Kesetaraan Gender Pada Sistem Pendidikan Indonesia

Pada tahun 1975 65 persen masyarakat di Indonesia adalah laki-laki, dibanding tahun-tahun setelahnya sekarang jumlah laki-laki dan perempuan kurang lebih sama, meskipun terdapat variasi penting di tingkat subnasional.

Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam pendidikan, terutama pada peningkatan partisipasi dan kesetaraan gender. Partisipasi siswa mengalami penaikan dari tahun ke tahunnya pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Menurut laporan dari Bank Dunia yang didanai oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Kamis (19/11/2020), terlepas dari peningkatan penting ini, tingkat pembelajaran siswa dan ketidaksetaraan belajar merupakan tantangan utama. Menurut laporan yang sama, sebagian besar siswa tidak memenuhi target pembelajaran nasional yang ditetapkan Indonesia sendiri.

Untuk melanjutkan reformasi pendidikan dan mencapai hasil yang lebih baik sejalan dengan visi Presiden Jokowi, Indonesia dapat mempertimbangkan beberapa pilihan sesuai dengan laporan Bank Dunia.

Dalam sistem pendidikan yang akan dijalankan Indonesia dapat menerapkan sistem pendidikan mulai dari usia dini selama dua tahun, tujuannya untuk melatih kemampuan siswa dan melihat potensi dan kemapuan juga bakat yang dimiliki siswa mulai dari usia belia.Hal ini dapat memperkuat cakupan dan kualitas pendidikan anak usia dini dengan mengalokasikan dana yang cukup baik di tingkat pusat maupun kabupaten, dan mengembangkan peta jalan untuk mencapai dua tahun pendaftaran anak usia dini.

Selain fokus pada sistem pendidikan, Pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan dan memastikan bahwa semua anak yang seharusnya masih bersekolah bisa mendapatkan pendidikan yang layak, juga tidak membandingkan mana yang lebih diutamakan mendapatkan pendidikan antar laki-laki dan perempuan. Terutama anak yang tinggal di daerah terpencil dan disabilitas.

Dalam sistem pendidikan,Indonesia dapat menggunakan sistem penilaian siswa dimana siswa dapat menanyakan hal yang tidak diketahui kepada guru yang mengajarnya, agar siswa dan guru tidak terjadi kesalahpahaman saat melakukan kegiatan belajar-mengajar. Sistem ini sangat penting saat keadaan pemulihan dan peningkatan Covid-19.Guru yang sudah terlatih dan memiliki motivasi yang tinggi menjadi dasar semnagat dan partisipasi para siswa dalam kegiatan belajarnya.

Jika dianalisis menggunakan paradigma sosiologi "Fakta Sosial" Pemerintah Indonesia sebagai penggerak sistem pendidikan harus lebih peduli pada kebutuhan masyarakatnya terutama pada masyarakat kecil yang kurang dalam ekonomi dan keterbatasan untuk bisa melanjutkan pendidikan, Pemerintah Indonesia juga harus menerapkan norma atau peraturan untuk sistem pendidikan Indonesia yang lebih baik, untuk tidak membedakan gender dll.

Menurut teori sosiologi "Teori Gender" yang dipelopori kaum feminis menjelaskan bahwa kaum perempuan sebagai proletar dimana kaum perempuan dianggap rendah oleh kaum laki-laki padahal semua gender itu berhak mendapatkan hal yang sama salah satunya dalam pendidikan. Perempuan maupu laki-laki berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, maka dengan itu Pemerintah Indonesia membuktikan dengan kemajuan yang semakin baik dari tahun ke tahun untuk membuat semua gender bisa mendapatkan pendidikan dengan baik.