengah arus globalisasi yang agresif dan tuntutan pasar yang kompetitif, banyak wilayah justru mengorbankan identitas lokal. Bangunan modern tumbuh, tetapi karakter hilang. Sistem digital hadir, tetapi nilai tradisi memudar.
Bali menawarkan paradigma yang berbeda yakni modernisasi boleh maju, identitas budaya tetap menjadi fondasi. Poin ini menjadi pelajaran penting dari kunjungan study banding ke Bali, khususnya saat melakukan audiensi dengan BPS Provinsi Bali, Badan Kesbangpol Bali, dan Kantor Imigrasi Denpasar. Pengalaman tersebut membuka perspektif bahwa birokrasi modern bukan berarti meninggalkan adat namun justru adat dapat menjadi modal sosial yang memperkuat tata kelola pelayanan publik dan pembangunan ekonomi.
Dalam teori administrasi publik, digitalisasi sering dikaitkan dengan efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas sistem. Namun efisiensi saja tidak cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam. Di Bali, tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa birokrasi bukan hanya soal prosedur, tetapi juga tentang rasa memiliki dan keterhubungan sosial.
Ini terlihat dari:
Pelayanan publik berbasis digital di BPS dan Imigrasi berjalan baik.
Koordinasi lintas lembaga dan masyarakat melalui Kesbangpol berjalan harmonis.
Forum adat tetap mengambil peran dalam pengaturan sosial.
Konsep yang muncul bukan sekadar good governance, tetapi cultural governance yaitu tata kelola yang memadukan budaya lokal sebagai instrumen keberhasilan pembangunan.
Adat bukan hanya simbol budaya, melainkan juga berfungsi sebagai sistem sosial.
Di BPS Provinsi Bali, konsep keterbukaan data bukan jargon. Data digunakan sebagai strategic intelligence untuk menentukan kebijakan. Siapa saja dapat mengakses data melalui web yang telah dikelola BPS.
di Bali misalnya, data digunakan untuk memetakan wilayah prioritas wisata dan ekonomi.
Data digunakan untuk memastikan kapasitas infrastruktur mengikuti jumlah wisatawan.
Data menuntun kebijakan, bukan sekadar memenuhi laporan administratif.
Digitalisasi di BPS bukan sekadar mengamankan data, tetapi menggunakan data sebagai dasar kemajuan.
Kesbangpol Bali memperlihatkan bahwa stabilitas politik dan ketertiban sosial dapat dijaga bukan hanya oleh perangkat pemerintah, tetapi juga melalui institusi adat. Di Bali, desa adat bukan simbol masa lalu; mereka adalah aktor pemerintahan yang ekologis dan adaptif.
Beberapa poin penting:
Desa adat memiliki kewenangan dalam menjaga norma sosial dan tata ruang.
Pemerintah modern berjalan berdampingan dengan otoritas adat.
Konflik sosial relatif rendah karena masyarakat merasa “memiliki sistemnya”.
Jika banyak daerah lain mengalami dualisme antara pemerintah formal dan struktur sosial, Bali justru berhasil membangun kolaborasi.
Ini menunjukkan bahwa modal sosial (social capital) adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan dalam mengelola birokrasi modern.
Salah satu konsep paling relevan dari kunjungan ini adalah model pembangunan terpadu (integrated development) sebuah pendekatan yang menghubungkan pembangunan fisik, peningkatan pelayanan publik, dan dampak ekonomi bagi masyarakat. Contoh konkret yakni Pantai Pandawa bukan hanya tempat warga duduk menikmati pasir dan laut. Di sana diterapkan model tata kelola destinasi yang memadukan pelayanan publik dengan pelestarian budaya adat.
Beberapa poin yang mencerminkan pembangunan terpadu:
Pemerintah daerah menyediakan akses jalan dan memastikan kenyamanan pengunjung.
Desa adat mengelola tiket masuk (HTM), bukan pihak swasta atau pemerintah pusat.
Pendapatan dari HTM kembali ke kas desa adat dan pengembangan fasilitas. Ada penampilan seni dan sendratari di area publik wisata, dimainkan oleh masyarakat adat setempat. Atraksi budaya ini menjadi daya tarik unik dan memberi pendapatan langsung bagi para penampil. vDengan adanya sendratari, pengunjung tidak hanya menikmati pantai secara pasif, tetapi mendapat pengalaman budaya. Wisata bukan sekadar konsumsi visual, tetapi pengalaman yang melibatkan warga lokal.
Selain itu, salah satu proyek strategis di Bali yang mencerminkan sinergi antara teknologi dan adat adalah Turyapada Tower.
Tower ini dibangun untuk mengatasi blank spot sinyal di wilayah Bali Utara. Secara fungsi, tower ini adalah teknologi tinggi yakni menara telekomunikasi digital dengan kapasitas penyiaran multipleks untuk TV digital.
Namun yang menarik bukan teknologinya, tetapi cara pembangunannya, yakni :
Lokasi ditentukan melalui konsultasi dengan desa adat.
Desain memperhatikan estetika lanskap, agar tidak mengganggu pandangan alam.
Kawasan tower diproyeksikan menjadi destinasi wisata edukatif.
Pembangunan dilakukan dengan prinsip Tri Hita Karana yang melambangkan harmoni dengan Tuhan, alam, dan manusia.
Tower Turyapada menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak harus menghancurkan ruang budaya. Di banyak daerah lain, tower dibangun dulu, protes warga menyusul. Di Bali, pembicaraan dengan adat dilakukan dulu, pembangunan menyusul. Inilah modernisasi yang menghormati nilai.
Lebih dari itu, manajemen pengelolaan tower ini tidak hanya difungsikan sebagai tower jaringan. Pemerintah daerah merancang agar area sekitarnya menjadi destinasi wisata, dengan sistem pengelolaan melalui HTM, dan dari HTM akan terintegrasi dengan voucher diskon yang bekerja sama dengan UMKM dan masyarakat setempat. Desa adat mendapatkan pendapatan langsung dari pengelolaan area wisata. Pemerintah daerah memperoleh pemasukan legal dan berkelanjutan dari ekosistem wisata. Konsep ini memindahkan pola pembangunan dari model pembangunan untuk pemerintah menuju pembangunan untuk masyarakat.
Banyak yang menganggap modern berarti mengikuti standar kota besar atau negara maju seperti gedung tinggi, pusat belanja, dan sistem digital yang serba cepat. Modernitas dimaknai sebagai meniru bentuk-bentuk kota internasional. Bali memberi pelajaran berbeda, modern internasional bukan tentang meniru, tetapi tentang memiliki identitas kuat yang mampu diterima dunia.
Birokrasi boleh maju, teknologi boleh tinggi, digitalisasi boleh melesat. Namun jika semua itu kehilangan karakter, yang tersisa hanyalah kota-kota yang sama dan tanpa cerita. Bali membuktikan bahwa modernisasi birokrasi dapat berjalan tanpa menanggalkan kearifan lokal. Pembangunan dapat menciptakan pemasukan tanpa meminggirkan masyarakat adat. Ekonomi dapat maju tanpa kehilangan identitas budaya.