Meningkatkan Literasi Wakaf Produktif

ilustrasi foto wakaf pertanian / perkebunan. Sumber : pexels.com

Kata wakaf pada saat ini memang kurang populer di telinga masyarakat Indonesia. Terlebih pemahaman wakaf tampaknya hanya berkisar pada wakaf masjid, makam dan madrasah atau pesantren saja. Padahal, wakaf saat ini sudah berkembang sedemikian rupa.

Survei Kementerian Agama tahun 2020 menghasilkan nilai indeks literasi wakaf sebesar 50,48 % hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap wakaf masih sangat rendah. Survei ini dilakukan di 32 provinsi melibatkan 100 responden per provinsi atau 3200 responden secara nasional dengan berbagai latar belakang. Angka ini tergolong masih rendah, mengingat literasi merupakan pemahaman, pengetahuan, dan perilaku masyarakat terkait wakaf dan praktek berwakaf.

Saat ini, Indonesia memiliki beberapa jenis wakaf, di antaranya adalah wakaf asset (tanah, masjid, makam, madrasah, dan lain sebagainya), wakaf uang yang terbagi menjadi wakaf melalui uang dan wakaf uang. Wakaf melalui uang bisa disalurkan ke Nadzir (pengelola wakaf) untuk dijadikan wakaf asset melalui uang. Sedangkan wakaf uang disalurkan melalui nadzir bekerjasama dengan LKS PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) yang akan dikelola ke berbagai intrumen pengelolaan wakaf uang salah satunya adalah CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk).

CWLS diterbitkan oleh DJPPR (Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko) Kementerian Keuangan. CWLS pertama diterbitkan pada tahun 2020 melalui seri Sukuk Wakaf (SW - 001) terhimpun Rp 50 miliar, dengan nazhir BWI (Badan Wakaf Indonesia). Hasil investasi SW-001 disalurkan untuk pembangunan gedung Retina Center pada Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi Serang - Banten, pembiayaan operasi katarak gratis terhadap 2.513 pasien duafa, dan pengadaan ambulans oleh BWI.

Selain itu, dari hasil penerbitan CWLS seri SWR-001 dan SWR-002 pada tahun 2020 dan 2021 digunakan untuk pemberian modal usaha dan pembinaan UMKM, dukungan penyediaan bibit untuk peternak dan petani duafa, beasiswa pelajar / mahasiswa duafa berprestasi, dan penyediaan klinik pesantren serta rumah hunian murah bagi dhuafa. Tahun 2022, DJPPR Kementerian Keuangan sedang menerbitkan CWLS seri SWR-003 yang peruntukannya fokus pada program ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikan.

Potensi wakaf yang ada di Indonesia sendiri sangat besar. Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2021 merilis potensi wakaf tunai (uang) di Indonesia mencapai Rp 180 Triliun per tahun. Sedangkan realisasi wakaf uang yang terhimpun per 31 Maret 2021 sebesar Rp 831,34 Miliar yang terdiri dari wakaf melalui uang Rp 586,4 Miliar dan wakaf uang Rp 244,94 Miliar.

Selain wakaf uang, potensi tanah wakaf pun sangat besar. Jumlah tanah wakaf mencapai 421.858 lokasi dengan luas 55.684,10 Ha dan baru 58,37 % bersertifikat. Hambatan utama dalam pengelolaan tanah wakaf adalah keterbatasan SDM dan akses pembiayaan.

Solusi atas permasalahan pengelolaan baik wakaf uang dan wakaf tanah adalah meningkatnya literasi wakaf. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Agama, Kementerian Keuangan serta Badan Wakaf Indonesia perlu lebih gencar mensosialisasikan seluruh instrumen wakaf di berbagai macam media dan kesempatan.

Informasi terkait data wakaf nasional, mulai dari potensi, perolehan hingga manfaat / dampak yang dirasakan oleh mauquf alaih harus dikemas dengan baik dan disampaikan melalui sosialisasi, seminar, tulisan, ilustrasi gambar, buku, video program dan disampaikan secara massif melalui kanal media ofline maupun online seperti youtube, Instagram, dan lain sebagainya.

Saya melihat berbagai lembaga wakaf (nadzir) belum optimal dalam melakukan sosialisasi program wakafnya. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia serta sumberdaya finansial menjadi faktor penghambat dalam tahap sosialisasi program wakaf atau ajakan berwakaf baik melalui wakaf uang maupun wakaf asset.

Kendala tersebut dapat teratasi jika masing – masing stakeholder wakaf dapat bekerjasama dalam meningkatkan literasi wakaf di masyarakat. Salah satu stakeholder wakaf strategis adalah pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten / kota.

Dorongan pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi wakaf di wilayahnya akan sangat membantu program Transformasi Wakaf Nasional yang akan menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk gemar dan bangga berwakaf.

Pemerintah Pusat pada tahun 2021 sudah mencontohkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang dicanangkan oleh Wakil Presiden RI Bapak KH Ma’ruf Amin. Beberapa pemerintah daerah yang konsern dalam sosialisasi wakaf juga melakukan hal yang sama, diantaranya adalah Pemerintah Provinsi Riau dengan Gerakan Riau Berwakaf.

Pengelolaan asset wakaf selanjutnya adalah menggabungkan antara wakaf tanah dengan wakaf uang atau instrumen keuangan lainnya sehingga potensi wakaf tanah menjadi produktif dan dapat berdampak besar kepada mauquf alaih (penerima manfaat wakaf). Wakaf produktif menjadi tantangan sekaligus impian para nadzir dan muwakif (orang yang berwakaf).

Untuk menunjang implementasi wakaf produktif dibutuhkan ekosistem wakaf yang komprehensif mulai dari standarisasi pengelolaan lembaga nadzir dengan indikator penilaian yang terukur terkait kebijakan, struktur organisasi, anggaran, perencanaan (feasibiltity study), implementasi, monitoring evaluasi hingga publikasi dan penghargaan lembaga wakaf.

Wakaf produktif yang dikampanyekan oleh sejumlah lembaga nadzir di Indonesia adalah contoh bahwa wakaf kini berkembang menuju ekosistem wakaf yang lebih baik. Jika ekosistem pengelolaan wakaf sudah terbentuk, diharapkan wakaf dapat menjadi salah satu instrumen unggulan terkait pemerataan pembangunan di Indonesia.