Memahami Posisi Dilematis Ganjar Pranowo dalam Masalah Desa Wadas

Anggota TNI berada di Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (9/2/2022). Foto: Hendra Nurdiyansyah/ANTARA FOTO

Desa Wadas belakangan menjadi topik panas di media-media nasional. Penolakan sebagian masyarakat di Desa Wadas atas salah satu proses pembebasan lahan yang menjadi salah satu langkah penting dalam pembangunan Proyek Waduk Bener berujung kisruh. Proyek yang menelan biaya Rp 2,06 triliun dan masuk kategori Proyek Strategis Nasional itu memang direncanakan akan selesai dan diresmikan tahun depan.

Dengan tenggat waktu tersebut, pemerintah, baik pusat maupun daerah (termasuk Ganjar sebagai Gubernur), begitu pula semua lembaga yang terlibat, memang dituntut untuk bergerak cepat menyelesaikan berbagai kendala yang ada di lapangan. Asumsi pemerintah dan lembaga-lembaga teknis yang terlibat boleh jadi tidak terlalu bersesuaian dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga terjadi bentrokan yang dikategorikan oleh beberapa pihak sebagai bentrokan yang "tidak perlu."

Hitam di atas putih, PSN berupa bendungan ini memang berpeluang memperbaiki produktivitas ekonomi daerah, termasuk membuka peluang-peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Menurut hitungan awal pemerintah, Bendungan Bener akan menjamin aliran air untuk 13.589 hektar sawah yang sudah ada. Tak hanya itu, 1.110 hektar sawah baru pun bisa dicetak atas kapasitas air yang ada di bendungan.

Kemudian, Bendungan Bener juga akan menjadi sumber air baku untuk masyarakat dengan kapasitas 1.500 liter per detik. Serta yang tak kalah penting dan strategis, akan ada enam Megawatt listrik yang akan dihasilkan di satu sisi dan juga berkapasitas mengurangi potensi banjir untuk Purworejo dan Kulonprogo dengan nilai reduksi banjir lebih kurang 8,73 juta m3 di sisi lain.

Dari data perkembangan pembebasan lahan yang pernah dipaparkan Ganjar belum lama ini, progres pembayaran ganti lahan terdampak sudah mencapai 57,17% dengan nilai Rp 689 miliar per November 2021. Kemudian ada 1.167 bidang yang sedang dalam proses pembayaran dan bila selesai maka progresnya akan mencapai 72,3%. Sementara sisanya 27,7% belum mendapatkan pembayaran atau penggantian. Sebagaian karena proses perbaikan dokumen administrasi (3,8%), gugatan perdata status banding ke Pengadilan Tinggi (2,9%) dan kendala pengukuran Desa Wadas (21%)

Dari data ini terlihat bahwa memang kisruh berada di luar asumsi pelaksana. Dengan angka penolakan yang terbilang sangat kecil dan berujung ke gugatan (2,9%), pelaksana luput memetakan risiko dan potensi gejolak resistensi lebih lanjut. Tentu secara matematis keluputan tersebut sangat bisa dipahami mengingat sangat kecilnya persentase penolakan. Ditambah lagi, proses penolakan tersebut, mulai dari gugatan, banding, sampai kasasi, ternyata ditolak. Artinya, secara legal dan realitas matematis di lapangan, kepercayaan diri pelaksana memang sangat bisa dipahami.

Bahkan Ganjar secara pribadi belum puas dengan legitimasi tersebut. Ganjar pun kemudian mengundang Komnas HAM, Camat Bener, Kades Wadas, BBWS, dan Pakar dari Undip ke kantornya. Rapat itu diniatkan oleh Ganjar untuk mendapatkan masukan terkait putusan kasasi untuk para penggugat. Lalu pada 6 Desember 2021, Komnas HAM mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk Gubernur Jateng, yakni memfasilitasi dialog.

Menindaklanjuti rekomendasi itu, Ganjar memfasilitasi Komnas HAM melakukan dialog pada 20 Januari 2022 di Hotel Gracia dan mengundang warga Wadas yang pro, kontra, BPN, BBWS, dan yang lain. Namun sangat disayangkan, pertemuan tersebut hanya dihadiri oleh warga yang pro, sedangkan yang kontra tidak hadir. Meski demikian, Ganjar pun tetap mengapresiasi rekomendasi dan tindak lanjut dari Komnas HAM. Apalagi, di tahun lalu, festival HAM diadakan di Semarang, didukung dan dihadiri oleh Ganjar, yang menunjukkan seriusnya komitmen beliau pada Hak asasi Manusia

Di sisi lain, waktu terus berjalan, tenggat yang telah ditetapkan semakin mendekat. Dengan asumsi persentase penolakan yang terbilang jauh lebih kecil dari yang menerima, tim pelaksana akhirnya memutuskan bergerak. Ganjar pun sempat mengatakan tidak akan ada kekerasan atau pelanggaran HAM, yang ternyata setelah kisruh terjadi, itu pun semua melenceng dari harapan Ganjar.

Pertanyaan, apakah Ganjar layak dipersalahkan? Secara hukum, baik Ganjar maupun tim pelaksana di lapangan sudah mengantongi legitimasi hukum, seiring gagalnya banding dan kasasi dari para penggugat. Pun secara prosedural sosial politik, Ganjar telah berusaha semaksimal mungkin untuk membuka diri, mulai dari mengundang berbagai pihak, termasuk Komnas HAM dan para pakar, menerima rekomendasi dari Komnas HAM dengan memfasilitasi dialog untuk semua stakeholder, yang sayangnya tak dihadiri kelompok yang kontra.

Jadi sangat jelas bahwa Ganjar sudah berusaha mendukung Proyek Strategis Nasional yang diproyeksikan akan berperan sangat positif untuk perekonomian Jateng di satu sisi dan mengikuti semua syarat prosedural yang ditetapkan di sisi lain. Dengan kata lain, sangat tidak etis jika ada para pihak yang tetap berusaha menyeret Ganjar ke zona negatif, tanpa memahami konteks yang ada. Di sisi lain, media-media pun sebaiknya memperbesar porsi pemberitaan lengkap (explainatory news dan features) yang berpotensi menjernihkan situasi, bukan sepotong-sepotong yang berpotensi memperkeruh suasana.

Saya sangat yakin, dengan posisi politiknya yang kian strategis di level nasional dan reputasi kegubernurannya di Jateng, apa yang terjadi di Wadas murni berada di luar dugaan banyak pihak, bukan hanya Ganjar, mengingat proses dan syarat sudah terpenuhi dengan baik. Untuk itu, atas perkembangan yang ada, semua pihak perlu kembali menyesuaikan diri, baik tim pelaksana, pemerintah pusat, daerah, termasuk Ganjar, begitu pula media-media, agar tidak terjadi hal-hal yang lebih kontraproduktif ke depannya. Secara personal, saya pun yakin, Ganjar akan belajar banyak dari peristiwa ini untuk bahan penting di hari-hari mendatang. Pun saya juga yakin, komitmen Ganjar kepada HAM masih seperti sedia kala. Semoga