Hari Tani Nasional, Ratusan Petani di Jambi Demo: Desak Usut Mafia Tanah
·waktu baca 2 menit
PerbesarJambikita.id - Ratusan petani bersama Walhi Jambi melancarkan aksi demo sekaligus memperingati Hari Tani Nasional di Simpang BI dan lapangan Kantor Gubernur Jambi, Senin (26/9). Mereka mendesak pemerintah menyelesaikan konflik agraria dan mengusut mafia tanah.
Saat melancarkan demo tersebut, kelompok petani ini membawa spanduk, topi, dan bendera Walhi Jambi. Lalu, mereka silih berganti melakukan orasi.
"Kami meminta agar pemerintah mengembalikan wilayah kelola rakyat Jambi, mengusut tuntas mafia tanah, dan menindak tegas korporasi yang merusak lingkungan," teriak sang orator saat itu.
Berdasarkan data yang dihimpun Walhi, jumlah konflik agraria di Provinsi Jambi mencapai 156 kasus. Ini tertinggi yang kedua di Indonesia.
Direktur Walhi Jambi, Abdullah mengatakan para petani yang berasal dar 6 kabupaten ini, menuntut kembali hak atas tanah yang telah dirampas. Pihaknya menagih janji Menteri ATR/BPN.
"Kalau memang mau berantas mafia tanah, kami siap untuk menunjukkan siapa saja yang bermain mafia tanah. Mafia tanah di Jambi itu banyak. Kita tunggu dari pemerintah siap atau tidak menumpas mafia tanah," ujarnya.
Mafia tanah, kata Abdullah, sudah melakukan intimidasi pada masyarakat. Sedangkan konflik agraria tidak ditanggapi serius oleh aparat penegak hukum.
"Kami lihat dan mendapatkan informasi bahwa yang dilaporkan oleh masyarakat tidak pernah naik dan tidak diproses," ujarnya.
Abdullah mengatakan pihaknya menunggu skema penyelesaian konflik agraria yang sesuai dengan kepentingan rakyat, khususnya bagi para petani.
"Harapan kami, terdapat skema baru dari Pemerintah Provinsi Jambi yang menjadi solusi penyelesaian konflik. Kami juga akan mengawal terus. Kalau masih ada tindakan intimidasi dari mafia tanah, kami akan proses ke jalur hukum," ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi, Ariansyah mengapresiasi para petani yang melancarkan aksi tersebut.
Ia pun mengatakan akan menelaah konflik agraria yang dialami para petani ini, serta mendalami dugaan adanya mafia tanah.
"Kita harap masyarakat untuk bersabar. Kita menggali lagi. JIka kalau memang ada hak masyarakat, kenapa kita tidak berikan? Tetapi sesuai dengan regulasi," ujarnya.
(M Sobar Alfahri)