DLH Jambi Akan Ajukan Kawasan Karst Bukit Bulan untuk Dilindungi

Bukit karst yang ada di sekitar Desa Napal Melintang, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. (Foto: Istimewa)

Jambikita.id - Kawasan karst Bukit Bulan yang terletak di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Jambi, tidak lepas dari perhatian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi. Kawasan yang diperkirakan memiliki luas 500 hektare lebih itu akan diajukan untuk dilindungi.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Provinsi Jambi, Asnelly Ridha menyampaikan pihaknya akan menurunkan tim untuk mengidentifikasi Bukit Bulan.

Setelah itu, barulah Bukit Bulan direkomendasikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Kami akan identifikasi dan telusuri. Harapannya keluar SK menteri, minimal sebagai kawasan yang dilindungi," katanya, Senin (18/10).

Sebenarnya bukan baru-baru ini DLH Provinsi Jambi melirik kawasan tersebut. Karena ada pemusatan anggaran, identifikasinya terpaksa ditunda.

"Kalau sekarang APBD perubahan sudah selesai, sehingga bisa kami lakukan," tutur Asnelly

Ia mengatakan jika terdapat surat keputusan dari KLHK, ancaman untuk Bukit Bulan dapat teratasi. Namun, dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga dibutuhkan.

Kabarnya, kata Asnelly, PT Semen Baturaja batal beroperasi atau tidak jadi memanfaatkan sumber daya di kawasan tersebut. Ini menjadi kabar bagus untuk Bukit Bulan dapat lestari.

"Sampai sekarang, kami dapat laporan ini dibatalkan. Kalau pelindungnya sudah ditetapkan, apapun bisnis, tidak bisa lagi. Ini bergantung pemerintah daerahnya," katanya.

Sementara itu, Manajer Advokasi WALHI Jambi, Dwi Nanto bersyukur jika memang benar perusahaan semen batal mengeruk meterial di sana.

Jika pemerintah memberikan karpet merah untuk perusahaan mengeruk karst Bukit Bulan, kawasan ini bakal rusak. Begitu juga aliran sungai di sekitarnya. Bakal ada bencana ekologi yang berdampak pada masyarakat.

Dwi mendukung kawasan karst itu dilindungi. Tetapi, kepentingan masyarakat dan kebudayaan lokal juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai upaya konservasi membatasi akses lalu merugikan masyarakat, dan menimbulkan konflik baru.

"Kita dukung. Tapi, konservasinya harus menimbang kepentingan masyarakat juga. Kalau tidak tidak ditata, menentukan mana wilayah yang boleh diakses, dapat menimbulkan konflik baru," tuturnya.

Perlu diketahui, Kawasan karst Bukit Bulan sudah ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK), melalui Keputusan Menteri ESDM No 1982 K/40/MEM/2018 tentang penetapan Kawasan Bentang Alam Karst.

Sesuai surat keputusan yang dikeluarkan 22 Oktober 2018 itu, zona KBAK Bukit Bulan termasuk zona Maribung, Napal Melintang seluas 257,6 hektare dan zona Mersip seluas 49,54 hektare. Keputusan ini dikeluarkan juga untuk pelindungan.

(M Sobar Alfahri)