Mempertahankan Nikel Negeri

Mempertahankan nikel negeri. Sumber: Dok. Pribadi

Pemerintah Indonesia menyatakan tidak akan gentar untuk menghadapi gugatan WTO. Duta Besar Uni Eropa Vincent Piket menyatakan dukungannya terhadap perekonomian Indonesia, namun dengan syarat Indonesia harus tetap mematuhi hukum internasional yang berkaitan dengan hilirisasi dan larangan ekspor bijih nikel (nickle ore).

Indonesia melarang ekspor nikel berlandaskan argumen pengecualian di Pasal XI no. 2(a), sementara Uni Eropa menganggap argumentasi Indonesia tidak dapat dibuktikan karena jumlah nikel Indonesia tidak mengalami kelangkaan.

Indonesia pun mengajukan banding. Keputusan Indonesia untuk menjaga hilirisasi nikel nampaknya membuahkan hasil signifikan. Ekspor nikel memiliki nilai tambah yang melejit sampai 2.300% atau Rp. 360 triliun dari sebelumnya di tahun 2019 hanya Rp. 15 triliun.

Di tengah potensi nikel yang digadang-gadang sebagai industri seksi saat ini, Indonesia masih harus memperjuangkan hilirisasi nikel dengan berbagai upaya.

Ketergantungan Indonesia dalam Organisasi Dunia

Tak dapat dipungkiri, partisipasi Indonesia terhadap organisasi dunia memang dibutuhkan. Indonesia telah menjadi anggota WTO sejak 1995 sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1994.

Selama itu pula Indonesia berdampak bagi perkembangan dan kemajuan perdagangan dunia, salah satunya ekspor industri bahan mentah. Mau tidak mau Indonesia terikat WTO sehingga kebijakan dan peraturan perdagangan yang dibuat oleh pemerintah harus selaras dengan komitmen pemerintah di WTO.

Pembangunan di negara berkembang (negara dunia ketiga) amat mengacu pada agenda badan-badan dunia sehingga menyebabkan ketergantungan (dependency). Pembangunan di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam justru mengerdilkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Immanuel Wallerstein (1930-2019), seorang sosiolog dan ekonom berkebangsaan Amerika Serikat, menyatakan satu teori tentang sistem dunia (world system theory). Sekurang-kurangnya ada dua bentuk relasi negara, yaitu negara sentrum dan negara periferi. Negara sentrum adalah negara maju yang menguasai dunia (AS, Rusia, Cina, Uni Eropa). Sementara negara periferi kebanyakan berasal dari negara berkembang (negara dunia ketiga, termasuk Indonesia).

Relasi antar negara, katakanlah Indonesia dengan Uni Eropa, bersifat asimetris dan eksploitatif. Indonesia membutuhkan teknologi dan permodalan (investasi), sementara Uni Eropa membutuhkan bahan baku bernilai murah. Apabila Indonesia mengoptimalkan hilirisasi, maka nilai jual hasil industri Indonesia dianggap merugikan Uni Eropa.

Ketika negara berkembang ingin membangun, pasti membutuhkan modal yang tidak sedikit serta sistem yang mumpuni. Sudah lama Indonesia dikenal dengan negara yang bergantung dan minta tolong kepada badan dunia. Krisis 1998 dan 2008 membuktikan hal itu.

Keputusan yang Tepat

Wacana optimisme di dalam kekalutan organisasi dunia semakin memposisikan Indonesia sebagai negara yang ingin maju. Tidak didikte oleh badan dunia, Uni Eropa, atau siapapun.

Satu-satunya keputusan amat radikal yang dapat ditempuh Indonesia untuk dapat berdikari adalah dengan mengubah dengan total paradigma pembangunan yang selama ini menjadi acuan, yaitu paradigma pembangunan berbasis ekonomi. Kita tahu bahwa paradigma pembangunan berbasis ekonomi mensyaratkan anggaran (modal) besar untuk kesejahteraan rakyat. Dampaknya, Indonesia sangat bergantung dengan negara-negara adidaya untuk menyuplai modal.

Alasan Pemerintah Indonesia untuk melakukan hilirisasi nikel bukan semata-mata sebagai bentuk pembangkangan terhadap badan dunia, melainkan karena fitrah negara merdeka yang punya semangat berdikari. Indonesia menjadi negara mandiri jika minim bergantung kepada pihak luar.

Penyusupan neo-liberalisme dan kapitalisme lanjut dalam semangat badan dunia memang tidak dapat terbendung. Indonesia seharusnya bersikap tegas dan kritis terhadap berbagai macam tindakan internasional. Mempertahankan nikel adalah terobosan apik Pemerintah Indonesia, di samping polemik yang siap menghadang di depan.

***

Jan Mealino Ekklesia, Sosiolog dan pendiri GEMA Politik Indonesia