BPN dan Pemprov Jambi Prioritaskan 21 Konflik Lahan

BPN Provinsi Jambi bersama Pemprov Jambi, dan instansi lainnya, berkomitmen menyelesaikan 21 konflik lahan. (Foto: M Sobar Alfahri/Jambikita)

Jambikita.id - Balai Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, dan instansi lainnya, sedang memprioritaskan penyelesaian 21 konflik lahan sebagai upaya mewujudkan reforma agraria. Sejumlah konflik yang akan diselesaikan ini, termasuk konflik yang melibatkan komunitas Suku Anak Dalam.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Wartomo mengatakan puluhan konflik ini akan dijabarkan, dan diverifikasi. Lalu, ditangani dengan melibatkan berbagai instansi.

"Ini akan kita jabarkan dengan seluruh lintas sektor, bagaimana merumuskan penanganan, pengelolaan, sampai pada penyelesaian. Kita lakukan identifikasi, verifikasi. Itu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dengan BPN Provinsi Jambi, maupun lintas sektor," ujarnya, Rabu (18/5).

Ia pun mengatakan penyelesaian konflik lahan yang dimaksud juga mempertimbangkan keinginan masyarakat.

"Itu harus tertangani hingga tuntas. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari keinginan masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Jambi, Al Haris mengakui pihaknya dihadapi dengan konflik lahan yang terbilang banyak. Namun, sementara ini, ada 21 konflik yang difokuskan.

"Kita dihadapkan banyak konflik lahan. Ini perlu penyelesaian tepat, sehingga tidak muncul konflik yang berkepanjangan," ujarnya.

(M Sobar Alfahri)