Perempuan dan Peran Pentingnya dalam Pembangunan

Ilustrasi. Foto: dok. pribadi

Kesetaraan gender telah menjadi isu yang ramai diperbicarakan di dalam masyarakat. Tak sedikit pula, banyak komunitas yang muncul untuk memperjuangkan hak perempuan untuk memperoleh kesetaraan gender. Kesetaraan gender sendiri merupakan keadaan di mana hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yaitu sama tanpa dibedakan.

Banyak komunitas yang memperjuangkan hak perempuan karena di Indonesia sendiri banyak perempuan yang menanggung beban pekerjaan tanpa dibayar, mengurus anak sekaligus menjadi tulang punggung keluarga, memiliki keterbatasan dalam pendidikan serta akses layanan kesehatan yang membuat semakin memperparah keadaan.

Bukanlah hal yang tabu bahwa stereotipe perempuan telah dikenal sebagai “wanita yang bekerja di dapur dan mengurus anak di rumah”. Padahal, saat ini kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama.

Bahkan, telah dituangkan di dalam salah satu tujuan Millennium Development Goals yakni mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Artinya, perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan baik di desa maupun nasional yang nantinya dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi sejahtera.

com-Ilustrasi perkotaan Foto: Shutterstock

Untuk mendukung pembangunan melalui perempuan, dapat dilakukan melalui lini terkecil dahulu yakni dimulai dari desa. Para perempuan di desa perlu disamakan hak derajatnya dengan laki-laki, dan perlu dilindungi.

Hal ini karena perempuan merupakan aktor penting dalam memproduksi pertanian, pengelolaan lahan, pengelolaan sumber daya alam, dan menjaga ketahanan pangan serta nutrisi. Dengan terlibatnya perempuan di ranah ekonomi dapat mengatasi kekurangan gizi sebesar 12-17 persen.

Tak hanya itu, perlunya pendidikan yang layak bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan wajib selama 12 tahun untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang nantinya ilmu tersebut dapat membentuk moral yang baik, dan menghasilkan pemikiran yang dapat membangun bangsa.

Melalui pendidikan, maka akan menghasilkan generasi cerdas yang dapat meningkatkan pembangunan dengan meminimalisasi kemiskinan, membuat inovasi perubahan yang nantinya dapat membuka lapangan pekerjaan dan sektor ekonomi baru.

Ilustrasi ojek di pedesaan. Foto: Ani Fathudin/Shutterstock

Selain pendidikan, diperlukan pencegahan pernikahan dini bagi perempuan. Berdasarkan KPAI, angka pernikahan dini lebih banyak terjadi di desa dan didominasi oleh perempuan di bawah 18 tahun sebesar 34,22 persen.

Perempuan yang menikah di usia muda ini biasanya putus sekolah untuk membantu keluarga dalam mencari nafkah, ataupun menikah dengan laki-laki yang nantinya ekonomi dapat ditanggung oleh suaminya. Pernikahan dini perlu dicegah supaya perempuan tetap dapat bersekolah dan memperoleh ilmu pengetahuan yang sama dengan laki-laki.

Adanya stunting dikaitkan juga dengan kondisi ibu yang kurang dapat mencukupi kebutuhan gizi bagi anaknya. Padahal apabila gizi ibu tercukupi maka akan membuat anak yang dilahirkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Maka dari itu, stunting perlu dicegah karena dapat memberikan dampak buruk dalam jangka panjang.

Adapun dampak buruknya berupa lahirnya generasi penerus yang kurang cerdas karena terhambatnya perkembangan otak pada anak, kualitas SDM generasi mendatang yang kurang baik, serta anak yang stunting cenderung mudah terkena penyakit seperti gagal ginjal, kanker, jantung, hipertensi, dan penyakit lainnya.

Anak pendek belum tentu stunting. Foto: Shutter Stock

Maka dari itu, pemerintah melakukan berbagai upaya pencegahan stunting. Pertama, dengan menjaga pola makan pada ibu melalui pemberian kualitas gizi makanan berupa proporsi yang seimbang antara karbohidrat, vitamin, serat, serta protein hewani maupun nabati.

Kedua, pemerintah juga melakukan upaya dengan menjaga sanitasi dan akses air bersih. Hal ini diperlukan supaya masyarakat khususnya perempuan (para ibu) tidak terkena gangguan kesehatan yang dapat membahayakan anaknya kelak. Ketiga, pemantauan perkembangan ibu dan anak secara berkala melalui pemeriksaan dokter ataupun puskesmas terdekat.

Dengan begitu, saat terjadi penguatan hak perempuan dalam bidang pendidikan, gizi, dan pekerjaan yang layak, maka akan menghasilkan perempuan yang berperan terhadap pembangunan Indonesia ke arah yang lebih maju dan berdaya saing.