(Menjaga) Negeri Para Ncuhi

Di atas batu besar (rengge) di puncak gunung (doro) Tewe, seorang kakek yang telah memasuki usia yang renta mengaung, merintih dan bahkan memohon kepada kebesaran Marafu (sesembahan leluhur).

Sumber; ae.be.com

…Wahai seluruh leluhur yang masih hidup maupun yang telah mangkat, para pemegang kasta kuasa terdahulu, Ncuhi ma tonggu moti, junjungan Ncuhi ma tonggu doro.

Menggelegarlah pemegang kuasa wilayah Bima Tengah, Ncuhi Dara, penguasa wilayah Bima Selatan, Ncuhi Parewa, pengendali kuasa wilayah Bima Barat, Ncuhi Padolo, Ncuhi Banggapupa, penguasa wilayah Bima Utara, dan pemegang kuasa wilayah Bima Timur, Ncuhi Padolo dengan segala kesaktian yang diemban, jagalah negeri Babuju dari badai.

Jika dahulu terjadi bala bencana seperti kebakaran, kekeringan yang berkepanjangan, panen raya hasil tani masyarakat yang tidak melimpah, maka dipercaya sebagai bagian dari murka para Ncuhi, begitupun sebaliknya.

Dan kini, saat semaraknya Pilkada, saat sedang riuh buihnya pesta demokrasi, tidaklah lain juga campur tanganmu teramat perlu!

Hai pewaris sabda para nabi, di atas titah sang maha agung ilahi rabbul izzati, wariskanlah peradaban. Jangan pernah jejerkan kepala kami sebagai jembatan penyeberangan ke dunia tanpa adab. Jangan pernah menfaatkan kami untuk sebuah kepentingan politik, politik yang hanya wangi dan manisnya sesaat. Ingat! Kami bukanlah ikan buta dalam sebuah gelas.

Kami permisi padamu duhai para penyandu judi politik (Pilkada), ijinkan kami menganyam simpul tali temali renjana persaudaraan yang menggelegak!

Kami tak ingin ambruk padahal tanpa angin. Hasrat judi yang terbilang selama ini, jangan lagi dibiarkan tercecer lalu lantas meluluhlantakan dan malapetaka tautan rindu atas maha laku orang-orang terdahulu.

Duhai jiwa-jiwa yang bertahta! Kami memohon ridho dari raja diraja alam semeta! Para ibu penyelenggara dan pengawas Pilkada, dan para ama kami penegak hukum. Tegas tak hanya pada hal remeh-temeh himbuan soal prokes Covid-91, ujian tentu saja belum usai. Aparatus KAMTIBMAS (keamanan dan ketertiban masyarakat) terutama, harus juga memastikan hukum dan demokrasi seiring berjalan.

Sebab nada miring terhembus desas-desus, bahwa pesta Pilkada akan disertai dengan gairah taruhan perjudian besar-besaran. Perjudian yang bisa saja menjadi membawa konsekuensi gesekan api konflik dan kekerasan pada masyarakat.

Menjaga kondusifitas Pilkada secara ketat dengan sarana hukum misalnya dengan mengeluarkan kebijakan yang affirmative action. Yaitu peraturan yang memuat jika di ketahui bahwa pihak atau kelmpok yang benturan adalah pendukung yang memiliki afiliasi politik dengan salah satu pasangan calon Bupati, maka pasangan calon tersebut bertanggungjawab. Karena Pilkada mesti dipahami merupakan sarana hukum.

Para kandidat tak hanya mululu mengumbar kontrak politiknya, tidak hanya fokus sibuk pada kerja-kerja pemenangan. Tetapi juga sebaiknya dituntu melakukan kontrak sosial tentang stop judi politik ini dianggap sebagai kebutuhan dasar Pilkada. Termasuk lintas parpol semua pun perlu punya andil, peran dan tanggungjawab sebagai ujung tombak.

Mengisi ruang kosong tentang kejumudan tabiat perjudian, aturan moral yang berlaku dalam masyarakat dapat juga diisi oleh para cendekia serta agamawan yang secara terbuka mengingatkan siapapun. Karena kalah perjudian bisa menyulut emosi, bahkan dapat memperbesar dan meluas menjadi konflik komunal.

Kita ingin Pilkada Kabupaten Bima tak hanya geliatnya yang menggema, tak hanya nuansanya yang penuh dimanamika yang perlu dikompilasi menjadi bagian dari pembelajaran bagi Pilkada berikutnya.

Namun perkembangan masalah yang akan terjadi sepenuhnya harus bisa diantisipasi. Pilkada bukan hanya persoalan perebutan kekuasaan semata, bukan soal partisipasi individu mengambil bagian bagi kepentingan publik. Seyogianya lebih banyak berurusan dengan sesuatu yang luas, dan fundamental. Demokrasi yang sehat, selain membutuhkan sistem atau kontruksi sebagaimana yang dirancang sebagai tujuannya.

Belum lagi konon katanya, daerah Bima masuk ke dalam peta nasional yang rawan konflik, untuk itu selain masyarakat yang harus bersama-sama membangkitkan kesadaran pada diri masing-masing. Pada Pilkada kali ini, apakah perlu Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) dibantu TNI menambah ratusan personel untuk disiagakan?