Pendidikan di Kabut Asap: Belajar Dibayar Paru-Paru

Ilustrasi Kebakaran Karhutla. Sumber: Pexels.com

Realitas pendidikan di kabut asap menunjukkan betapa pergerakan pendidikan di kota-kota besar yang bergerak dinamis sangat berbanding terbalik dengan kondisi di daerah terdampak bencana. Narasi digitalisasi sekolah, kurikulum adaptif, dan mitigasi bencana berbasis teknologi terus digaungkan. Pemerintah setempat dengan sigap merancang standar sekolah aman bencana agar proses belajar-mengajar tetap dapat berlangsung walau tengah mengalami bencana alam.

Namun, di wilayah pulau lain yang sering mengalami bencana seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), realitas pendidikan justru memperlihatkan kondisi yang berbanding terbalik. Di saat daerah perkotaan sibuk mempersiapkan pendidikan yang lebih maju, anak-anak di wilayah karhutla justru harus menghadapi realita untuk tetap melanjutkan pendidikan dengan melintasi lebatnya kabut asap demi mengejar pembelajaran.

Fenomena ini bukan sekadar cuaca buruk atau musibah tahunan. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk manifestasi nyata dari ketimpangan spasial, di mana pemenuhan hak-hak dasar warga negara masih ditentukan oleh di mana seseorang dilahirkan dan memijakkan kaki.

Realitas Pendidikan di Kabut Asap dan Learning Loss

Peserta didik dan guru yang berada di wilayah karhutla adalah bentuk nyata dari pertaruhan antara hak menuntut ilmu dan hak bernapas. Ketika Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berada di level bahaya, sekolah dihadapkan dengan dua pilihan yang merugikan: meliburkan sekolah atau tetap melaksanakan tatap muka dengan kepungan asap yang membuat jarak pandang terbatas.

Pilihan melakukan pembelajaran daring sering ditawarkan tanpa adanya infrastruktur yang memadai. Narasi School From Home (SFH) menjelma menjadi beban baru di daerah. Akses internet yang belum stabil, keterbatasan media digital, serta keterbatasan ekonomi keluarga membuat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di wilayah terdampak lebih mengarah pada "terpaksa diliburkan" dibanding proses belajar efektif.

Apabila sekolah tetap dibuka, anak-anak terpaksa menghirup partikel berbahaya yang mengancam saluran pernapasan (ISPA). Hak pendidikan sejatinya dijamin oleh Konstitusi Pasal 31 UUD 1945, yang kini justru seolah-olah harus dibayar dengan kesehatan generasi muda.

Bias Jawa-Sentris dalam Kebijakan Bencana

Terjadinya ketimpangan dalam menangani pendidikan saat menghadapi bencana justru mencerminkan sikap Jawa-sentris. Ketika bencana terjadi di pusat, respons kebencanaan dan penyesuaian fasilitas pendidikan bergerak dengan cepat. Standar operasional penanganan darurat diaktifkan dan bantuan teknis sangat terlihat karena menjadi sorotan publik di media.

Hal ini berbanding terbalik dengan karhutla yang dianggap sebagai rutinitas lokal dengan respons pemadaman kebakaran semata, tanpa ada mitigasi sistemik jangka panjang untuk perlindungan dunia pendidikan.

Sekolah di daerah rawan bencana belum terfasilitasi alat pembersih udara atau bahkan kurikulum darurat bencana yang terintegrasi secara permanen, sehingga mengakibatkan kualitas sumber daya manusia antarwilayah semakin terlihat timpang. Anak-anak di daerah terdampak bukan sekadar kehilangan jam belajar, tetapi juga mengalami penurunan produktivitas akibat gangguan kesehatan yang berulang dari tahun ke tahun.

Pemerintah sudah sepatutnya lebih peka dan tidak lagi menutup mata terhadap ketimpangan yang terjadi di daerah. Masyarakat dan anak-anak di wilayah terdampak masih sangat membutuhkan perhatian nyata agar akses pendidikan di kabut asap dan seluruh pelosok negeri dapat berjalan layak serta merata, tanpa sekadar menjadi wacana di atas kertas. Bagaimanapun juga, setiap anak bangsa memiliki hak yang sama untuk meraih cita-citanya tanpa harus mengorbankan keselamatan dan kesehatan mereka.